Kritikan Mahasiswa dan Pemuda di Tengah Pujian Capaian Positif JOEL Pimpin Mimika

MIMIKA – Satu tahun kepemimpinan Bupati Mimika Johannes Rettob dan Wakil Bupati Emanuel Kemong (JOEL) menjadi panggung refleksi publik.

Di tengah pemaparan capaian pemerintah daerah, kritik dari kalangan mahasiswa dan pemuda justru menguat, menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai belum terselesaikan.

Evaluasi itu mencuat dalam seremoni satu tahun kepemimpinan Johannes–Kemong yang digelar di Graha Eme Neme Yauware, Timika, Rabu (25/3/2026).

Aktivis mahasiswa Mimika, Yoki Sondegau, menilai masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang belum tertangani secara optimal.

Pernyataan tersebut disampaikannya melalui rekaman suara yang diterima Galeripapua.com, Kamis (26/3/2026).

“Masih ada hal-hal yang perlu menjadi evaluasi bersama agar kebijakan pemerintah benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Yoki menyoroti konflik horizontal di wilayah Kapiraya yang dinilai belum diselesaikan secara komprehensif. Ia mendorong pemerintah membuka ruang dialog dengan melibatkan tokoh adat, tokoh agama, mahasiswa, serta berbagai elemen masyarakat.

Selain itu, ia mengangkat polemik perpanjangan izin usaha pertambangan PT Freeport Indonesia hingga 2061. Menurutnya, keterlibatan masyarakat adat, khususnya pemilik hak ulayat, harus menjadi perhatian dalam setiap kebijakan strategis.

“Selama ini masyarakat adat belum mendapatkan perhatian yang memadai dari hasil tambang tersebut,” katanya.

Ia juga menilai implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 belum berjalan optimal. Karena itu, ia meminta langkah konkret dari organisasi perangkat daerah (OPD) untuk merealisasikan kebijakan yang telah ditetapkan.

Meski kritis, Yoki menegaskan sikap tersebut merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap pembangunan daerah.

“Kritik ini bagian dari upaya bersama agar kebijakan yang diambil semakin tepat sasaran,” tambahnya.

Kritik serupa datang dari kalangan pemuda. Arifin Letsoin menilai narasi keberhasilan pemerintah belum sepenuhnya dirasakan masyarakat, khususnya di wilayah pesisir dan pegunungan.

“Keberhasilan yang diklaim pemerintah perlu diukur secara jelas dan berbasis kondisi riil masyarakat,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

Ia menyoroti kondisi permukiman di Poumako yang masih banyak rumah tidak layak huni. Selain itu, pembangunan pasar di Mapurujaya yang terbengkalai juga menjadi catatan.

“Fakta di wilayah pesisir hari ini menjadi tamparan keras bagi kepemimpinan JOEL,” katanya.

Arifin juga menilai pemberdayaan masyarakat pesisir, khususnya di sektor budidaya tambak seperti ikan, udang, dan lobster, masih minim.

Di sisi lain, ia menyoroti pelaku UMKM dan mama-mama penjual sayur yang dinilai belum mampu bersaing dalam sistem ekonomi modern tanpa pembinaan serius dari pemerintah.

“Kita belum melihat konsep pemerataan yang signifikan berjalan sesuai visi dan misi,” ujarnya.

Ia turut menyinggung kondisi keamanan yang dinilai memburuk, ditandai dengan maraknya kasus pencurian, begal, bentrok, hingga pembunuhan.

“Saya berharap klaim keberhasilan tidak dikampanyekan tanpa verifikasi dari masyarakat sebagai pihak yang merasakan langsung dampaknya,” tegasnya.

Klaim Capaian Positif dari Pemerintah

Pemerintah daerah sebelumnya telah memaparkan sejumlah capaian selama satu tahun kepemimpinan. Fokus utama diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk penurunan angka kemiskinan dan pengangguran.

“Target utama kami adalah menghadirkan kesejahteraan masyarakat, menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran, serta meningkatkan kualitas kesehatan, termasuk penanganan stunting dan TBC,” kata Johannes Rettob dalam momen perayaan satu tahun masa jabatan di Graha Eme Neme Yauware.

Data pemerintah menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Mimika meningkat dari 76,85 pada 2024 menjadi sekitar 77,5 pada 2025.

Pertumbuhan ekonomi juga disebut naik dari 4,80 persen menjadi 6,5 persen, didorong oleh sektor pertambangan dan penggalian.

Angka kemiskinan diklaim berhasil ditekan dari sekitar 14,18 persen menjadi kisaran 13 persen melalui program pembangunan rumah layak huni dan pemberdayaan masyarakat.

Di sektor kesehatan, layanan pemeriksaan gratis telah menjangkau sekitar 10 ribu warga. Sementara di bidang pendidikan, pemerintah menambah satu unit PAUD yang dikelola oleh organisasi PKK.

Program strategis lainnya meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur jalan, serta pelaksanaan program nasional seperti pemberian makanan bergizi gratis bagi 5.000 siswa di 43 satuan pendidikan.

“Ini adalah kerja bersama. Kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan semua pihak,” ujar Rettob.

Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, menyampaikan apresiasi atas dukungan masyarakat selama satu tahun kepemimpinan. Ia menegaskan bahwa pemerintah terbuka terhadap kritik dan masukan.

“Kami menyadari masih banyak kekurangan. Karena itu, kami mohon dukungan, doa, dan kritik yang membangun agar ke depan kami bisa bekerja lebih baik,” ujarnya.