MIMIKA — Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Mimika terus mempercepat digitalisasi dan tertib administrasi demi menjamin hak hukum warga, termasuk mereka yang berada di wilayah pesisir terpencil.
Melalui strategi “jemput bola”, pemerintah daerah berkomitmen memastikan tidak ada satu pun warga Mimika yang tertinggal dalam pusaran modernisasi layanan publik.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Disdukcapil Mimika, Yuyun Bauw, mengungkapkan bahwa transisi menuju era digital di Mimika menunjukkan tren positif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hingga Sabtu 30 Mei 2026 lalu, sebanyak 22.234 warga telah menginstal dan menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Angka ini terus dikejar agar dapat segera mencakup total 174.000 warga wajib KTP di Mimika.
Guna mendukung kelancaran transisi ini, Disdukcapil memastikan pasokan logistik fisik tetap aman dengan ketersediaan 5.076 blangko KTP dan 3.865 Kartu Identitas Anak (KIA).
Namun, visi digitalisasi ini tidak hanya berpusat di area perkotaan. Mengingat tantangan geografis Mimika yang menantang, Disdukcapil secara agresif memperluas jangkauan ke wilayah pesisir yang kini telah mencakup lima distrik.
Tim pelayanan baru saja menyelesaikan misi di Distrik Mimika Tengah. Kedatangan tim di lapangan selalu disambut antusiasme tinggi oleh masyarakat setempat yang langsung berbondong-bondong mengurus dokumen pada hari yang sama.
“Kami ingin semua penduduk di sini memiliki dokumen kependudukan, karena itu adalah status hukum dan hak mendasar mereka sebagai warga negara,” ujar Yuyun Bauw, saat dijumpia, Senin (1/6/2026).
Menariknya, layanan terintegrasi ini kini melangkah lebih jauh. Tidak hanya melayani KTP, Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran, petugas di lapangan kini langsung membuka layanan Pencatatan Sipil untuk pernikahan di tempat.
Melalui inovasi ini, pasangan yang telah sah menikah secara agama di gereja bisa langsung mendapatkan pengakuan hukum negara secara instan.
Meski jumlahnya bervariasi antara 5 hingga 10 pasangan di setiap lokasi, kepastian hukum ini menjadi fondasi penting bagi masa depan keluarga di pesisir.
Langkah visioner ini bukan tanpa hambatan. Tantangan terbesar yang dihadapi petugas di lapangan adalah cuaca ekstrem dan tingginya gelombang laut, seperti yang baru-baru ini dirilis oleh BMKG.
Bahkan, tim yang baru kembali dari Mapar sempat dihantam ombak besar di lautan. Berkat kesiapan armada dan kecakapan tim yang memahami medan, misi tersebut berhasil diselesaikan dengan aman hingga kembali ke Timika.
Faktor keselamatan ini pula yang membuat Disdukcapil memutuskan untuk menunda sementara agenda pelayanan berikutnya ke Distrik Agimuga.
Misi ke Agimuga akan segera diluncurkan begitu gelombang laut mereda. Penundaan ini menjadi bagian dari strategi mitigasi risiko tanpa mengurangi komitmen pemerintah untuk terus menembus batas geografis demi melayani masyarakat.
