MIMIKA – Fraksi Partai Golkar DPRK Mimika menyoroti struktur Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2026 yang mencatat selisih lebih dari Rp1,11 triliun antara pendapatan dan belanja.
Sorotan itu disampaikan Ketua Fraksi Golkar DPRK Mimika, Iwan Anwar, saat membacakan pandangan umum fraksinya dalam Rapat Paripurna II Masa Sidang III DPRK Mimika, Sabtu (26/9/2026), di Ruang Rapat Paripurna DPRK Mimika, Jalan Cenderawasih, Timika.
Dalam dokumen yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Mimika, pendapatan daerah dalam Rancangan Perubahan APBD 2026 direncanakan sebesar Rp5,05 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp6,16 triliun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selisih sekitar Rp1,11 triliun tersebut ditutup melalui pembiayaan netto dengan jumlah yang sama.
“Fraksi Partai Golkar memandang bahwa struktur tersebut menunjukkan pentingnya kehati-hatian dalam pengelolaan fiskal daerah,” kata Iwan.
Menurutnya, setiap alokasi dan penyesuaian belanja harus diarahkan pada program yang menjadi prioritas, memiliki manfaat yang jelas bagi masyarakat, serta realistis dilaksanakan dalam sisa Tahun Anggaran 2026.
Golkar juga mempertanyakan sumber pembiayaan yang digunakan untuk menutup selisih tersebut.
Dalam rancangan perubahan APBD, penerimaan pembiayaan tercatat sebesar Rp1,116 triliun, sementara pengeluaran pembiayaan sebesar Rp5,8 miliar dialokasikan untuk penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah (BUMD).
Fraksi Golkar meminta Pemerintah Kabupaten Mimika menjelaskan secara rinci sumber dan komposisi penerimaan pembiayaan tersebut, termasuk kepastian ketersediaannya untuk membiayai kebutuhan dalam perubahan APBD 2026.
“Fraksi Partai Golkar meminta penjelasan Pemerintah Daerah mengenai sumber dan komposisi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp1.116.154.075.475,00, termasuk kepastian ketersediaannya,” ujar Iwan.
PAD Rp584,5 Miliar Dipertanyakan
Selain pembiayaan, Golkar menyoroti kemampuan Kabupaten Mimika meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Dalam rancangan perubahan APBD 2026, target PAD ditetapkan sebesar Rp584,52 miliar. Sementara itu, pendapatan transfer masih menjadi salah satu komponen utama dalam struktur pendapatan daerah.
Golkar meminta Pemerintah Kabupaten Mimika menjelaskan strategi konkret untuk memastikan target PAD tersebut dapat tercapai hingga akhir tahun anggaran.
Menurut Iwan, peningkatan PAD seharusnya tidak dilakukan hanya dengan menambah beban masyarakat dan pelaku usaha.
Optimalisasi pendapatan, kata dia, perlu ditempuh melalui peningkatan kepatuhan, pengelolaan aset daerah, peningkatan kinerja BUMD, pemanfaatan teknologi, serta pengawasan terhadap potensi kebocoran penerimaan.
Fraksi Golkar juga meminta pemerintah menyiapkan langkah antisipasi apabila realisasi pendapatan hingga akhir 2026 tidak mencapai target.
Hal ini dinilai penting karena ketidaktercapaian pendapatan dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dialokasikan dalam perubahan APBD.
Di sisi belanja, perubahan APBD 2026 mengalokasikan sekitar Rp6,16 triliun.
Belanja tersebut terdiri atas belanja operasional sekitar Rp4,60 triliun, belanja modal sekitar Rp1,17 triliun, belanja tidak terduga sekitar Rp33,35 miliar, serta belanja transfer sekitar Rp359,24 miliar.
Bagi Golkar, besarnya anggaran tersebut harus berbanding lurus dengan kualitas program dan manfaat yang diterima masyarakat.
“Persoalannya bukan semata-mata pada besar atau kecilnya belanja, tetapi pada kualitas setiap rupiah yang dibelanjakan serta manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat,” kata Iwan.
Fraksi Golkar meminta pemerintah menjelaskan program dan kegiatan yang menjadi prioritas dalam perubahan APBD 2026, terutama yang berdampak langsung terhadap pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat.
Golkar juga mengingatkan agar perubahan APBD tidak sekadar menjadi instrumen untuk mengejar penyerapan anggaran pada sisa tahun berjalan.
Kecepatan pelaksanaan program, menurut fraksi tersebut, harus tetap disertai kualitas pekerjaan, ketepatan sasaran, kepatuhan terhadap aturan, dan manfaat pembangunan.
Soroti Pendidikan, Kesehatan hingga OAP
Dalam pandangan umumnya, Golkar juga meminta perhatian terhadap pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan di wilayah perkotaan, pesisir, pedalaman, hingga pegunungan.
Pada sektor pendidikan, fraksi meminta pemerintah memperhatikan akses, mutu pendidikan, sarana dan prasarana, serta distribusi tenaga pendidik.
Sementara di sektor kesehatan, pemerintah diminta memastikan keberlanjutan pelayanan RSUD, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya, termasuk ketersediaan tenaga kesehatan serta obat-obatan.
Untuk infrastruktur, Golkar menekankan pembangunan jalan, jembatan, air bersih, drainase, permukiman, dan infrastruktur penghubung antarwilayah harus berdasarkan skala prioritas.
Fraksi juga menyoroti pentingnya pemeliharaan infrastruktur. Sebab, pembangunan tidak cukup hanya sampai pada tahap pekerjaan selesai, tetapi harus memastikan fasilitas tersebut berfungsi dan dapat digunakan masyarakat.
Di sektor ekonomi, Golkar mendorong penguatan UMKM, koperasi, perikanan, pertanian, dan peternakan sebagai sektor yang dapat meningkatkan pendapatan serta kemandirian masyarakat.
Perhatian khusus juga diberikan kepada kampung-kampung dan masyarakat Orang Asli Papua (OAP).
Golkar meminta program pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pembangunan wilayah benar-benar menghasilkan manfaat yang dirasakan masyarakat.
Minta Aspirasi Reses Masuk APBD
Golkar turut mempertanyakan sejauh mana aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui reses, hearing, kunjungan kerja, dan mekanisme resmi DPRK telah diakomodasi dalam perubahan APBD 2026.
Iwan menegaskan aspirasi tersebut merupakan bagian penting dalam melihat kebutuhan masyarakat di lapangan.
“Fraksi juga meminta penjelasan sejauh mana aspirasi masyarakat yang telah disampaikan melalui reses, hearing, dan mekanisme resmi DPRK telah diakomodasi dalam penentuan program dan kegiatan prioritas,” ujarnya.
Golkar berharap perubahan APBD 2026 tidak berhenti pada ketepatan administrasi dan angka-angka anggaran, tetapi mampu memperbaiki kualitas pembangunan dan pelayanan publik.
Bagi Fraksi Golkar, ukuran keberhasilan APBD bukan hanya seberapa besar anggaran terserap, melainkan seberapa besar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat Kabupaten Mimika.
