NABIRE — Upaya eliminasi penyakit malaria di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, kini mulai bergeser ke tingkat akar rumput. Mengingat posisinya yang masih menjadi salah satu daerah endemis, intervensi anggaran dan pembentukan tim di tingkat desa kini menjadi strategi krusial.
Langkah ini mengemuka dalam pertemuan strategis yang melibatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Nabire, Dinas Kesehatan Nabire, badan PBB untuk anak-anak (UNICEF), serta Persatuan Karya Dharma Kesehatan Indonesia (Perdhaki).
Diikuti oleh para kepala kampung dan kader kesehatan, pertemuan yang difasilitasi oleh SSR Teresia Nabire dari Perdhaki pada Senin, 22 Juni 2026 ini berfokus pada penguatan pengendalian malaria berbasis pemberdayaan masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hadir dalam forum tersebut Kepala DPMK Nabire Pilemon Madai, Kabid P2P Dinas Kesehatan Nabire Elvina Agustina, Kepala Seksi P2M, jajaran tenaga ahli dan koordinator pendamping kabupaten, serta konsultan malaria dari UNICEF.
Meski malaria menjadi ancaman laten bagi produktivitas warga, komitmen anggaran dari otoritas kampung rupanya belum merata. Dari total 72 kampung yang tersebar di Nabire, tercatat baru 48 kampung yang secara konkret mengalokasikan anggarannya untuk pos intervensi penyakit tropis ini.
Kepala DPMK Nabire, Pilemon Madai, menyayangkan masih minimnya kesadaran sebagian kepala kampung dalam melihat skala prioritas kesehatan global ini.
“Seharusnya semua kampung mengalokasikan pembiayaan untuk eliminasi malaria,karna penyakit ini ada di masyarakat kita, kesehatan itu sangat penting untuk diwujudkan” Ucap Pilemon.
Menurut Pilemon, kesehatan masyarakat berkelindan langsung dengan roda pembangunan daerah. Ia menegaskan, bagaimana jiwa bisa sehat jika tubuh berpenyakit malaria, dan bagaimana kampung akan berkembang jika warganya terus didera sakit.
Guna memutus rantai penularan, ia mendesak setiap kampung menggalakkan kembali gerakan sanitasi lingkungan, seperti pembersihan saluran air dan mendisiplinkan penggunaan kelambu massal.
”Kita pemerintah harus bersama – sama menekan kasus malaria di Kampung masing – masing” Tambah Pilemon.
Dari sisi teknis medis, Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Nabire, Elvina Agustina, membeberkan bahwa eliminasi malaria mustahil tercapai tanpa adanya tim solid di lapangan.
Ia memosisikan kader kesehatan sebagai ujung tombak yang wajib disokong penuh secara politik dan finansial oleh kepala kampung. Koordinasi intensif antara kader dan kepala kampung menjadi prasyarat mutlak.
“Tim malaria Kampung bersama kader perlu meningkatan pemeriksaan warga dari rumah kerumah, jika positif lakukan pemantauan minum obat tiap hari secara maksimun, lakukan penyelidikan kasus jika ada yang positif malaria, buat pelatihan intervensi vektor dengan mengundang tim Puskesmas, lakukan sensus penggunaan kelambu dan sering survei jentik wilayah ditemukan kasus malaria yang banyak” Ucap Agustin.
Di sisi lain, birokrasi keuangan kampung mulai merespons urgensi ini pasca-adanya tekanan regulasi dari tingkat kabupaten. Tenaga Ahli Kabupaten Kemendesa PDT, Arius S.Yakadewa, S.IP, mengungkapkan bahwa total Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026 yang berhasil dikunci untuk penanganan malaria mencapai Rp 292.044.000, yang bersumber dari 44 kampung. Dana ini diplot untuk insentif kader, akomodasi transportasi, dan sosialisasi masif.
“perencanaan penganggaran Kampung dialokasikan karna ada penegasan Pemda setelah surat edaran dari Bupati Nabire terkait percepatan Eliminasi Malaria terbit,walau sedikit terlambat tapi ada 44 Kampung yang mengalokasikan dana untuk untuk malaria dan 4 kampung untuk TBC dan Aids” Ungkap Arius.
Arius mengingatkan bahwa kepala kampung memegang kuasa penuh sekaligus tanggung jawab hukum atas pengelolaan dana desa. Mandat anggaran tersebut harus didistribusikan untuk proteksi kesehatan warga lokal. Namun, ia juga memberi catatan tebal terkait aspek transparansi di tingkat bawah.
“para kader harus memberikan laporan setiap bulan kepada kepala Kampung, karna ini uang negara yang harus dipertanggung jawabkan” tutup Arius Septianus Yakadewa.
Kini, dengan sisa 24 kampung yang belum menganggarkan dana serupa, Pemerintah Kabupaten Nabire dihadapkan pada tantangan untuk memperketat pengawasan realisasi anggaran desa, agar target eliminasi malaria tidak sekadar mandek di atas kertas kerja.
