MIMIKA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, menghadapi hambatan serius akibat ketidakakuratan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Persoalan ini berdampak langsung pada distribusi makanan yang tidak tepat sasaran hingga memicu pemborosan logistik di lapangan.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika, Antonius Welerubun, mengungkapkan adanya perbedaan signifikan antara data administratif di pusat dengan kondisi riil di sekolah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sejujurnya data Dapodik tidak akurat. Ada semacam manipulasi. Misalnya, ada murid yang sudah meninggal tapi masih tercatat, atau yang sudah pindah namun datanya belum diperbarui,” ujar Antonius saat memberikan keterangan pada 15 April 2026.
Akibat ketidakpastian jumlah siswa, penyaluran program MBG menjadi tidak efektif. Sejumlah sekolah dilaporkan menerima kelebihan porsi makanan hingga terbuang, sementara sekolah lain justru mengalami kekurangan.
“Akibatnya, penyiapan MBG ada yang kurang, ada yang lebih. Datanya tidak pasti, sehingga distribusi tidak tepat sasaran,” tegasnya.
Selain persoalan data, kendala juga muncul dari sisi koordinasi dan administrasi program. Rencana pembangunan 18 titik dapur umum di Mimika hingga kini belum memiliki dasar hukum atau dokumen resmi yang diterima Dinas Pendidikan.
“Memang sudah ada komunikasi mengenai 18 titik dapur, tetapi itu masih sebatas lisan, belum ada surat resmi,” jelas Antonius. “Kami hanya bisa berkoordinasi. Kami menyiapkan tempat untuk pembangunan dapur-dapur sementara.”
Lebih lanjut, Dinas Pendidikan juga mengaku tidak mendapatkan informasi resmi terkait penghentian sementara program MBG di sejumlah sekolah. Koordinasi yang berjalan sejauh ini disebut masih bersifat informal.
“Kami belum mendapatkan informasi resmi. Hanya sebatas komunikasi saat mereka datang bersilaturahmi,” tambah Antonius.
Di tengah kendala program nasional tersebut, pemenuhan kebutuhan gizi siswa di wilayah pesisir dan pegunungan Mimika sementara masih mengandalkan inisiatif bantuan makanan tambahan dari pemerintah daerah.
Pemerintah daerah pun mendesak dilakukannya audit menyeluruh serta sinkronisasi data agar program MBG berjalan efektif dan benar-benar menjangkau siswa yang membutuhkan, bukan sekadar menjadi program seremonial.
