Groundbreaking Pusat Pemerintahan Papua Tengah Jadi Tonggak Sejarah Daerah Otonomi Baru

Endy Langobelen

Sabtu, 27 Desember 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, melakukan peletakan batu pertama pembangunan Gedung Kantor Gubernur, DPRD, MRP, serta tiga tower gedung perkantoran pemerintahan di Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire, Sabtu (27/12/2025). (Foto: Istimewa/Dok. Pemprov Papua Tengah)

Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, melakukan peletakan batu pertama pembangunan Gedung Kantor Gubernur, DPRD, MRP, serta tiga tower gedung perkantoran pemerintahan di Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire, Sabtu (27/12/2025). (Foto: Istimewa/Dok. Pemprov Papua Tengah)

NABIRE — Pemerintah Provinsi Papua Tengah resmi memulai pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan dengan melaksanakan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan Gedung Kantor Gubernur, DPRD, MRP, serta tiga tower gedung perkantoran pemerintahan.

Kegiatan yang digelar di Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire, Sabtu (27/12/2025), ini menandai fase penting konsolidasi pemerintahan Papua Tengah sebagai daerah otonomi baru.

Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, dalam sambutannya menegaskan bahwa pembangunan sarana pemerintahan tersebut bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan simbol dimulainya tata kelola pemerintahan yang kuat dan berkelanjutan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kegiatan hari ini merupakan tonggak sejarah penting dalam perjalanan Papua Tengah sebagai Daerah Otonomi Baru,” ujar Meki Nawipa.

“Pembangunan sarana pemerintahan ini adalah simbol dimulainya tata kelola pemerintahan yang kuat, terarah, dan berkelanjutan, guna mewujudkan pelayanan publik yang lebih dekat, lebih cepat, dan lebih adil bagi seluruh masyarakat Papua Tengah,” imbuhnya.

Baca Juga :  Perselisihan Pemilu 2024 di Nduga: 1 Orang Tewas, 2 Terluka Kena Panah

Pada kesempatan itu, Gubernur Meki juga menyampaikan bahwa visi besar pembangunan Papua Tengah adalah menghadirkan pemerintahan yang benar-benar hadir dan berpihak kepada rakyat.

“Sebagai Gubernur Papua Tengah, saya memandang bahwa visi besar pembangunan Papua Tengah adalah menghadirkan pemerintahan yang hadir, melayani, dan berpihak kepada rakyat,” tuturnya.

Kata Meki, pemerintahan yang dibangun bukan hanya dengan gedung yang megah, tetapi dengan komitmen, integritas, dan semangat pengabdian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Papua Tengah.

Ia menambahkan, percepatan pembangunan infrastruktur pemerintahan merupakan amanat kebijakan nasional sekaligus harapan masyarakat Papua Tengah.

Gedung-gedung pemerintahan tersebut diharapkan menjadi fondasi penguatan koordinasi, efektivitas pelayanan publik, serta stabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Melalui pembangunan gedung-gedung pemerintahan ini, kita ingin memastikan bahwa roda pemerintahan Papua Tengah berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel,” kata Meki Nawipa.

Gubernur Papua Tengah juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pekerjaan Umum, DPR RI, DPD RI, serta seluruh pihak yang telah mendukung percepatan pembangunan di Papua Tengah.

Baca Juga :  PUPR Mimika Siapkan Rp14 Miliar Tingkatkan Jalan Tembusan Bandara - Bundaran Petrosea

“Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah inilah yang menjadi kunci keberhasilan pembangunan di tanah Papua,” tuturnya.

Menutup sambutannya, Meki Nawipa menegaskan bahwa pembangunan pusat pemerintahan tersebut pada akhirnya ditujukan untuk kepentingan seluruh rakyat Papua Tengah, bukan semata-mata untuk pemerintah.

“Pembangunan ini pada akhirnya bukan untuk pemerintah semata, tetapi untuk seluruh rakyat Papua Tengah,” pungkasnya.

Groundbreaking ini sekaligus menjadi penanda dimulainya pembangunan jangka panjang pusat pemerintahan Papua Tengah yang diharapkan mampu mendukung terwujudnya provinsi yang bermartabat, maju, dan berkelanjutan.

Sebagai informasi, acara tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri RI Ribka Haluk, perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum, anggota DPR RI dan DPD RI, Ketua Komite Eksekutif Percepatan Otonomi Khusus Papua, unsur Forkopimda, para bupati se-Papua Tengah, serta tokoh masyarakat, adat, dan agama.

Follow WhatsApp Channel galeripapua.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Prabowo Sebut ‘Londo Ireng’, Organisasi Pers Tuntut Permintaan Maaf
Anggota DPRP Papua Tengah Minta Pusat Evaluasi Pasukan Non-Organik di Intan Jaya
BRIDA Mimika Bakal Bentuk Sentra Kekayaan Intelektual, Ini Peran dan Fungsinya
Kakanwil Hukum Papua Minta Mimika Segera Terbitkan Perda HKI
BRIDA Mimika Dorong Perlindungan Hukum bagi Inovasi dan Karya Lokal
Pemkab Mimika Ancam Cabut Izin SPBU Nakal Penyeleweng BBM Subsidi
Kejar Target Nasional, Pemkab Mimika Tingkatkan Maturitas SPIP Terintegrasi
Pemkab Mimika Gandeng Unipa Garap Kajian Akademik dan Program Prioritas

Berita Terkait

Minggu, 26 Juli 2026 - 02:11 WIT

Prabowo Sebut ‘Londo Ireng’, Organisasi Pers Tuntut Permintaan Maaf

Minggu, 26 Juli 2026 - 01:28 WIT

Anggota DPRP Papua Tengah Minta Pusat Evaluasi Pasukan Non-Organik di Intan Jaya

Jumat, 24 Juli 2026 - 09:21 WIT

BRIDA Mimika Bakal Bentuk Sentra Kekayaan Intelektual, Ini Peran dan Fungsinya

Jumat, 24 Juli 2026 - 06:17 WIT

Kakanwil Hukum Papua Minta Mimika Segera Terbitkan Perda HKI

Kamis, 23 Juli 2026 - 12:25 WIT

BRIDA Mimika Dorong Perlindungan Hukum bagi Inovasi dan Karya Lokal

Berita Terbaru