Demo Tolak MBG di Papua Dibubarkan Polisi, Enam Orang Diamankan

GALERIPAPUA, JAYAPURA – Aparat kepolisian membubarkan paksa aksi Solidaritas Pelajar West Papua (SPWP) yang menolak program Makan Bergizi Gratis di kawasan Perumnas Tiga, Waena, Jayapura, Selasa, 15 September 2026. Satu mahasiswa dipukul hingga berdarah. Enam orang diamankan, tiga di antaranya pelajar di bawah umur.

Pantauan Galeripapua di lokasi, Pembubaran berlangsung ricuh setelah polisi masuk ke barisan massa dan memotong tali komando aksi. Massa yang sejak pagi menunggu rekan-rekan mereka dibebaskan akhirnya terpancing bentrok dengan aparat sekitar pukul 14.00 WIT.

Keenam orang yang dibawa ke Markas Polresta Jayapura Kota adalah G.E. (SMP Pembangunan Yapis V Waena), F.R. (SMP Negeri 7 Jayapura), S.K. (STM Kotaraja), Anjal, Heru Herson Balingga dan Boni ketiganya mahasiswa Universitas Cenderawasih. Hingga malam ini, keenam orang tersebut belum dibebaskan.

Galeripapua menyamarkan identitas tiga pelajar yang masih di bawah umur sesuai ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Massa SPWP pertama kali dihadang aparat di kawasan Taruna Bakti, Waena, sekitar pukul 08.00 WIT. Korlap aksi dan sejumlah peserta langsung diangkut polisi di titik ini. Orator aksi SPWP Hitamen Kobak kepada Galeripapua, menuturkan massa kemudian bertahan selama satu jam di lokasi untuk menunggu rekan-rekan mereka dibebaskan.

Polisi menawarkan kesepakatan yaitu massa mundur, rekan-rekan dilepas. “Polisi bilang kalau kami mundur, baru mereka keluarkan teman-teman kami,” ujar Hitamen. Massa menerima tawaran itu dan mundur ke Perumnas Tiga sekitar pukul 11.00 WIT.

Namun hingga pukul 13.00 WIT, tidak ada satu pun rekan mereka yang dikembalikan. Tidak ada informasi dari pihak kepolisian. “Kami pikir teman-teman tidak akan balik. Makanya kami tutup jalan,” tutur Hitamen.

Situasi memanas sekitar pukul 14.00 WIT. Polisi berpakaian preman tiba-tiba masuk ke barisan massa dan memotong tali komando aksi. “Mereka [polisi] bukan punya ruang. Mereka masuk dan kami sudah tidak bisa amankan massa. Teman-teman terlalu emosi. Sampai ada kakak mahasiswa satu yang dapat pukul, darah di belakang,” ujar Hitamen. Identitas mahasiswa yang dipukul hingga berdarah itu belum dikonfirmasi.

Kapolresta Jayapura Kota AKBP Frederickus Maclarimboen membantah pembubaran dilakukan tanpa alasan. Ia menyatakan sejumlah peserta aksi menyerang aparat dan membawa senjata tajam. “Ada yang menyerang petugas, ada yang membawa senjata tajam. Nanti diperiksa, nanti dilihat perkembangannya,” ujar Frederickus. Status keenam orang yang diamankan belum ditetapkan. “Masih dalam proses pemeriksaan. Belum ada penetapan statusnya,” tegasnya.

Soal tiga pelajar di bawah umur yang ikut diamankan, Frederickus memastikan penanganannya mengacu pada norma hukum khusus anak dan akan dikoordinasikan dengan Balai Pemasyarakatan. “Ada yang berbeda dalam penanganannya. Nanti ada koordinasi dengan BAPAS,” paparnya.

Mengapa Para Pelajar di Papua menolak MBG?

Di balik aksi yang berakhir ricuh itu, ada realita yang selama ini luput dari perhatian. Para pelajar yang tergabung dalam SPWP membawa satu tuntutan sederhana yakni hentikan MBG di sekolah dan alihkan anggarannya untuk pendidikan gratis.

Hitamen menggambarkan bagaimana anak-anak di pedalaman Papua masih belajar di gedung yang nyaris roboh, tanpa seragam, tanpa sepatu, bahkan tanpa bolpen untuk menulis. Di saat yang sama, pungutan SPP sebesar Rp100 ribu tetap ditagih setiap bulan, beban yang tidak ringan bagi keluarga di wilayah terpencil.

“Di pedalaman, teman-teman mau masuk sekolah ada yang tidak berseragam, tidak bersepatu, bawa buku tapi bukunya robek, ada yang tidak punya bolpen,” tutur Hitamen. Ia juga merujuk kasus keracunan makanan dari program MBG di Kalimantan dan Jawa termasuk yang menimpa ibu hamil dan guru sebagai alasan penolakan.

“Kami tidak mau seperti itu. Banyak korban dampak MBG. Daripada kasih MBG, kasih pendidikan gratis saja,” tegasnya.

Dana Otonomi Khusus Papua yang telah berjalan lebih dari dua dekade, menurut Hitamen, tidak dirasakan manfaatnya oleh pelajar. “Satu bulan lewat itu kami harus bayar SPP. Dana Otsus itu untuk pelajar tidak dirasakan,” keluhnya. Tidak satu pun anggota DPRP Papua menemui massa hingga aksi berakhir.

Hingga berita ini diturunkan, keenam orang masih berada di Markas Polresta Jayapura Kota. Lembaga Bantuan Hukum yang terkonfirmasi turut mendampingi mereka