Mahasiswa West Papua Tuntut Pendidikan Gratis di Tanah Papua

GALERIPAPUA,Jayapura – Komite Pimpinan Pusat Forum Independen Mahasiswa West Papua (FIM-WP) menggelar aksi mimbar bebas di kawasan Putaan Taksi P3 Waena, Kota Jayapura, Sabtu, 2 Mei 2026. Aksi tersebut membawa tuntutan utama agar pemerintah menggratiskan pendidikan dari jenjang PAUD hingga perguruan tinggi di seluruh Tanah Papua.

Dalam aksi itu, massa juga menyerukan penolakan terhadap militerisasi di lingkungan pendidikan serta menolak komersialisasi dan liberalisasi sektor pendidikan yang dinilai semakin membebani masyarakat.

Koordinator lapangan aksi, Theo Yeblo, mengatakan pendidikan merupakan hak dasar warga negara yang dijamin konstitusi. Ia merujuk pada UUD 1945 Pasal 31 yang menyatakan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar.

“Negara harus hadir menjamin pendidikan gratis untuk semua, bukan justru membiarkan biaya pendidikan semakin mahal,” kata Theo di lokasi aksi.

FIM-WP juga menyinggung Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang menyebut pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan di Papua. Namun, menurut mereka, implementasi kebijakan tersebut belum berdampak signifikan terhadap pemerataan akses pendidikan.

Dalam orasinya, massa aksi menyebut masih tingginya angka putus sekolah dan putus kuliah di Papua dipicu oleh mahalnya biaya pendidikan serta keterbatasan ekonomi keluarga. Mereka juga menyoroti keterbatasan tenaga pendidik dan fasilitas pendidikan di sejumlah wilayah.

Selain isu pendidikan, FIM-WP turut menolak keberadaan militer di ruang pendidikan yang dinilai berpotensi mengganggu independensi akademik.

Aksi mimbar bebas tersebut berlangsung dengan orasi bergantian dari peserta aksi. Adapun spanduk dan poster bertuliskan FORUM INDEPENDEN MAHASISWA WEST PAPUA, GRATISKAN PENDIDIKAN DI SELURUH TANAG PAPUA serta PENDIDIKAN GRATIS ADALAH HAK BANGSA PAPUA juga dibentangkan di lokasi.

FIM-WP menilai negara seharusnya memperkuat perannya dalam menjamin pendidikan sebagai layanan publik, bukan komoditas ekonomi. Mereka juga menyebut pendidikan sebagai hak dasar warga negara yang berkaitan dengan amanat konstitusi dan prinsip keadilan sosial.

Atas dasar itu, Forum Independen Mahasiswa West Papua mengajukan sejumlah tuntutan kepada pemerintah pusat dan daerah di Papua, yakni:

1. Wujudkan pendidikan gratis mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi di seluruh Tanah Papua
2. Stop militerisasi di Dunia pendidikan
3. Hentikan kapitalisasi dan liberalisasi pendidikan di Tanah Papua
4. Stop komersialisasi pendidikan
5. Meningkatkan kesejahteraan bagi guru dan dosen kontrak/honorer yang mengabdi dan berkarya di Tanah Papua
6. Segera membentuk dan mengesahkan PERDASI pendidikan gratis.