MIMIKA – Fraksi PDI Perjuangan DPRK Mimika meminta Pemerintah Kabupaten Mimika memastikan APBD Perubahan 2026 tidak berhenti pada perubahan angka, tetapi benar-benar menghasilkan program yang selesai dan manfaat yang dirasakan masyarakat.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRK Mimika, Adrian Andhika Thie, menyampaikan hal tersebut saat membacakan pandangan umum fraksinya dalam Rapat Paripurna II Masa Sidang III DPRK Mimika tentang APBD Perubahan Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRK Mimika, Sabtu (26/9/2026).
Sorotan tersebut berkaitan dengan struktur APBD Perubahan 2026 yang mencatat target pendapatan daerah sebesar Rp5,054 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp6,164 triliun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Adrian meminta pemerintah menjelaskan sumber pembiayaan yang digunakan untuk menutup selisih tersebut.
“Namun, terhadap pendapatan daerah sebesar Rp5,054 triliun dan belanja sebesar Rp6,164 triliun, Fraksi PDI Perjuangan meminta penjelasan pemerintah mengenai sumber pembiayaan untuk menutup selisih anggaran tersebut serta memastikan penggunaannya benar-benar diarahkan pada program prioritas yang dapat diselesaikan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Adrian.
Menurut Adrian, perubahan APBD harus menjadi instrumen untuk menyesuaikan kebijakan anggaran dengan perkembangan kondisi dan kebutuhan masyarakat selama tahun berjalan.
Karena itu, pemerintah diminta terbuka mengenai program yang mengalami penambahan, pengurangan maupun pergeseran anggaran.
“Khususnya program yang mengalami penambahan, pengurangan maupun pergeseran anggaran. Apa dasar perubahan tersebut, program apa yang menjadi prioritas, berapa nilai anggarannya, dan sejauh mana perubahan tersebut memberikan manfaat langsung bagi masyarakat?” ujarnya.
Adrian juga menyoroti kemampuan OPD dalam merealisasikan program hingga akhir tahun anggaran.
Menurutnya, percepatan realisasi diperlukan agar anggaran yang telah dialokasikan tidak kembali menjadi SiLPA.
“Fraksi juga mendorong percepatan realisasi program OPD agar anggaran tidak kembali menjadi SiLPA dan setiap penambahan anggaran memiliki target, lokasi, penerima manfaat serta hasil yang jelas dan terukur,” kata Adrian.
Ia menegaskan setiap perubahan anggaran harus memiliki ukuran yang jelas, mulai dari sasaran, lokasi, penanggung jawab hingga hasil yang ingin dicapai.
“Setiap perubahan anggaran harus memiliki sasaran yang jelas, lokasi yang pasti, OPD penanggung jawab, alokasi anggaran yang terukur serta manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
Adrian juga meminta kepala OPD tidak menunda pelaksanaan program hingga mendekati akhir tahun.
“Kepala OPD di lingkup Pemkab Mimika benar-benar dapat menjalankan dan merampungkan seluruh program-program Tahun Anggaran 2026 dan lebih fokus dalam merealisasikan pekerjaan sebelum akhir tahun berjalan,” tegasnya.
