MIMIKA – Sengketa tapal batas antara Kabupaten Mimika dan Deiyai di wilayah Mimika Barat Tengah kian menuju kepada krisis kemanusiaan.
Ribuan warga dari tiga kampung—Kapiraya, Wakia, dan Wumuka—dilaporkan mengungsi, meninggalkan permukiman mereka hingga berubah menjadi kampung tanpa penghuni.
Kondisi ini memperlihatkan eskalasi konflik yang tidak hanya berdampak pada aspek keamanan, tetapi juga melumpuhkan seluruh aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat setempat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hal itu disampaikan oleh Tokoh Pemuda Kapiraya, Pius Minama, kepada Galeripapua.com, Jumat (27/3/2026).
Pius menyebut situasi saat ini telah memutus akses warga terhadap berbagai kebutuhan dasar. Aktivitas pendidikan, keagamaan, hingga pembangunan kampung dilaporkan terhenti total.
Menurutnya, sekolah-sekolah tidak lagi beroperasi, rumah ibadah ditinggalkan, dan proyek infrastruktur kampung tidak berjalan akibat kondisi yang tidak kondusif.
Selain itu, warga kehilangan sumber penghidupan karena tidak berani beraktivitas di lahan yang menjadi objek sengketa.
“Saat ini, kondisi kampung-kampung tersebut kosong. Kami butuh penjelasan transparan Tim Harmonisasi Kabupaten Mimika mengenai sudah sejauh mana upaya penyelesaian tapal batas Kapiraya,” tegas Pius.
Warga terdampak kini mendesak Pemerintah Kabupaten Mimika untuk segera menghadirkan solusi konkret terkait kejelasan batas wilayah.
Mereka menilai ketidakpastian yang berkepanjangan hanya memperburuk situasi dan memperlama masa pengungsian.
Pius juga menekankan pentingnya tanggung jawab Tim Harmonisasi, baik secara moral maupun administratif, untuk segera menuntaskan pemetaan batas wilayah. Hal ini dinilai krusial agar masyarakat dapat kembali ke kampung halaman dengan rasa aman.
Seruan Kemanusiaan Jelang Paskah
Di tengah situasi tersebut, kondisi warga pun semakin memprihatinkan menjelang perayaan Paskah. Mayoritas masyarakat terdampak merupakan umat Kristiani yang kini menghadapi keterbatasan akses pangan dan ekonomi.
“Sebagai umat beriman, kami ingin merayakan Paskah dalam damai. Namun, dengan kondisi tanpa penghasilan akibat konflik, kami memohon uluran tangan pemerintah kabupaten untuk membantu menunjang kebutuhan warga di pengungsian maupun di titik konflik,” pungkasnya.
Pemerintah daerah diharapkan segera mengambil langkah cepat dan terukur untuk meredam konflik serta memastikan perlindungan bagi warga terdampak.
