TPNPB Klaim Tembak Dua Kapal di Perbatasan Yahukimo–Asmat

YAHUKIMO — Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengklaim bertanggung jawab atas penembakan terhadap dua unit kapal di wilayah perbatasan antara Kabupaten Yahukimo dan Asmat, Minggu (3/5/2026).

Klaim tersebut disampaikan dalam Siaran Pers II Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB yang dirilis pada Senin (4/5/2026) dan disebarkan oleh Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom.

Dalam pernyataan itu, Komandan Operasi TPNPB Kodap XVI Yahukimo, Mayor Kopitua Heluka, melaporkan bahwa aksi penyerangan dilakukan oleh pasukan dari Batalyon Kanibal di bawah komando Mayor Beres Murup, Kuron Marup, dan pasukan khusus di bawah pimpinan Akar Heluka.

Disebutkan bahwa penyerangan dilakukan karena kapal-kapal yang masuk ke wilayah tersebut diduga membawa agen intelijen militer pemerintah Indonesia ke zona konflik bersenjata.

“Penyerangan tersebut kami lakukan karena seluruh kapal yang memasuki wilayah Asmat, Yahukimo dan Timika telah melakukan pendoropan agen intelijen militer pemerintah Indonesia ke wilayah konflik bersenjata dan wilayah zona merah,” ujar Kopitua Heluka.

“Seluruh agen intelijen militer Indonesia yang memasuki wilayah konflik bersenjata kami siap eksekusi mati karena telah melanggar ultimatum TPNPB bahwa warga imigran Indonesia diminta untuk tinggalkan wilayah perang di Yahukimo namun hal tersebut tidak di indahkan maka eksekusi mati wajib dilakukan,” imbuhnya.

TPNPB juga menegaskan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengakui kemerdekaan bangsa Papua, “Jika tidak, maka perang akan tetap berlanjut.”

Adapun sejumlah pernyataan sikap yang disampaikan sebagai berikut.

1. Seluruh warga imigran dan agen intelijen militer Pemerintah Indonesia termasuk orang Papua yang terlibat dengan Indonesia agar segera keluar dari wilayah operasi TPNPB Kodap XVI Yahukimo.
2. Menetapkan DPO terhadap kapal-kapal dan pesawat sipil yang terlibat melakukan pendoropan pasukan militer ke Yahukimo.
3. Seluruh sekolah-sekolah, kantor-kantor pemerintah, pesawat dan rumah-rumah sakit wajib dibakar karena kedapatan seluruh fungsi sipil diambil alih oleh militer pemerintah Indonesia di wilayah konflik bersenjata.
4. Penembakan terhadap Jems seorang ASN di Yahukimo oleh aparat militer Indonesia sehingga kami TPNPB juga menegaskan kepada warga imigran Indonesia segera keluar dari Yahukimo sebelum operasi dilakukan.
5. Seluruh aktivitas sipil di Yahukimo segera dihentikan karena TPNPB siap melakukan operasi dan penyerangan terhadap aparat dan agen intelijen militer Pemerintah Indonesia.
6. TPNPB dengan tegas menolak seluruh pembangunan di wilayah Yahukimo dan bagi siapa yang terlibat siap menerima konsekuensinya.
7. Kami juga menegaskan kepada Presiden Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan, Panglima TNI dan Polri bahwa TPNPB adalah pejuang kemerdekaan bangsa Papua bukan kelompok kriminal yang dicap secara sepihak oleh pemerintah kolonialisme Indonesia.

“Dengan demikian kami menegaskan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa seluruh aksi penyerangan dan penembakan terhadap aparat dan agen intelijen militer Pemerintah Indonesia serta seluruh fasilitas sipil yang menjadi sasaran operasi TPNPB itu kami siap bertanggung jawab sehingga aparat militer Indonesia diminta untuk tidak melakukan serangan balasan terhadap warga sipil di wilayah operasi TPNPB Kodap XVI Yahukimo,” tegas Kopitua Heluka.

“Dan juga jika aparat militer Indonesia dalam hal ini mau melakukan serangan balasan terhadap kami, silakan datang ke Markas TPNPB. Jangan melakukan penangkapan terhadap warga sipil lalu menuduh mereka bagian dari pasukan TPNPB tanpa adanya bukti,” pungkasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak TNI-Polri terkait klaim penyerangan maupun isi pernyataan yang disampaikan oleh TPNPB tersebut.