PMII Mimika Kecam Kelangkaan BBM: Pertamina dan Disperindag Dinilai Tak Serius Tangani Krisis

Endy Langobelen

Rabu, 8 Oktober 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Mimika, Abdullah Rahman Bugis. (Foto: Istimewa/Nemangkawi Pos)

i

Ketua Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Mimika, Abdullah Rahman Bugis. (Foto: Istimewa/Nemangkawi Pos)

MIMIKA — Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Mimika terus berlanjut dan menimbulkan keresahan luas di masyarakat.

Antrean panjang kendaraan di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) terlihat setiap hari, bahkan telah berlangsung hampir sepekan.

Menanggapi situasi tersebut, Ketua Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Mimika, Abdullah Rahman Bugis, menyatakan kekecewaannya terhadap Pertamina dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Mimika yang dinilai lamban dan tidak serius menangani persoalan ini.

“Kami dari Pengurus Cabang PMII Kabupaten Mimika sangat kecewa terhadap pelayanan subsidi bahan bakar minyak. Hingga kini tidak ada sikap dan penjelasan resmi dari Disperindag maupun Pertamina soal kapan situasi ini akan normal,” tegas Abdullah dalam keterangannya kepada Galeripapua.com, Selasa (8/10/2025) malam.

Baca Juga :  Pemerintah Indonesia Dinilai Kerdilkan Fakta dan Kondisi HAM di Sidang ICCPR

Menurutnya, kelangkaan BBM telah memberikan dampak buruk terhadap aktivitas ekonomi warga. Banyak masyarakat terpaksa mengantre berjam-jam hanya untuk mendapatkan beberapa liter bensin.

“Antrean panjang ini sudah terjadi hampir satu minggu. Masyarakat harus rela kehujanan demi mendapatkan bahan bakar. Ini situasi yang sangat memprihatinkan,” ujar Abdullah.

PMII Mimika menilai alasan yang disampaikan Pertamina mengenai keterlambatan kapal pengangkut BBM tidak rasional dan menunjukkan lemahnya manajemen distribusi energi.

“Pernyataan bahwa keterlambatan kapal menjadi penyebab kelangkaan itu tidak masuk akal. Seharusnya ada langkah antisipasi, bukan sekadar alasan. Hal ini menunjukkan Pertamina tidak bekerja serius dalam memastikan ketersediaan BBM di Mimika,” tandasnya.

Baca Juga :  Kesbangpol Mimika Ingatkan Ormas Tak Boleh Terlibat Politik Praktis

Abdullah mendesak Disperindag Mimika untuk segera berkoordinasi dengan Pertamina mencari solusi konkret dan memberikan kejelasan kepada masyarakat terkait kapan distribusi BBM kembali normal.

“Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas dan berbasis data akurat, bukan janji atau alasan yang berulang,” tegasnya.

Lebih lanjut, PMII Mimika memperingatkan bahwa jika kelangkaan ini tidak segera diatasi, pihaknya akan menggalang konsolidasi dan turun ke jalan bersama masyarakat untuk menuntut penyelesaian krisis BBM di Kabupaten Mimika.

“Jika dalam waktu dekat tidak ada penyelesaian yang maksimal, kami akan menggerakkan aksi bersama masyarakat untuk mempertanyakan keseriusan pemerintah dan Pertamina,” pungkas Abdullah.

Follow WhatsApp Channel galeripapua.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Solidaritas Merauke Desak Gereja Suarakan Penghentian PSN
Tolak Sawit PT IKSJ, Masyarakat Moi Sigin Antar Surat ke Kantor Pusat CAA Group
Industri Kayu di Sorong Tinggalkan Krisis Hak dan Penghidupan Masyarakat Adat Moi
Koalisi HAM Papua Minta TNI Tak Intervensi Konflik Tanah Adat Marga Kwipalo di Merauke
Tolak Sawit, Masyarakat Adat Klagilit Maburu Usir Utusan Perusahaan di Sorong
Perdamaian Kwamki Narama, Willem Wandik Desak Percepatan Perdasus Konflik Adat Papua
Masyarakat Adat di Mimika Barat Jauh Tolak Sawit PT TAS, Soroti Ancaman Ruang Hidup
Aksi Damai di Mimika, Massa Tuntut Percepatan Penanganan Konflik Kwamki Narama

Berita Terkait

Sabtu, 31 Januari 2026 - 14:32 WIT

Solidaritas Merauke Desak Gereja Suarakan Penghentian PSN

Sabtu, 31 Januari 2026 - 06:25 WIT

Tolak Sawit PT IKSJ, Masyarakat Moi Sigin Antar Surat ke Kantor Pusat CAA Group

Kamis, 29 Januari 2026 - 12:14 WIT

Industri Kayu di Sorong Tinggalkan Krisis Hak dan Penghidupan Masyarakat Adat Moi

Minggu, 25 Januari 2026 - 12:36 WIT

Koalisi HAM Papua Minta TNI Tak Intervensi Konflik Tanah Adat Marga Kwipalo di Merauke

Selasa, 20 Januari 2026 - 18:15 WIT

Tolak Sawit, Masyarakat Adat Klagilit Maburu Usir Utusan Perusahaan di Sorong

Berita Terbaru

Solidaritas Merauke melakukan aksi spontan pada saat pelaksanaan Sidang Majelis Pekerja Lengkap Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (MPL-PGI) 2026 di Gedung Olahraga (GOR) Hiad Sai, Merauke, Papua Selatan, Jumat (30/1/2026). (Foto: Istimewa/Solidaritas Merauke)

Suara

Solidaritas Merauke Desak Gereja Suarakan Penghentian PSN

Sabtu, 31 Jan 2026 - 14:32 WIT