NABIRE – Peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia di Kota Nabire, Papua Tengah, Rabu (10/12/2025), berlangsung dinamis dan penuh tensi.
Dari teriakan provokatif, seruan “Papua Merdeka”, hingga desakan long march menuju Kantor Gubernur, seluruh rangkaian aksi di Pasar Karang menggambarkan betapa kuatnya semangat demonstrasi para pelajar dan mahasiswa.
Sejak pagi, ratusan peserta aksi yang tergabung dari berbagai elemen—termasuk pelajar, mahasiswa, Komite Nasional Papua Barat (KNPB), serta sejumlah kelompok alumni kampus—mulai mengisi lima titik lokasi aksi, salah satunya Pasar Karang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di lokasi tersebut, massa aksi membawa beragam tuntutan, mulai dari penarikan militer di Papua hingga penyelesaian dugaan pelanggaran HAM.
Poster dan spanduk tuntutan dibentangkan, sementara satu per satu orator melontarkan kritik tajam kepada pemerintah.
Salah satu orator bahkan sempat memancing respons massa ketika meneriakkan nama Kantor Gubernur, yang langsung dibalas dengan teriakan “Bakar!”. Respons serupa terjadi saat nama Kantor Bupati disebut.
Teriakan “Papua Merdeka” juga menggema setelah seorang orator memekikkan kata “Papua”.
Meski begitu, aksi tetap berlangsung tertib dalam kawalan ketat aparat keamanan gabungan dari Polres Nabire, Dalmas Polda Papua Tengah, TNI AL, Brimob, serta Satpol PP provinsi dan kabupaten.
Kapolres Nabire, AKBP Samuel Tatiratu, yang turun langsung memantau jalannya aksi, menegaskan bahwa unjuk rasa damai tidak dilarang dan sepenuhnya dijamin undang-undang.
“Kami tidak melarang aksi unjuk rasa damai. Ini adalah hak konstitusional warga yang dijamin undang-undang. Tugas kami adalah mengamankan, melayani, dan melindungi,” ujarnya.
Tatiratu menjelaskan bahwa pihaknya sejak awal telah menerima surat pemberitahuan resmi mengenai rencana aksi, dengan estimasi massa mencapai 500 hingga 1.000 orang.
Namun, polisi menolak permintaan long march karena berpotensi mengganggu aktivitas vital masyarakat.
“Kalau lima titik ini melakukan long march bersamaan dengan jumlah massa bisa mencapai 500 sampai 1.000 orang, kami khawatir akan mengganggu aktivitas masyarakat dan berpotensi menimbulkan chaos,” jelasnya.
Alasan ini juga mempertimbangkan aktivitas perdagangan mama-mama di Pasar Karang, kepadatan lalu lintas kota, hingga ujian semester di sejumlah kampus.
Ketegangan meningkat ketika massa di Pasar Karang bersikeras ingin keluar dari titik aksi untuk melakukan long march menuju Kantor Gubernur Papua Tengah. Wakapolres Nabire, Kompol Piter Kendek, berusaha melakukan negosiasi di tengah kerumunan.
“Adik-adik, saya minta dengan hormat, tidak ada aksi long march. Karena itu akan mengganggu aktivitas dan ketertiban umum,” tegas Piter.
Polisi sempat menawarkan truk untuk mengangkut massa menuju titik tujuan, namun tawaran itu ditolak. Massa memilih bertahan di badan jalan hingga menutup akses poros utama Pasar Karang, sementara aparat terpaksa melakukan pengalihan arus lalu lintas.
Di tengah ketegangan tersebut, aksi tetap berlangsung kondusif. Para peserta terus menyuarakan tuntutan mereka, sementara aparat menjaga batas antara ruang demokrasi dan ketertiban umum.
