MIMIKA — Wakil Ketua Komisi IV DPR Papua Tengah, John Gobay, mendorong percepatan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di kawasan Poumako sebagai pusat (hub) perikanan terpadu.
Dorongan ini disampaikan di sela kegiatan hearing pimpinan DPR Papua Tengah di Hotel Horison Diana, Timika, Papua Tengah, Selasa (5/5/2026).
Dalam pernyataannya, John menyoroti persoalan mendasar yang masih dihadapi nelayan, yakni keterbatasan bahan bakar minyak (BBM) akibat belum tersedianya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di wilayah tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami berharap di Poumako itu ada Kampung Nelayan Merah Putih yang hub ya. Karena hub itu tentu juga harus dibangun SPBN-nya dan fasilitas lainnya seperti es batu dan lain-lain,” ujarnya.
Menurutnya, program nasional Kampung Nelayan Merah Putih menjadi momentum strategis untuk membangun ekosistem perikanan terintegrasi di Mimika.
Ia menekankan pentingnya pengelolaan berbasis koperasi agar sistem lebih tertata dan berpihak pada nelayan lokal.
Selain persoalan BBM, John juga menyoroti praktik transshipment atau bongkar muat ikan di tengah laut yang dinilai merugikan daerah.
Ia menegaskan perlunya regulasi yang mewajibkan kapal untuk menurunkan sebagian hasil tangkapan di pelabuhan lokal.
“Terus tentu juga nanti soal transhipment kapal-kapal yang kemudian bongkar di tengah laut dan kembali ke Jawa. Jadi ikan laut di Mimika ini memberi makan kepada konsumen-konsumen yang ada di luar Papua,” jelasnya.
Ia turut mengaitkan pembangunan kampung nelayan dengan filosofi hidup masyarakat Mimika, yakni 3S: sagu, sampan, dan sungai. Pemerintah, kata dia, harus memastikan masyarakat pesisir dapat melaut dengan aman dan sejahtera.
John menambahkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah instansi, mulai dari Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perhubungan, hingga pihak swasta seperti PT Freeport Indonesia.
Forum hearing menjadi ruang untuk menyatukan pandangan dan menyepakati langkah konkret ke depan.
“Kita tidak hanya dengar pendapat, tapi juga membangun kesepakatan. Dukungan masyarakat pesisir juga penting agar potensi emas biru (biota laut) ini benar-benar dinikmati oleh orang asli Papua,” katanya.
Terkait lokasi pengembangan, Poumako dinilai paling siap karena memiliki akses dan dukungan energi yang lebih baik dibanding wilayah pesisir lainnya.
“Ini kebutuhan masyarakat. Pemerintah tidak akan membawa pulang program ini ke Jakarta. Jadi harus kita dukung bersama,” pungkasnya.
