MIMIKA – Realisasi belanja daerah Kabupaten Mimika pada 2025 hanya mencapai 82,15 persen meski pendapatan daerah hampir menyentuh target penuh. Ketimpangan ini dipicu oleh mandeknya pengerjaan proyek infrastruktur fisik di kawasan pesisir dan pegunungan.
Pemerintah Kabupaten Mimika mencatatkan pendapatan daerah sebesar Rp6,05 triliun atau 98,38 persen dari target. Pendapatan Asli Daerah bahkan melampaui target hingga 117,38 persen. Namun realisasi belanja daerah hanya Rp5,58 triliun dari total anggaran yang ditetapkan.
Pos belanja modal untuk proyek jalan dan jembatan menjadi sumber masalah utama. Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong menyebut tiga faktor penghambat: transisi kepemimpinan daerah, penyesuaian regulasi nasional, dan kondisi geografis yang ekstrem. “Tantangan geografis di wilayah pesisir dan pegunungan turut memengaruhi kecepatan eksekusi proyek di lapangan,” ujar Emanuel dalam Rapat Paripurna I Masa Sidang II DPRK Mimika, Selasa, 28 Juli 2026.
Dalam rapat yang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 2025 dan Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 itu, Emanuel berjanji membenahi sistem pengadaan barang dan jasa serta memperketat pengawasan internal agar masalah serupa tidak berulang.
Pemkab juga mengklaim alokasi Dana Otonomi Khusus tetap diprioritaskan untuk pemenuhan hak dasar Orang Asli Papua. Di sektor pendidikan, Standar Pelayanan Minimal PAUD dan SD disebut melampaui target. Di sektor kesehatan, tingkat kepuasan masyarakat diklaim tinggi.
Terlepas dari rendahnya serapan belanja modal, Pemkab Mimika menyatakan masih mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan RI, serta meraih Paritrana Award dan Harmony Award pada periode yang sama.
Dokumen LKPJ dan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 kini resmi diserahkan kepada legislatif untuk dibahas dalam pemandangan umum fraksi-fraksi DPRK Mimika.
