MIMIKA – Bupati Mimika, Johannes Rettob memastikan alat berat yang berada di wilayah Kapiraya akan segera dikeluarkan sebagai langkah konkret menjaga stabilitas keamanan dan meredam konflik di kawasan tersebut.
Penegasan itu disampaikan Bupati saat ditemui wartawan, Jumat (27/2/2026) malam, di Mako Brimob Batalyon B Pelopor Sat Brimob Polda Papua Tengah, usai melakukan peninjauan langsung ke Kapiraya dan Kilometer 1 bersama Kapolda Papua Tengah, Jeremias Rontini.
Peninjauan dilakukan untuk memantau situasi keamanan sekaligus mendengar aspirasi masyarakat di wilayah perbatasan tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Turut mendampingi dalam kunjungan itu, Kapolres Mimika, AKBP Billyandha Hildiario Budiman; Danyon B Pelopor, Kompol Umbu Sairo; serta Pelaksana Tugas Kepala Kesbangpol Mimika, Alfasiah.
Rombongan bertolak dari Helipad Bandara Mozes Kilangin Timika dan terlebih dahulu melakukan pemantauan udara guna melihat kondisi geografis serta situasi terkini di Kapiraya.
Setelah itu, rombongan mendarat di Kampung Kapiraya dan melanjutkan perjalanan ke area pelabuhan Kilometer 1.
Di lokasi tersebut, Bupati dan Kapolda bertemu langsung dengan masyarakat Suku Kamoro dari lima kampung yang telah menunggu kedatangan pemerintah daerah.
Dalam pertemuan itu, warga menyampaikan sejumlah keluhan dan harapan agar pemerintah hadir secara nyata dalam penyelesaian persoalan yang mereka hadapi.
“Mereka sudah curhat-curhatlah kepada kami. Intinya bahwa mereka ingin pemerintah hadir. Dan saya sudah sampaikan bahwa semua apa yang kamu (masyarakat Kamoro) sampaikan, semua persoalan-persoalan yang sudah kita dengar ini semua dari kamu, nanti kamu sampaikan kepada tim,” jelas Bupati John.
Johannes menjelaskan, sesuai hasil rapat yang digelar di Hotel Grand Tembaga, tim teknis dijadwalkan turun langsung ke lapangan pada Sabtu (28/2/2026) untuk berkolaborasi dengan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan di Kapiraya.
Ia menegaskan, peninjauan udara bersama Kapolda juga dilakukan untuk memastikan koordinasi teknis terkait penarikan alat-alat berat dari lokasi tersebut.
Selain itu, Bupati mengakui terdapat sejumlah poin aspirasi yang bersifat internal dan membutuhkan pembahasan lebih lanjut di tingkat Pemerintah Provinsi sebelum dipublikasikan secara luas.
Kunjungan ini diharapkan mampu mendinginkan situasi serta menjadi langkah awal penyelesaian konflik maupun kendala pembangunan yang terjadi di wilayah perbatasan Kabupaten Mimika tersebut.
