MRP Papua Tengah Soroti UU Otsus yang Tidak Jalan

Endy Langobelen

Kamis, 25 April 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua MRP Provinsi Papua Tengah, Agustinus Anggaibak. (Foto: Galeri Papua/Endy Langobelen

i

Ketua MRP Provinsi Papua Tengah, Agustinus Anggaibak. (Foto: Galeri Papua/Endy Langobelen

MIMIKA – Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah, Agustinus Anggaibak, menyoroti Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) yang dalam keberlangsungannya kerap tidak terlaksana dengan baik.

Agustinus Anggaibak, Kamis (25/4/2024) di Hotel Cenderawasih 66, Timika, Papua Tengah, menyebut kehadiran UU Otsus di tanah Papua sesungguhnya memiliki manfaat yang baik bagi orang asli Papua (OAP).

Akan tetapi, kekhususan itu sering tidak berjalan lantaran pemerintah selaku pihak penyelenggara tidak melaksanakan sebagaimana mestinya.

“Manfaatnya Otsus itu baik untuk OAP, tinggal yang melaksanakannya ini yang harus lebih baik lagi,” ujar Agustinus Anggaibak.

Menurutnya, Otsus merupakan upaya yang baik dan menjadi harapan orang Papua untuk menghadirkan perubahan dalam hidupnya, baik hidup di dalam rumah tangga, dalam keluarga, maupun di dalam masyarakat.

Baca Juga :  3.200 OAP di Mimika Terima Bansos Otsus, Plt Kadinsos: Jangan Bawa ke Kios Lalu Jual

Dia menegaskan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten selaku penyelenggara Otsus harus memiliki rasa keberpihakan terhadap orang OAP.

“Undang-Undang ini disebut Undang-Undang Otonomi Khusus, tapi kata khusus itu tidak berjalan secara baik. Jadi, kekhususan itu yang harus diperbaiki,” nilainya.

Agustinus mengklaim Majelis Rakyat Papua Tengah selalu gencar mendorong agar OAP dapat menjadi tuan di atas tanahnya sendiri melalui hak berpolitik.

Salah satunya yakni menjelang agenda Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). MRP Papua Tengah disebutnya terus berupaya mendorong pemimpin daerah di tanah Papua harus merupakan OAP.

Baca Juga :  Banjir dan Longsor di Tembagapura Merusak Jembatan Akses Tiga Kampung

“Sekarang kita ada bahas bagaimana supaya orang asli Papua mejadi tuan di atas tanah leluhur mereka. Hak politik ya, terutama bupati dan wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur, walikota dan wakil wali kota. Itu wajib hukumnya harus orang asli Papua,” tegas dia.

Agustinus berharap ke depan UU Otsus dapat dilaksanakan dengan lebih baik lagi sehingga OAP bisa lebih maju dalam semua sektor pembangunan, baik di sisi pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, dan budaya.

“Harapan kami agar ke depan seluruh tanah Papua itu berkembang dengan otonomi khusus yang ada. Lebih maju lagi dari yang sekarang,” pungkasnya.

Follow WhatsApp Channel galeripapua.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Solidaritas Merauke Desak Gereja Suarakan Penghentian PSN
Tolak Sawit PT IKSJ, Masyarakat Moi Sigin Antar Surat ke Kantor Pusat CAA Group
Industri Kayu di Sorong Tinggalkan Krisis Hak dan Penghidupan Masyarakat Adat Moi
Koalisi HAM Papua Minta TNI Tak Intervensi Konflik Tanah Adat Marga Kwipalo di Merauke
Tolak Sawit, Masyarakat Adat Klagilit Maburu Usir Utusan Perusahaan di Sorong
Perdamaian Kwamki Narama, Willem Wandik Desak Percepatan Perdasus Konflik Adat Papua
Masyarakat Adat di Mimika Barat Jauh Tolak Sawit PT TAS, Soroti Ancaman Ruang Hidup
Aksi Damai di Mimika, Massa Tuntut Percepatan Penanganan Konflik Kwamki Narama

Berita Terkait

Sabtu, 31 Januari 2026 - 14:32 WIT

Solidaritas Merauke Desak Gereja Suarakan Penghentian PSN

Sabtu, 31 Januari 2026 - 06:25 WIT

Tolak Sawit PT IKSJ, Masyarakat Moi Sigin Antar Surat ke Kantor Pusat CAA Group

Kamis, 29 Januari 2026 - 12:14 WIT

Industri Kayu di Sorong Tinggalkan Krisis Hak dan Penghidupan Masyarakat Adat Moi

Minggu, 25 Januari 2026 - 12:36 WIT

Koalisi HAM Papua Minta TNI Tak Intervensi Konflik Tanah Adat Marga Kwipalo di Merauke

Selasa, 20 Januari 2026 - 18:15 WIT

Tolak Sawit, Masyarakat Adat Klagilit Maburu Usir Utusan Perusahaan di Sorong

Berita Terbaru

Solidaritas Merauke melakukan aksi spontan pada saat pelaksanaan Sidang Majelis Pekerja Lengkap Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (MPL-PGI) 2026 di Gedung Olahraga (GOR) Hiad Sai, Merauke, Papua Selatan, Jumat (30/1/2026). (Foto: Istimewa/Solidaritas Merauke)

Suara

Solidaritas Merauke Desak Gereja Suarakan Penghentian PSN

Sabtu, 31 Jan 2026 - 14:32 WIT