TIMIKA – Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob memberikan klarifikasi terkait kehadirannya pada acara kunjungan Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo di Nabire tanggal 25 Juli 2022 lalu.
Wabup Rettob dalam rilis pers yang diterima GaleriPapua.com pada Rabu (27/7/2022) menyampaikan bahwa kehadirannya di acara tersebut atas dasar undangan resmi yang ia terima dari Menteri Dalam Negeri selaku Wakil Bupati yang mana terpisah dengan undangan Bupati.
“Sehingga sudah menjadi kewajibannya untuk memenuhi undangan tersebut. Artinya kehadirannya di Nabire sebagai representatif Pemerintah Kabupaten Mimika dan masyarakat Mimika,” tulis rilis tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kehadirannya di Nabire juga sebagai bentuk penghargaan kepada semua pihak yang telah berkorban memperjuangkan Propinsi Papua Tengah.
“Ini sejarah perjuangan dan telah memakan korban. Sekarang, Propinsi Papua Tengah sudah jadi, soal ibukota propinsi itu urusan lain,” kata Wabup Rettob.
Menurutnya, penetapan Nabire sebagai Ibu Kota Provinsi Papua tengah melalui keputusan pleno DPR RI sudah ditetapkan dalam undang-undang sehingga secara de facto dan de jure saat ini Nabire Ibu Kota Provinsi Papua Tengah.
“Terlepas kemudian apabila ada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang misalnya membatalkan UU tersebut maka berbagai hal yang berkaitan dengan Ibu Kota Papua Tengah di Nabire otomatis dibatalkan demi hukum,” jelasnya.
Wabup Rettob juga mengungkapkan bahwa dirinya sebagai Wakil Bupati yang resmi dipilih oleh rakyat melalui Pilkada tidak pernah dilibatkan dalam tim pemekaran Provinsi Papua Tengah sehingga secara kapasitas sebagai Wakil Bupati maupun secara pribadi, dia merasa tidak ada masalah dengan penetapan Nabire sebagai Ibu Kota Papua Tengah.
Disampaikan juga bahwa kegiatan di Nabire merupakan agenda nasional. Oleh sebab itu, kehadirannya pada acara tersebut sebagai bentuk kepatuhan pada negara.
“Acara tersebut lebih pada melihat kesiapan Nabire menjadi Ibu Kota Provinsi, sehingga dalam acara tersebut diserahkan asset dari Kabupaten Nabire untuk dipakai Pemprov Papua Tengah, dan hibah tanah 75 hektar untuk pembangunan kantor pemerintahan dari masyarakat kepada Propinsi Papua Tengah melalui Bupati Nabire. Itu urusan Pemda Nabire. Sekaligus melihat langsung lokasi rencana ibukota propinsi di Wanggar,” terangnya.
Sedangkan untuk kabupaten lain, kata Wabup Rettob, diharapkan dapat menghibahkan 100 orang ASN dari setiap kabupaten untuk bekerja di Propinsi Papua Tengah.
“Tidak ada diskusi atau tanya jawab dalam acara tersebut. Semua Wakil Bupati dari 8 kabupaten pun hadir dalam acara tersebut,” ungkapnya.
“Soal ketidakikutsertaan pejabat Mimika dalam ruang pertemuan, itu terserah, saya tidak larang. Panitia lokal juga tidak menghalangi dan alasannya dapat ditanyakan langsung kepada mereka, walaupun sebenarnya saya tahu,” katanya melanjutkan.
Lebih lanjut disampaikan bahwa penandatanganan dokumen apapun oleh para Bupati atau Wakil Bupati atau yang mewakili hanyalah formalitas.
“Karena tanpa tanda tangan atau paraf pun sudah menjadi tanggung jawab daerah cakupan untuk memberikan hibah kepada provinsi baru. Ini amanat UU no 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan mau tidak mau harus kita laksanakan. Kalau kita tidak mau justru akan menjadi bumerang untuk kita sendiri dan dianggap sebagai bentuk pembangkangan kepada negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.” jelasnya.
Wabup Rettob menyebutkan, dengan adanya propinsi Papua Tengah, maka Aparatur Sipil Negara mempunyai kesempatan baru.
“Seluruh komponen di Mimika terutama ASN harus menggunakan peluang ini untuk berkarya di Provinsi, mengembangkan wawasan, terutama bagi Orang Asli Papua secara khusus untuk Amungme dan Kamoro yang sudah punya pangkat dan golongan tinggi,” tuturnya.
“Kita bangga bila dari Mimika ada yang menjadi Kepala Dinas, Kantor atau Biro di Provinsi Papua Tengah. Ambil peluang dan kesempatan ini. Mari kita menghargai sejarah perjuangan orang-orang yang telah bertahun-tahun memperjuangkan Pemekaran Provinsi Papua Tengah. Ada korban jiwa, harta benda, mental dalam perjuangan ini. Perjuangan itu sudah berhasil. Provinsi Papua Tengah sudah jadi dan sudah ada. Kita tinggal mendukung, menyesuaikan dan menggunakannya. Kalau masalah ibukota Propinsi, itu hal yang lain,” imbuhnya.
Di akhir rilis tersebut, Wabup Rettob mengatakan, “Kita punya rencana, tapi Tuhan yang menentukan. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Mungkin Tuhan punya rencana besar dan lebih indah untuk Mimika,” pungkasnya.
