Tapal Batas Kapiraya, Kepala Suku Mee dan LMA Kamoro Sepakat Dorong Penyelesaian Adat

Ahmad

Kamis, 19 Februari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto bersama Kepala Suku Besar Mee Papua Tengah, Melkias Moyapa, dengan Ketua LMA Suku Kamoro Yohanis Boyau beserta jajaran usai konferensi pers di Pua-Pua Kafe, Jalan Budi Utomo, Mimika, Papua Tengah, Kamis (19/2/2026). (Foto: Galeri Papua/Ahmad)

Foto bersama Kepala Suku Besar Mee Papua Tengah, Melkias Moyapa, dengan Ketua LMA Suku Kamoro Yohanis Boyau beserta jajaran usai konferensi pers di Pua-Pua Kafe, Jalan Budi Utomo, Mimika, Papua Tengah, Kamis (19/2/2026). (Foto: Galeri Papua/Ahmad)

MIMIKA – Kepala Suku Besar Mee Papua Tengah, Melkias Moyapa, bersama jajarannya menemui perwakilan masyarakat adat Suku Kamoro di Mimika, Kamis (19/2/2026), dalam rangka mempercepat penyelesaian persoalan tapal batas di Kapiraya.

Pertemuan berlangsung bersama Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Suku Kamoro, Yohanis Boyau, serta dihadiri sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh pemuda Suku Kamoro.

Dalam pertemuan itu, kedua belah pihak menyamakan persepsi dan menyatukan komitmen untuk mewujudkan perdamaian di Kapiraya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Usai pertemuan, Melkias Moyapa dalam konferensi pers menyampaikan bahwa para pihak mengusulkan agar persoalan tersebut dapat diselesaikan secara adat.

Ia meminta pemerintah di tiga kabupaten, yakni Mimika, Deiyai, dan Dogiyai, segera menentukan waktu untuk mempercepat proses penanganan persoalan tersebut.

Baca Juga :  Demo di Kantor KPU Mimika, Pendukung AIYE Tuntut Suara Dikembalikan

“Kami minta pemerintah agar segera tentukan waktu untuk mempercepat proses penanganan kasus ini,” kata Melkias.

Ia menegaskan kesiapan pihaknya untuk mengawal langkah pemerintah dalam mewujudkan perdamaian di Kapiraya.

Menurutnya, tim yang telah dibentuk oleh pemerintah di tiga kabupaten diharapkan dapat bekerja sama dengan para pemangku adat, mengingat persoalan tersebut merupakan persoalan adat.

Pada kesempatan yang sama, Ketua LMA Suku Kamoro, Yohanis Boyau, juga meminta Bupati Mimika, Bupati Deiyai, dan Bupati Dogiyai agar segera menyelesaikan persoalan di Kapiraya.

Ia mengajak pemerintah daerah untuk bersinergi dengan para pemuka adat, baik tokoh masyarakat adat maupun kepala-kepala suku sebagai representasi masyarakat adat dalam penyelesaian persoalan tersebut.

“Kami kepala-kepala suku sudah bersedia, sudah standby tinggal tunggu petunjuk dari pemerintah kita bergerak ke Kapiraya untuk menyelesaikan masalah kedua belah suku di Kapiraya,” ujarnya.

Baca Juga :  Demo di Bandung, Mahasiswa Papua Tuntut Hak Penentuan Nasib Sendiri dan Hentikan Operasi Militer

Tokoh masyarakat asal Suku Mee, Deki Tenoye, juga meminta pemerintah segera menuntaskan persoalan tapal batas Kapiraya agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari.

“Kami tidak mau ada persoalan-persoalan di Kapiraya sana di kemudian hari. Kami tidak punya kepentingan apa-apa, kami ingin perdamaian di sana,” tegasnya.

Sementara itu, tokoh pemuda Kapiraya, Fransisko Waukateyau, menyatakan pihaknya telah mengambil sikap untuk bertolak ke Kapiraya guna membantu menyelesaikan konflik yang ada.

Ia meminta dukungan pemerintah atas langkah tersebut karena perdamaian menjadi harapan masyarakat setempat.

“Kami juga meminta dari kedua masyarakat adat yaitu Mee dan Kamoro di Kapiraya agar menahan diri. Kami akan turun untuk menyelesaikan persoalan ini,” ungkapnya.

Follow WhatsApp Channel galeripapua.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

TPNPB Nyatakan Yahukimo Zona Merah, Guru dan Nakes Diminta Pergi
Kepala Suku Besar Mee Ajak Warga Tahan Diri, Proses Tapal Batas Masih Berjalan
Darurat Kemanusiaan di Papua, RSP Desak Presiden Jalankan Rekomendasi DPD
Tolak Sawit, Masyarakat Adat Bubarkan Sosialisasi PT ASI di Sorong Selatan
Masyarakat Adat Papua Tolak Alih Status 486 Ribu Hektar Hutan di Papua Selatan
Yoakim Mujizau Kecam Penembakan Pilot di Boven Digoel: Itu Tindakan Tidak Manusiawi
LBH Papua Merauke Desak Presiden Terima Sikap PGI dan Hentikan PSN
Dari Merauke, PGI Tegas Menolak PSN dan Militerisasi di Papua Selatan

Berita Terkait

Kamis, 19 Februari 2026 - 23:21 WIT

Tapal Batas Kapiraya, Kepala Suku Mee dan LMA Kamoro Sepakat Dorong Penyelesaian Adat

Kamis, 19 Februari 2026 - 15:08 WIT

TPNPB Nyatakan Yahukimo Zona Merah, Guru dan Nakes Diminta Pergi

Rabu, 18 Februari 2026 - 23:18 WIT

Kepala Suku Besar Mee Ajak Warga Tahan Diri, Proses Tapal Batas Masih Berjalan

Selasa, 17 Februari 2026 - 17:53 WIT

Darurat Kemanusiaan di Papua, RSP Desak Presiden Jalankan Rekomendasi DPD

Senin, 16 Februari 2026 - 02:50 WIT

Tolak Sawit, Masyarakat Adat Bubarkan Sosialisasi PT ASI di Sorong Selatan

Berita Terbaru