MIMIKA – Fraksi PDI Perjuangan DPRK Mimika mengungkap sejumlah persoalan yang masih ditemukan di lapangan dan meminta Pemerintah Kabupaten Mimika segera melakukan pembenahan.
Temuan tersebut mencakup pendidikan, pelayanan kesehatan dasar, infrastruktur, pengelolaan sampah, ketenagakerjaan lokal hingga penanganan masyarakat terdampak situasi keamanan di Distrik Jila.
Berbagai persoalan itu disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRK Mimika, Adrian Andhika Thie, saat membacakan pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna II Masa Sidang III DPRK Mimika, Sabtu (26/9/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Adrian mengatakan, persoalan tersebut merupakan bagian dari aspirasi masyarakat yang ditemukan anggota fraksi saat melaksanakan reses.
Karena itu, Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah daerah memastikan kebijakan dan anggaran yang ditetapkan dalam APBD Perubahan 2026 benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Salah satu persoalan yang disoroti ialah pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis. Fraksi mengungkap adanya keluhan orang tua terkait pungutan seragam sebesar Rp300 ribu di sekolah negeri.
“Pendidikan gratis harus benar-benar gratis. Fraksi PDI Perjuangan meminta penjelasan pemerintah mengenai pengawasan pelaksanaan pendidikan gratis, karena dalam reses masih ditemukan keluhan pungutan seragam sebesar Rp300.000 di sekolah negeri,” ujar Adrian.
“Fraksi meminta evaluasi agar kebijakan pendidikan gratis benar-benar dirasakan masyarakat dan tidak menimbulkan beban tambahan bagi orang tua,” imbuhnya.
Selain pendidikan, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti pelayanan kesehatan dasar. Enam posyandu di Koperapoka disebut membutuhkan penggantian alat antropometri yang rusak.
Fraksi juga meminta keberlanjutan pemberian makanan tambahan bagi balita serta peningkatan perhatian terhadap insentif kader posyandu.
“Fraksi meminta pemerintah memberikan perhatian terhadap sarana pelayanan dasar, terutama penggantian alat antropometri yang rusak untuk pelayanan enam posyandu di Koperapoka, keberlanjutan PMT bagi balita, serta peningkatan perhatian terhadap insentif kader posyandu,” tutur Adrian.
Di bidang infrastruktur, persoalan drainase dan penerangan jalan di Koperapoka dan Sempan disebut muncul berulang dalam reses.
“Aspirasi drainase dan penerangan muncul berulang kali dalam reses dan karenanya perlu ditempatkan sebagai kebutuhan mendesak, bukan sekadar usulan tahunan,” tegas Adrian.
Persoalan sampah di Distrik Mimika Baru dan Wania juga menjadi perhatian. Fraksi meminta pemerintah melakukan penanganan secara terpadu, mulai dari pengumpulan, pengangkutan, penyediaan sarana hingga penertiban titik-titik pembuangan sampah.
Pada sektor ketenagakerjaan, Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah menjelaskan pelaksanaan Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal, termasuk jumlah pencari kerja lokal dan Orang Asli Papua (OAP) yang telah terserap bekerja.
“Dana Otsus untuk pengembangan SDM OAP harus menghasilkan kompetensi, sertifikasi, pengalaman dan outcome kerja yang dapat ditelusuri,” kata Adrian.
Fraksi juga meminta pemerintah memperkuat satu data pencari kerja, layanan penempatan serta pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan terhadap kebijakan ketenagakerjaan daerah sesuai kewenangan pemerintah daerah.
“Pemerintah daerah harus secara kontinu melakukan pengawasan kepada seluruh perusahaan penyuplai tenaga kerja, termasuk PT Freeport Indonesia, privatisasi dan kontraktor,” ujarnya.
Sementara itu, persoalan keamanan dan kondisi masyarakat terdampak konflik di Distrik Jila turut menjadi perhatian.
Fraksi meminta pemerintah menangani masyarakat dari 10 kampung di Distrik Jila yang saat ini mengungsi akibat situasi keamanan yang belum kondusif.
“Fraksi meminta pemerintah segera melakukan pendataan jumlah dan keberadaan pengungsi, menjamin kebutuhan dasar berupa pangan atau sembako, tempat tinggal sementara, pelayanan kesehatan dan bantuan sosial, serta menyiapkan dukungan anggaran dalam APBD Perubahan 2026 untuk penanganan kondisi tersebut,” kata Adrian.
