PUNCAK JAYA – Ribuan masyarakat dari 27 distrik dan 302 kampung di Puncak Jaya, Papua Tengah, menggelar aksi demo di pelataran Kantor Bupati Puncak Jaya, Senin (3/6/2024).
Dalam beberapa video yang tersebar di platform media sosial Facebook, massa aksi yang menamakan kelompoknya dengan sebutan Tim Pencari Kerja Kabupaten Puncak Jaya (Pencaker Puja) itu pertama-tama berkumpul di Kota Lama dan alun-alun.
Mereka kemudian melakukan long march ke halaman Kantor Bupati Puncak Jaya untuk menemui pimpinan daerah dan menyampaikan aspirasinya.
Dalam aksi itu, massa tampak membawa sejumlah spanduk dan pamflet yang intinya berisikan tuntutan penerimaan CPNS harus diisi sepenuhnya oleh Orang Asli Papua (OAP).
Adapun siaran pers yang diterima Galeripapua.com pada Rabu (5/6/2024), disampaikan bahwa massa aksi meminta Pemerintah Daerah (Pemda) memerhatikan porsi penerimaan CPNS tahun 2024 yang mana harus ada penambahan kuota dan 100 persen mesti berasal dari OAP khususnya orang asli Puncak Jaya.
Mereka juga menekankan agar para pendaftar yang merupakan warga pendatang harus ditolak dalam penerimaan CPNS tersebut.
Mika Wanena selaku kordinator massa aksi meminta Pemda Puncak Jaya segera meneruskan aspirasi mereka kepada Pemerintah Pusat.
“Kami harap agar Pemerintah Pusat menambahkan kuota penerimaan CPNS Puncak Jaya. Kalau boleh sebanyak 5.000 formasi peserta,” ujarnya.
Menurutnya, jumlah kuota yang saat ini berjumlah 1.246 formasi masih sangat sedikit sehingga perlu ditambahkan mengingat jumlah pencaker OAP di Kabupaten Puncak Jaya cukup banyak.
Pada kesempatan itu juga, massa aksi menyerahkan anak panah dan pena sebagai simbol penyerahan aspirasi kepada Penjabat (Pj) Bupati dan Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Puncak Jaya.
“Anak panah dan pena ini sebagai simbol untuk kemajuan harus dengan pendidikan. Sebaliknya jika tidak, maka Puncak Jaya akan tetap dalam kemunduran,” jelas Mika.
Lebih lanjut Mika menyebutkan bahwa anak panah yang diberikan juga memiliki arti bahwa dahulu Puncak Jaya merupakan daerah peperangan.
Sementara pena mengartikan kedamaian yang ditandai dengan masuknya pemerintahan ke wilayah Kabupaten Puncak Jaya.
Di kesempatan berbeda, Mika pun meminta kepada Pemerintah Pusat agar dapat mengupayakan kebijakan khusus bagi masyarakat yang saat ini telah memasuki batas usia dalam penerimaan CPNS.
Secara aturan, sebut Mika, memang jelas bahwa yang diutamakan adalah kompetensinya dan syarat lainnya. Akan tetapi, menurut Mika, untuk membangun Puncak Jaya, diharapkan ada kebijakan khusus melalui pendekatan lain.
“Jangan lewat aturan tetapi afirmasi. Khususnya kami yang sudah berusia sampai dengan usia 36 atau 37 tahun ini, segera percepat pengangkatan CPNS,” tandasnya.
Mika menilai hal ini juga merupakan imbas dari carut-marut penerimaan CPNS pada tahun-tahun sebelumnya yang sering tertunda akibat sejumlah persoalan.
Sejumlah aspirasi yang disampaikan pun telah didengar dan dicatat oleh Pemda setempat, dalam hal ini Pj Sekda dan Pj Bupati Puncak Jaya.
Pj Sekda Puncak Jaya, Yubelina Enumbi, yang hadir mendengar aspirasi dan menerima pena menyebutkan, “Saya terima pena artinya damai dan bukan panah, karena kami tidak mau masyarakat perang. Kami mau Kabupaten Puncak Jaya harus damai,” tegas Yubelina.
Dia menambahkan, Pemda Puncak Jaya turut mendukung penerimaan CPNS Puncak Jaya harus diisi 100 persen oleh anak daerah Puncak Jaya.
“Tapi saya minta agar demo harus damai dan tidak merusak. Saya terima pena dan tolak panah. Kami diangkat dan hadir berdiri bersama masyarakat dan mendukung 100 persen CPNS diisi putra asli Puncak Jaya. Kami akan mengupayakan,” tuturnya.
Sementara Pj Bupati Puncak Jaya, Tumiran, mengatakan bahwa Indonesia adalah negara demokratis yang menerima segala masukan dan aspirasi yang sudah diatur UU.
Adapun perihal kuota penerimaan CPNS tahun 2024 adalah kewenangan pemerintah pusat dan bukan kewenangan Pemerintah Daerah.
