NDUGA – Masyarakat Distrik Iniye, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, melayangkan protes keras atas dugaan perampasan suara yang dilakukan oleh Panitia Penyelenggara Distrik (PPD) Iniye demi memenangkan salah satu pasangan calon (Paslon) bupati di Pilkada serentak Nduga 2024.
Seorang tokoh masyarakat yang juga sebagai kepala suku di Distrik Iniye, Korius Lokbere, mengaku kecewa dengan perbuatan merugikan masyarakat yang dilakukan oleh PPD Iniye.
“Terkait dengan pemilihan yang sudah dilakukan tanggal 27 November 2024 di Kabupaten Nduga, di Distrik Iniye, bahwa salah satu PPD telah bermain untuk menciptakan konflik di antara masyarakat Distrik Iniye dan Kabupaten Nduga pada umumnya,” kata Korius kepada Galeripapua.com via pesan suara WhatsApp, Selasa (3/12/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Korius menjelaskan bahwa sebelumnya pembagian suara kepada dua Paslon, yakni Paslon NAMED dan DIYO, telah diatur secara baik.
“Kami sudah atur baik sehingga suara di lapangan itu 1.000 kasih ke calon bupati nomor urut 1 Namia Gwijangge – Obed Gwijangge (NAMED). Kemudian suara 2.081 itu kasih ke Dinard Kelnea – Yoas Beon (DIYO),” jelasnya.
“Tetapi Ketua PPD malah membawa suara itu dan menghilang selama dua hari dua malam. Dia bawa suara-suara itu tanpa sepengatahuan saksi, Pandis, dan KPPS. Dia bawa lalu melakukan pengisian data ke dalam Sirekap secara diam-diam,” imbuhnya.
Menurut Korius, perbuatan Ketua PPD Iniye merupakan sebuah pelanggaran yang sangat merugikan masyarakat. Bahkan perbuatan tersebut dapat memicu konflik di antara masyarakat.
“Ini menjadi pelanggaran dan menciptakan konflik antara sesama kami. Jadi, semua pihak tolong ikuti informasi ini agar yang bersangkutan bisa segera mengembalikan suara kami,” tuturnya.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala Kampung Simiye, Sede Bugiangge. Dia mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyatakan keberatan dengan menyurati pihak Bawaslu, untuk memberikan surat pengaduan diproses di Polres Nduga.
Namun, Ketua PPD Distrik Iniye tidak kunjung hadir untuk memberikan keterangan kepada tokoh masyarakat, kepala kampung, dan juga DPR terpilih dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
“Kami sudah mengajukan surat keberatan di Bawaslu Kabupaten Nduga. Namun, tetap tidak bisa. Terus kami minta tolong ke aparat keamanan agar Ketua PPD Iniye harus datang bersama KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan untuk mediasi menyelesaikan persoalan ini. Tapi sampai saat ini dia masih hilang, lari dengan 5 anggota PPD lainnya,” terang Sede selaku kepala kampung simiye distrik iniye kabupaten nduga.
Sementara itu, Anggota DPRD terpilih dari Partai PKS, Nius Wakerkwa, menegaskan bahwa persoalan ini harus menjadi perhatian khusus bagi semua pihak agar tidak menimbulkan konflik horisontal di Ndugama.
“(Persoalan) ini harus menjadi satu perhatian khusus, sebagai bentuk untuk menjaga tidak boleh lagi terjadi kejadian konflik horisontal atau lain-lain yang tidak diinginkan oleh kita semua,” tuturnya.
Sebagai perwakilan rakyat, Nius secara tegas meminta agar suara yang dibawa lari oleh PPD harus segera dikembalikan.
“Sesuai dengan keinginan aspirasi masyarakat bahwa suara kami 1.000 itu segera dikembalikan. PPD tidak boleh mempertahankan argumen lalu sembunyi-sembunyi lari ke kiri-kanan. Saudara Ketua PPD Lepania Doronggi harus segera datang meminta maaf dan kembalikan suara rakyat ke kami. Kami ini orang tua Lepania Doronggi, bukan musuh,” tandasnya.
