Dua Sisi Mata Uang: Dampak Positif dan Negatif Pemekaran DOB Yahukimo Timur

Linus Magayang

Senin, 19 Mei 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi peta Kabupaten Yahukimo. (Foto: Istimewa)

Ilustrasi peta Kabupaten Yahukimo. (Foto: Istimewa)

OPINI – Belakangan ini, isu paling hangat dalam berbagai pertemuan dan perbincangan di kalangan elite politik lokal dan nasional secara tertutup di hotel–hotel adalah mengenai pemekaran daerah otonomi baru (DOB) di Yahukimo.

Dalam tulisan ini, saya akan menyoroti isu rencana pembentukan DOB di Daerah Kimyal, Una-ukam, dan Momuna (Seradala), yaitu pembentukan DOB Yahukimo Timur.

Penempatan lokasi DOB Yahukimo Timur secara sepihak dan dirahasiakan oleh elite politik lokal ini tentunya tidak terlepas dari tujuan kepentingan dan kedudukan jabatan mereka.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ada dua hal yang harus kita ketahui bahwa pemekaran DOB di Yahukimo Timur akan berdampak positif dan negatif.

Sisi positif yang akan terjadi adalah terciptanya kesempatan bagi orang asli Yahukimo (OAY) untuk menduduki jabatan-jabatan strategis.

Kemudian terbukanya akses dari keterisolasian daerah sehingga pelayanan pemerintah dapat terjangkau. Begitu juga pembangunan infrastruktur akan memadai dan akses layanan vital dapat terjangkau oleh OAY, khususnya kesehatan dan pendidikan.

Kendati demikian, di sisi lainnya, pemekaran Yahukimo Timur juga dapat berdampak negatif. DOB dapat mengancam kehidupan, yakni terciptanya sikap primordialisme dan konflik perebutan kekuasaan. Selanjutnya terbentuk sikap arogansi, margaisme, sukuisme, dan nepotisme.

Kemudian rusaknya lingkungan alam, serta pengobjekan orang asli Yahukimo Timur lebih khususnya orang Kimyal, Una Ukam, dan Momuna (Seradala) dalam pembangunan.

Perlu diketahui bahwa orang Yahukimo di bagian timur memandang alam di daerahnya sebagai “mama” dan “rumah” bagi kehidupan mereka.

Secara esensial, mereka memaknai tanah sebagai “mama” yang senantiasa memberikan kehidupan demi keberlangsungan hidupnya.

Baca Juga :  Aksi Hari HAM di Nabire Memanas: Teriakan Merdeka hingga Desakan Long March

Orang Yahukimo lebih khususnya orang Kimyal, Una ukam, dan Momuna menyakini bahwa hutan yang ada di Korupun, Sela, Duram, Bomela, Langda, Kwelamdua, Seradala, dan Megom sebagai tempat persediaan makanan.

Di sana, ada kelapa hutan (Yowen), kus pohon, babi hutan, sayur hutan, dan masih banyak kekayaan alam lainnya.

Orang-orang asli di sana dapat hidup tanpa uang, tetapi tidak bisa hidup tanpa tanah. Artinya, tanah sendiri memiliki makna filosofis yaitu keterikatan persaudaraan antara orang asli dan alam. Tanah sebagai mama yang memberikan kehidupan tidak bisa dipisahkan oleh siapapun dalam kehidupan orang Kimyal dan Una ukam. Tanah yang ada di di sana adalah mama bagi orang Una dan orang Kimyal.

Kita harus benar-benar mengamati secara cermat, bahwa dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, pemekaran DOB kerap menciptakan migrasi penduduk.

Kemungkinan besar, DOB Yahukimo Timur pun bakal menciptakan hal yang sama yaitu migrasi penduduk dari luar ke Yahukimo Timur. Alhasil dapat mengakibatkan ketersingkiran dan marginalisasi bagi penduduk asli/OAY.

Saya menduga bahwa pemerintah pusat akan mengirimkan penduduk non-Papua untuk menempati DOB Yahukimo Timur ini demi kepentingan tersendiri, khususnya di bidang perekonomian.

Terlepas dari itu, saya juga menduga bahwa pemerintah pusat akan mengirimkan tenaga militer, seperti TNI/Polri dengan kepentingan mereka tersendiri, yakni keamanan, pembangunan pos-pos militer, Koramil, Polsek di dekat kampung terutama setiap kampung pada kedua suku ini bilamana penempatan DOB kabupaten dilakukan di daerah Mimyal dan Una Ukam.

Konsekuensinya, secara psikologis, mereka (OAY) tidak mengalami kebebasan secara eksistensial dalam kelangsungan hidup.

Baca Juga :  Polisi Ungkap Kronologi Pembunuhan Tukang Ojek di Paniai

Selain itu, DOB Yahukimo Timur pun akan merusak perekonomian masyarakat, merusak hutan, merusak tanah.

Masuknya perusahaan besar tentu akan mengeksploitasi sumber daya alam (SDA), pembakaran hutan, masuknya bisnis pertokoan, supermarket, dan lain sebagainya.

Hal itu dapat mempersempit persaingan ekonomi lokal sehingga orang Yahukimo Timur akan kalah dan tersingkir dalam persaingan ekonomi lokal-modern.

Tidak hanya itu, konsekuensi lainnya adalah DOB Yahukimo Timur membuka peluang untuk potensi tambang batu bara, potensi uranium dan potensi thorium karena tambang batu bara (Yogaba).

Batu ini merupakan salah satu batu terbesar di Papua. Batu ini hanya berada di Suku Kimyal dan Una Ukam. Tambang batu ini diduga bakal bisa dioperasikan oleh perusahaan besar seperti PT Berau Coal.

Melihat berbagai dampak di atas, ada beberapa solusi yang ditawarkan, di antaranya sebagai berikut.

Pertama, memperbaiki wajah pendidikan dan meningkatkan kualitas SDM dengan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan pelajar dan mahasiswa di setiap kota studi biar mahasiswa tidak dijadikan buruh kasar yang hanya dimanfaatkan.

Kedua, pembentukan DOB juga dapat memicu konflik horizontal antara kelompok masyakarakat yang memiliki kepentingan (setuju) dan kelompok masyarakat yang tidak memiliki kepentingan (tidak setuju) pada DOB Yahukimo Timur ini. Karena itu, segera mengundang kedua bela pihak untuk duduk berdiskusi terkait penempatan lokasi Kabupaten Yahukimo Timur.

Ketiga, membangun kesejahteraan ekonomi dengan baik sebelum pembentukan DOB Yahukimo Timur, yakni menghidupkan ekonomi kerakyatan, menyediakan lapangan kerja, dan membuat Perda tentang melindungi orang asli Yahukimo Timur.

Follow WhatsApp Channel galeripapua.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Komnas HAM Papua Dukung Pendekatan Humanis Satgas Operasi Damai Cartenz 2026
Tapal Batas Kapiraya, Kepala Suku Mee dan LMA Kamoro Sepakat Dorong Penyelesaian Adat
TPNPB Nyatakan Yahukimo Zona Merah, Guru dan Nakes Diminta Pergi
Kepala Suku Besar Mee Ajak Warga Tahan Diri, Proses Tapal Batas Masih Berjalan
Darurat Kemanusiaan di Papua, RSP Desak Presiden Jalankan Rekomendasi DPD
Tolak Sawit, Masyarakat Adat Bubarkan Sosialisasi PT ASI di Sorong Selatan
Masyarakat Adat Papua Tolak Alih Status 486 Ribu Hektar Hutan di Papua Selatan
Yoakim Mujizau Kecam Penembakan Pilot di Boven Digoel: Itu Tindakan Tidak Manusiawi

Berita Terkait

Jumat, 20 Februari 2026 - 11:39 WIT

Komnas HAM Papua Dukung Pendekatan Humanis Satgas Operasi Damai Cartenz 2026

Kamis, 19 Februari 2026 - 23:21 WIT

Tapal Batas Kapiraya, Kepala Suku Mee dan LMA Kamoro Sepakat Dorong Penyelesaian Adat

Kamis, 19 Februari 2026 - 15:08 WIT

TPNPB Nyatakan Yahukimo Zona Merah, Guru dan Nakes Diminta Pergi

Rabu, 18 Februari 2026 - 23:18 WIT

Kepala Suku Besar Mee Ajak Warga Tahan Diri, Proses Tapal Batas Masih Berjalan

Selasa, 17 Februari 2026 - 17:53 WIT

Darurat Kemanusiaan di Papua, RSP Desak Presiden Jalankan Rekomendasi DPD

Berita Terbaru