MIMIKA – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Timika se-Indonesia bersama sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi demonstrasi di halaman Kantor DPRK Mimika, Jalan Cenderawasih, Timika, Papua Tengah, Senin (31/8/2026).
Pantauan Galeripapua.com massa sebelumnya berkumpul di dua titik, yakni Bundaran Timika Indah dan Pasar SP2.
Mereka kemudian bergerak menuju ke Gedung DPRK Mimika dan tiba sekitar pukul 11.00 WIT. Setibanya di lokasi, massa kemudian berkumpul di halaman Gedung DPRK Mimika dan secara bergantian menyampaikan orasi serta menyuarakan sejumlah tuntutan terkait persoalan yang terjadi di tanah Papua.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam aksi tersebut, merekw mendesak Pemerintah Kabupaten Mimika, DPRK Mimika, serta aparat keamanan untuk memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat.
Koordinator Umum Solidaritas Mahasiswa-Mahasiswi Mimika se-Indonesia, Maksimus Wamenereyau, mengatakan aksi tersebut menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan sikap sekaligus mendorong pemerintah agar menindaklanjuti berbagai persoalan di Papua.
“Ini pertemuan pertama, tapi bukan yang akhir. Kamu akan bosan dengan kita mahasiswa nanti besok di Mimika,” kata Maksimus saat membacakan pernyataan sikap di halaman Gedung DPRK Mimika.
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan, mahasiswa mengangkat tema “Usut Tuntas Pelanggaran HAM di Seluruh Tanah Papua”.
Maksimus menyampaikan, persoalan HAM tidak dapat dipisahkan dari berbagai persoalan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga keamanan yang terjadi di Papua.
Karena itu, mahasiswa menyampaikan 27 poin tuntutan kepada pemerintah, mulai dari persoalan pengangguran, upah pekerja, harga kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, masyarakat adat, lingkungan hidup hingga persoalan keamanan.
Di bidang ketenagakerjaan, mahasiswa meminta Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) segera bertanggung jawab terhadap tingginya angka pengangguran masyarakat Orang Asli Papua (OAP) di Mimika. Mereka juga meminta pemerintah memperjelas dan meningkatkan upah minimum serta memperhatikan kesejahteraan buruh.
Mahasiswa turut meminta pemerintah melakukan pengawasan terhadap kenaikan harga bahan makanan pokok dan peredaran barang kedaluwarsa.
Di sektor pendidikan, mereka mempertanyakan realisasi anggaran pendidikan serta meminta agar kuota beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa OAP tidak dibatasi.
Mereka juga mendorong Pemerintah Kabupaten Mimika berkoordinasi dengan PT Freeport Indonesia untuk membangun kampus berskala internasional di Mimika yang dapat memberikan akses pendidikan lebih luas bagi masyarakat Papua.
Selain persoalan pendidikan dan ekonomi, mahasiswa menyoroti perlindungan hak masyarakat adat serta kondisi lingkungan di Mimika.
Mereka meminta pemerintah mengesahkan regulasi yang berkaitan dengan kearifan lokal dan pangan lokal masyarakat OAP serta menghentikan praktik monopoli perdagangan yang dinilai merugikan pelaku usaha lokal.
Mahasiswa juga mempertanyakan penggunaan dana rehabilitasi kerusakan lingkungan yang disebut dalam hasil audit BPK tahun 2017. Mereka meminta pemerintah memberikan penjelasan terkait pengelolaan dana tersebut di tengah kekhawatiran terhadap kondisi hutan adat, hutan sagu, sungai dan wilayah pesisir.
Persoalan nelayan tradisional di pesisir Mimika turut menjadi perhatian. Pemerintah diminta meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas kapal besar yang masuk ke wilayah perairan yang selama ini dimanfaatkan nelayan lokal.
Dalam tuntutan lainnya, mahasiswa meminta Pemerintah Kabupaten Mimika segera menyelesaikan berbagai konflik sosial yang terjadi di wilayah tersebut serta memberikan jaminan perlindungan kepada masyarakat sipil.
Selain itu, mahasiswa menyuarakan penolakan terhadap militerisme serta meminta evaluasi terhadap kebijakan yang dinilai berdampak pada hak-hak dasar masyarakat Papua.
Maksimus menegaskan, berbagai tuntutan tersebut tidak hanya ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Mimika, tetapi juga kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
“Kami ingin pemerintah melihat persoalan-persoalan ini secara serius, karena hak masyarakat harus dijamin dan berbagai persoalan yang terjadi harus mendapatkan penyelesaian,” ujarnya.
Menurutnya, berbagai persoalan di Papua memiliki keterkaitan satu sama lain sehingga membutuhkan penyelesaian yang menyeluruh dan tidak parsial.
“Semua permasalahan yang terjadi di Tanah Papua punya keterhubungan antara satu sama lain, efek domino,” ujarnya.
Melalui aksi tersebut, mahasiswa berharap tuntutan yang telah disampaikan tidak berhenti sebagai pernyataan sikap, tetapi dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah dan lembaga terkait melalui kebijakan serta langkah konkret. Mereka pun menyerahkan dokumen berisikan 27 tuntutan itu kepada Ketua DPRK Mimika.
Selama kegiatan berlangsung, aparat keamanan bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan pengamanan di sekitar lokasi untuk memastikan jalannya aksi tetap aman dan kondusif.
Mahasiswa menegaskan akan terus mengawal sejumlah tuntutan yang telah disampaikan hingga mendapat respons dan tindak lanjut dari pemerintah maupun pihak-pihak terkait.
