Menjahit Konektivitas, Menghapus Label 3T di Waropen

MIMIKA — Pada Selasa malam, 12 Mei 2026, di Ballroom Hotel Horison Diana Timika, sebuah narasi besar tentang masa depan Tanah Papua sedang disusun.

Para kepala daerah dari enam provinsi di Papua sepakat menanggalkan ego sektoral demi satu doktrin baru, yaitu Satu dalam Enam, Enam dalam Satu”.

Semangat kolaborasi ini bukan sekadar slogan, melainkan strategi bertahan hidup bagi wilayah-wilayah yang masih terbelenggu kategori Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T).

Bupati Waropen, Fransiscus Xaverius Mote, satu dari 42 kepala daerah tingkat kabupaten/kota yang hadir dalam Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua tersebut menilai bahwa bisi Papua Cerdas, Papua Sehat, dan Papua Produktif mustahil tercapai jika ketimpangan antarwilayah masih menganga lebar.

Ia mendesak adanya sinergi di mana kabupaten yang lebih mapan secara infrastruktur menyokong daerah yang masih terisolasi.

“Kita sebagai Tanah Papua adalah satu kesatuan dalam membangun, sehingga satu kue bersama kita itu dapat kita gunakan bersama-sama,” ujar Mote kepada awak media dengan nada lugas.

Ironi Waropen: Kaya Sumber Daya, Miskin Akses

Memasuki usia ke-18 tahun, Kabupaten Waropen masih terjebak dalam paradoks pembangunan. Di atas kertas, wilayah ini adalah lumbung potensi.

Namun, pada realitasnya, Waropen masih berstatus daerah 3T. Akar masalahnya klasik namun fatal, ialah konektivitas.

Hingga hari ini, urat nadi transportasi darat dan laut yang menghubungkan Waropen ke pusat pertumbuhan ekonomi seperti Nabire, Mamberamo, Sarmi, hingga Jayapura masih sangat terbatas.

Isolasi geografis ini membuat biaya logistik membumbung tinggi dan menghambat distribusi komoditas unggulan ke pasar luas.

Mote menyadari bahwa Waropen tidak bisa
berenang sendirian dalam arus pembangunan yang deras.

Ia menaruh harapan besar pada asosiasi kepala daerah dan intervensi pemerintah pusat untuk memberikan kepastian hukum dan anggaran bagi daerah terpencil.

“Kami mohon dukungan dari asosiasi ini untuk memberikan kepastian tentang kabupaten-kabupaten yang tergolong 3T itu bisa terlepas,” ucapnya.

Kepiting dan Harapan dari Bakau

Di tengah keterbatasan, Pemkab Waropen mulai memutar otak. Mereka tak ingin terus bergantung pada dana transfer pusat tanpa memberikan nilai tambah ekonomi.

Sektor perikanan, terutama kepiting dari hutan bakau Waropen yang luas, kini dipersiapkan sebagai komoditas ikonik. Targetnya ambisius: masuk dalam skema Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Tak hanya itu, Mote membeberkan bahwa perut bumi Waropen menyimpan cadangan energi yang masif, mulai dari emas hingga gas alam. Potensi ini diklaim mampu menjadi motor penggerak ekonomi bukan hanya untuk lokal, tapi juga skala provinsi.

“Waropen memiliki potensi banyak, ada potensi bakau, pertanian, perikanan, juga tambang emas dan gas tersedia untuk kekuatan membangun Provinsi Papua,” tutur Bupati.

Pergeseran Paradigma Pembangunan

Pertemuan di Mimika ini menandai pergeseran paradigma pembangunan di Papua. Fokus kini beralih pada penguatan interkoneksi.

Jika jalan-jalan trans-Papua dan pelabuhan penghubung di Waropen tuntas, maka kekayaan alam yang selama ini tersembunyi bisa terdistribusi secara maksimal.

Langkah ke depan adalah memastikan bahwa intervensi infrastruktur tidak lagi bersifat sporadis, melainkan terintegrasi antar-kabupaten. Dengan begitu, daerah seperti Waropen tidak lagi hanya menjadi penonton dalam pertumbuhan ekonomi Tanah Papua, melainkan menjadi salah satu pilar utamanya.

Percepatan pembangunan di Kabupaten Waropen bergantung sepenuhnya pada keberhasilan integrasi konektivitas di Tanah Papua.

Tanpa akses jalan dan transportasi yang memadai, potensi SDA yang melimpah—mulai dari kepiting hingga gas alam—akan tetap terkunci.

Semangat “Satu dalam Enam” menjadi harapan terakhir bagi daerah 3T untuk keluar dari isolasi dan bergerak menuju kemandirian ekonomi yang inklusif.