KNPB Mimika Suarakan Perdamaian dan Perlindungan Warga Sipil di Papua

MIMIKA – Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Mimika menyerukan penyelesaian damai terhadap konflik bersenjata yang masih terjadi di sejumlah wilayah Papua.

Seruan tersebut disampaikan dalam aksi demonstrasi yang digelar di halaman Kantor DPRK Mimika, Jalan Cendrawasih, Timika, Papua Tengah, Sabtu (15/8/2026).

Aksi tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRK Mimika, Primus Natatikapereyau, yang turun menemui massa dan mendengarkan aspirasi yang disampaikan selama demonstrasi.

Ketua KNPB Mimika, Yanto Awerkion, mengatakan aksi tersebut digelar bertepatan dengan momentum 15 Agustus yang oleh KNPB dikaitkan dengan peristiwa New York Agreement pada 1962.

Menurut Yanto, KNPB memiliki pandangan bahwa perjanjian tersebut tidak melibatkan orang Papua dalam prosesnya.

“Memediasi rakyat Papua mengingat tanggal 15 Agustus 1962 sebagai hari perjanjian New York Agreement. Kami orang Papua bahkan KNPB menganggap itu sebagai perjanjian ilegal yang dilakukan tanpa melibatkan orang Papua,” kata Yanto.

Ia menyebut tema yang diangkat KNPB dalam aksi tersebut adalah “Papua Darurat Militer dan Kemanusiaan.”

Yanto mengatakan pihaknya akan terus menyuarakan kondisi kemanusiaan di Papua dan meminta pemerintah Indonesia memberikan perhatian serius terhadap situasi tersebut.

“Kami harap pemerintah Indonesia melalui pimpinan tertinggi harus menanggapi serius hal ini soal situasi darurat militer dan kemanusiaan yang sedang terjadi di Papua,” ujarnya.

Ia menegaskan KNPB menginginkan adanya penyelesaian damai sehingga tidak lagi terjadi korban jiwa, baik dari masyarakat Papua maupun masyarakat non-Papua.

“Kami minta kepada TPNPB dan TNI-Polri mencari solusi. Bukan saja saling serang atau baku perang, tetapi mencari solusi damai,” katanya.

Menurutnya, masyarakat sipil harus menjadi perhatian utama dalam setiap upaya penyelesaian konflik. Ia meminta agar masyarakat tidak menjadi korban akibat konflik bersenjata yang terjadi.

“Tidak mengorbankan orang Papua sebagai pemilik tanah, tidak mengorbankan orang non-Papua,” ujar Yanto.

Yanto juga meminta pemerintah mencari jalan keluar terhadap konflik yang berlangsung di Papua melalui pendekatan yang dapat menciptakan perdamaian.

“Solusi itu harus negara cari, solusi untuk menyelesaikan situasi yang hari ini sedang terjadi di Papua,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Yanto turut menyinggung isu rasisme terhadap masyarakat Papua yang menurutnya masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian.

Ia berharap negara dapat menghormati masyarakat Papua sebagai bagian dari masyarakat yang hidup dan memiliki hubungan historis dengan tanah Papua.

Aksi tersebut berlangsung tertib dan mendapat pengamanan dari aparat kepolisian. Pengamanan dilakukan untuk menjaga situasi tetap kondusif serta mengantisipasi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan selama kegiatan berlangsung.