MIMIKA — Pemerintah Provinsi Papua Tengah (PPT) melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terus memacu proyek infrastruktur jalan untuk membuka isolasi geografis di wilayah pegunungan tengah.
Langkah ini diambil sebagai strategi utama untuk menekan tingginya biaya logistik dan mempermudah akses pelayanan dasar bagi masyarakat yang selama ini bergantung pada transportasi udara.
Kepala Dinas PUPR Papua Tengah, Ir. Yulianus Manuel Mambrasar, mengungkapkan bahwa pembangunan konektivitas antarwilayah ini tidak bisa dikerjakan sendiri oleh pemerintah provinsi. Dibutuhkan sinergi pembiayaan dan koordinasi teknis yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami sedang membangun komunikasi dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) serta Bupati Deiyai dan Mimika untuk melakukan kolaborasi pembiayaan,” ujar Yulianus saat ditemui awak media di Hotel Horison Diana, Selasa malam, 12 Mei 2026.
Selain kendala medan yang ekstrem dan kebutuhan anggaran yang fantastis, faktor keamanan seringkali menjadi penghambat utama pengerjaan proyek strategis di wilayah pegunungan.
Menanggapi hal tersebut, Yulianus memastikan bahwa koordinasi dengan kepala daerah di tingkat kabupaten telah dilakukan guna menjamin kelancaran pekerjaan di lapangan.
“Faktor yang paling penting itu sekarang keamanan, tapi para Bupati memberikan jaminan keamanan untuk itu,” tegasnya. Komitmen ini dianggap krusial agar para pekerja dan alat berat dapat beroperasi tanpa gangguan di zona-zona rawan.
Fokus utama pembangunan saat ini adalah ruas jalan Waghete–Timika serta koneksi Enarotali (Paniai) menuju Sugapa (Intan Jaya). Ruas Enarotali–Sugapa menjadi perhatian khusus karena kondisi saat ini sangat memprihatinkan.
Perjalanan darat antar-kabupaten tersebut memakan waktu 9 hingga 12 jam dan hanya bisa ditempuh dengan kendaraan roda dua akibat medan yang menanjak dan rusak.
Yulianus optimis jika jalan standar berhasil dibangun, waktu tempuh akan terpangkas drastis. Dampak paling nyata adalah penurunan harga kebutuhan pokok yang selama ini melambung tinggi akibat biaya angkut pesawat.
“Pendekatan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi itu paling penting. Kalau jalan tembus, kita bisa menekan harga. Selain itu, akses darat sangat dibutuhkan untuk evakuasi orang sakit ke rumah sakit yang representatif di Enarotali atau Paniai,” jelas Yulianus.
Berdasarkan data awal dari BPJN, diperkirakan masih terdapat sekitar 40 hingga 60 kilometer jalan yang perlu diselesaikan. Pemerintah Provinsi kini tengah melakukan sinkronisasi data lapangan untuk memastikan sisa pengerjaan, termasuk pembangunan jembatan-jembatan penghubung yang terputus.
Yulianus berharap kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) dapat menjadi mesin penggerak utama dalam pembiayaan infrastruktur jalan ini.
Mengingat fungsinya yang vital sebagai urat nadi kehidupan, pembangunan jalan darat adalah solusi jangka panjang yang paling masuk akal untuk menyejahterakan masyarakat di wilayah pegunungan.
“Kita berdoa supaya pemerintah pusat lewat kegiatan Otsus ini bisa betul-betul mengalokasikan dana untuk pengembangan infrastruktur ini,” pungkasnya.
Pembangunan jalan Trans Nabire-Timika dan Enarotali-Sugapa bukan sekadar proyek fisik, melainkan upaya kemanusiaan untuk melepaskan ketergantungan masyarakat Papua Tengah terhadap transportasi udara yang mahal.
Keberhasilan proyek ini sangat bergantung pada tiga pilar utama, yakni kolaborasi pembiayaan antara Pemprov, Pemkab, dan BPJN; jaminan stabilitas keamanan dari pemerintah daerah; serta konsistensi alokasi Dana Otsus yang tepat sasaran.
Jika konektivitas ini terwujud, maka ketimpangan harga dan keterbatasan akses kesehatan di pelosok pegunungan dapat segera teratasi.
