NDUGA — Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nduga dan tokoh pemuda menyampaikan keprihatinan serius atas operasi militer yang berlangsung di Distrik Gearek dan Distrik Pasir Putih, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, sejak 10 Desember 2025.
Operasi tersebut dilaporkan bertepatan dengan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia dan terjadi menjelang perayaan Natal, sehingga memicu kekhawatiran akan keselamatan warga sipil serta gelombang pengungsian yang hingga kini belum terdata secara jelas.
Anggota DPRK Nduga Komisi C, Matius Kerebea, menyebut pada 10 Desember 2025 terjadi penyerangan lewat udara menggunakan enam helikopter. Operasi berlanjut keesokan harinya dengan tiga helikopter yang beroperasi di Distrik Gearek.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Menyangkut beberapa hari yang lalu tanggal 10 Desember, pada saat hari HAM Sedunia, TNI-Polri melakukan penyerangan lewat udara menggunakan 6 helikopter, itu di hari pertama. Dan hari kedua, 3 helikopter yang beroperasi di Distrik Gearek,” ujar Matius dalam pernyataan rekaman suaranya yang diterima Galeripapua.com pada Minggu (14/12/2025).
Ia menyatakan kekecewaan dan penyesalan atas operasi tersebut, serta meminta pemerintah pusat—khususnya bagian HAM—melakukan pengawalan agar tidak ada warga sipil yang menjadi korban.
“Oleh sebab itu alangkah baiknya pemerintah pusat bagian HAM, kami sangat memerlukan untuk dilakukan pengawalan untuk menjaga Hak Asasi Manusia terhadap warga sipil. Kami minta warga sipil jangan ada yang korban,” tegasnya.
Matius juga menekankan bahwa jika terjadi kontak bersenjata, seharusnya terbatas antara aparat dan kelompok bersenjata.
“Kalau antara TNI-Polri dengan orang-orang bersangkutan (TPNPB-OPM) atau kombatan dengan kombatan boleh dilakukan, itu urusan negara. Namun dalam hal ini, kami minta jangan ada satu orang pun warga kami, masyarakat kami yang jadi korban karena bulan ini adalah bulan yang penuh bahagia buat orang Kristen.”
Selain perlindungan warga, ia menyoroti belum adanya informasi resmi mengenai lokasi pengungsian masyarakat Gearek.
“Selama ini, sudah sampai lima hari, kami belum mendapatkan informasi terkait tempat di mana masyarakat Gearek mengungsi. Belum ada satu pun yang tiba di Kenyam. Belum ada yang berikan informasi kepada kami soal tempat dimana mereka mengungsi,” katanya.
Matius bahkan meminta agar pasukan nonorganik ditarik, dengan alasan di wilayah tersebut telah ada aparat organik.
“Kalau bisa, kami sebagai Anggota DPR Kabupaten Nduga dari Partai PDIP minta dengan hormat agar pasukan nonorganik yang ada di Distrik Gearek tolong ditarik kembali ke Jakarta Pusat karena daerah di sana itu ada TNI-Polri yang sudah ditugaskan oleh negara melalui Kapolres Nduga dengan Dandim Nduga.”
Senada dengan itu, Anggota DPRK Nduga sekaligus Ketua Fraksi Gabungan NIS, Ans Serera, menegaskan pentingnya perlindungan warga sipil dan penerapan hukum humaniter dalam setiap operasi.
“Saya secara pribadi dan Lembaga DPR, Ketua Fraksi NIS, menyampaikan terkait situasi yang berkembang beberapa waktu yang lalu, anggota TNI melakukan pengeboman pas bertepatan dengan Hari HAM Sedunia,” ujarnya melalui pesan suara yang diterima Galeripapua.com pada Minggu (14/12/2025).
Ans meminta semua pihak yang terlibat konflik bersenjata untuk menjamin keselamatan warga.
“Ketika melakukan perlawanan, kami minta kepada TNI-Polri dan TPNPB sekali lagi kami mau harus ada perlindungan warga sipil. Tidak terjadi pertumpahan darah warga sipil.”
Ia juga menyampaikan bahwa hingga 14 Desember 2025, DPRK belum menerima data pasti mengenai keberadaan dan keselamatan warga Gearek.
Informasi sementara menyebutkan sebagian warga dari Kali Merah telah mengungsi ke Pasir Putih dan bergerak menuju ke Kampung Tomor, Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Sementara sejumlah kampung lainnya belum terpantau.
“Kami masih dalam mencari data,” kata Ans, seraya menekankan agar “lebih mengutamakan hukum humaniter untuk perlindungan anak, perlindungan warga.”
Sementara itu, Tokoh Pemuda Nduga yang berdomisili di Timika, Pale Gwijangge, menilai operasi militer yang kerap berlangsung pada bulan Desember meninggalkan trauma mendalam bagi masyarakat.
“Hampir setiap waktu operasi militer, masyarakat kita melaksanakan Natal di hutan dalam keadaan mengungsi, dalam keadaan ketakutan, trauma yang berkepanjangan,” ujarnya saat diwawancarai Galeripapua.com di Timika, Minggu malam.
Pale mempertanyakan waktu dan metode operasi yang dinilainya tidak sensitif terhadap kondisi sosial dan keagamaan warga.
“Ada banyak waktu yang negara bisa gunakan untuk operasi militer. Kenapa harus bulan Desember? Ini sangat disayangkan,” sesalnya.
Ia mengakui tugas negara menjaga kedaulatan, namun menilai pendekatan yang digunakan justru berdampak luas pada kehidupan masyarakat.
“Operasi militer itu akan meninggalkan banyak dampak terhadap masyarakat sipil; pendidikan hancur, ekonomi hancur, gereja ditutup,” katanya.
Dia juga menyebutkan bahwa pengungsian yang berkepanjangan berpotensi melahirkan kemiskinan permanen.
Lebih lanjut Pale menyoroti peningkatan intensitas operasi setelah pergantian pemerintahan dan meminta negara mencari pola kehadiran aparat yang tidak menimbulkan ketakutan.
“Kehadiran mereka TNI-Polri memang kita akui untuk melindungi, tapi faktanya kadang tidak seperti itu,” ujarnya.
Terkait kondisi terkini, Pale meminta Pemerintah Kabupaten Nduga bersama DPRK dan aparat setempat segera turun tangan mendata, mengevakuasi, dan memfasilitasi warga yang mengungsi.
“Ini bulan Desember tetapi keadaan seperti ini dan kita tidak bisa tunggu orang itu mati baru menolong. Tapi harus segera menolong supaya orang itu tidak mati,” tegasnya.
Sebagai informasi, dalam beberapa waktu terakhir, wilayah Distrik Gearek, Pasir Putih, dan Distrik Wosak di Kabupaten Nduga dilaporkan menjadi lokasi operasi keamanan aparat TNI-Polri terhadap kelompok bersenjata.
Operasi tersebut mencakup pergerakan pasukan dan penggunaan helikopter, yang menurut para wakil rakyat setempat berimplikasi pada perpindahan warga dari kampung-kampung mereka ke hutan dan wilayah lain yang lebih aman.
Hingga pertengahan Desember 2025, belum ada data resmi yang terkonfirmasi mengenai jumlah pengungsi, lokasi pasti pengungsian, serta kondisi keselamatan warga sipil.
Untuk itu, DPRK Nduga dan tokoh masyarakat mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan perlindungan HAM, penerapan hukum humaniter, serta transparansi informasi agar warga sipil tidak terus menjadi pihak yang paling terdampak dalam situasi konflik bersenjata.
Galeripapua.com telah berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait, dalam hal ini pihak TNI. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum ada balasan dari yang bersangkutan.
