MIMIKA — Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika memperketat kerja sama lintas sektor guna mengejar target program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang saat ini realisasinya masih berada jauh di bawah target nasional.
Langkah strategis ini dibahas dalam agenda pendampingan, koordinasi, dan evaluasi yang melibatkan perwakilan distrik serta puskesmas di Ballroom Hotel Horison Diana Timika, Jumat (29/5/2026).
Target nasional menetapkan cakupan pemeriksaan medis gratis harus menjangkau 45 persen dari total populasi lokal, atau setara dengan 148.811 jiwa dalam setahun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun, data Dinas Kesehatan per 28 Mei 2026 mencatat baru 19.189 warga yang terlayani, sehingga pemerintah daerah masih harus menjaring sekitar 129.000 warga lagi hingga Desember mendatang.
Memasuki pertengahan tahun, realisasi program ini idealnya sudah menyentuh angka 50 persen dari target total tahunan.
Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Dr. Sisma HL, menyatakan bahwa evaluasi berkala ini memprioritaskan penguatan kolaborasi dengan lima wilayah distrik yang hadir dalam koordinasi tersebut.
Minimnya partisipasi masyarakat dan kendala pelaporan administrasi berbasis aplikasi menjadi hambatan utama yang sedang diatasi.
Dinas Kesehatan berencana memperluas jangkauan dengan menyurati berbagai paguyuban serta menempatkan petugas medis langsung di tingkat distrik dan kelurahan.
Strategi proaktif atau jemput bola dinilai menjadi solusi paling efektif untuk mengatasi keterbatasan waktu warga yang ingin memeriksakan diri.
Dinas Kesehatan menginstruksikan seluruh jajaran puskesmas untuk segera menindaklanjuti kesepakatan dengan para kepala distrik yang telah membuka ruang akses pelayanan tersebut.
Pihak otoritas juga mengimbau masyarakat untuk membuang rasa takut terhadap hasil diagnosis medis demi kedaruratan pencegahan penyakit sejak dini.
“Nah, beberapa yang harus kita lakukan untuk utama lintas sektor itu, misalnya, lebih masif ke jemput bola ke masyarakat. Nah, kalau turun ke lapangan kan teman-teman juga, kami juga melakukan itu juga,” jelas Sisma.
“Jadi, alhamdulillah tadi dari distrik mereka membuka, membuka apa ya, peluang itu. Jadi kita bisa… nah, seperti itu. Kita bisa nanti sama distrik, mungkin kami tempatkan teman-teman di distrik atau di kelurahan untuk mereka panggil di situ,” imbuhnya.
Pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk memberikan perlakuan pelayanan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang sosial.
Program penapisan kesehatan massal ini dipastikan tidak memungut biaya apa pun dari warga, di mana petugas lapangan yang dikerahkan akan dilengkapi dengan identitas resmi untuk menjamin keamanan publik.
“Iya, gratis, semua enggak dipungut biaya. Jadi kalau nanti teman-teman turun itu, mereka memang punya identitas ya. Heeh. Iya, siapa… enggak semua, siapa pun masyarakat yang ada, boleh,” tutupnya.
