Lintasi Jembatan Rapuh, Nakes di Mimika Pertaruhkan Nyawa Demi Pelayanan

MIMIKA – Delapan jam berjalan kaki belum cukup untuk sampai ke tujuan. Di ujung perjalanan itu, nyali kembali diuji, berjalan di atas jembatan gantung yang bergoyang dengan napas tertahan dan langkah yang penuh perhitungan.

Di bawah jembatan itu, sungai mengalir deras, menghantam bebatuan. Tak ada pegangan yang benar-benar meyakinkan—hanya tali yang mulai rapuh dan pijakan dari pipa yang licin atau kayu seadanya. Sekali lengah, tubuh bisa hanyut dan hilang tanpa jejak.

Itulah risiko yang dihadapi para tenaga kesehatan (nakes) setiap kali menjalankan pelayanan di wilayah pedalaman Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah.

Sejak layanan kesehatan kembali dibuka pada Oktober 2025, berbagai tantangan tak terduga langsung dihadapi. Salah satu yang paling mengkhawatirkan adalah kondisi jembatan penghubung antar kampung yang rapuh, bahkan ada yang di antaranya telah roboh.

“Ada jembatan yang sebenarnya sempat dibangun tahun lalu oleh Dinas PUPR, tapi mungkin karena tidak terlalu kuat, akhirnya putus. Bahkan bukan hanya satu, ada jembatan lain juga dengan kondisi yang sama,” ungkap Kepala Puskesmas Aroanop, Fransiska Tekege, kepada Galeripapua.com, Sabtu (28/3/2026).

Di kawasan Tembagapura, khususnya di wilayah pelayanan Puskesmas Aroanop, akses antar kampung memang sangat bergantung pada jembatan.

Sungai-sungai besar yang membelah wilayah ini membuat masyarakat dan nakes tidak memiliki pilihan lain selain melintasi jembatan tersebut.

Saat musim hujan, debit air meningkat drastis, membuat arus sungai menjadi sangat deras dan nyaris mustahil diseberangi tanpa jembatan.

“Kalau hujan, saya sendiri tidak berani menyeberang sungai. Satu-satunya akses ya lewat jembatan itu,” katanya.

Untuk menjangkau sejumlah kampung seperti Baluni, Jagamin, dan Wabra, terdapat dua jembatan yang kini dalam kondisi paling parah.

Sementara beberapa jembatan lain yang dibangun sekitar 25 tahun lalu, masa operasional perusahaan tambang, masih berdiri, meski sudah lapuk dan membahayakan.

“Papannya banyak yang lepas, besinya sudah rusak. Jadi kalau lewat kita harus loncat-loncat. Ngeri-ngeri sedap juga,” tuturnya.

Perjalanan menuju lokasi pelayanan pun bukan perkara mudah. Dari Ainggogin, nakes harus berjalan kaki hingga delapan jam untuk mencapai titik tertentu.

Setelah itu, mereka masih harus menghadapi jembatan gantung rapuh yang bergoyang di atas derasnya arus sungai.

“Sudah capek jalan kaki, kita harus menyebrang jembatan dengan gemetar. Itu yang kami alami,” katanya.

Meski demikian, pelayanan kesehatan tetap berjalan. Dengan program “puskesmas jalan kaki”, para nakes berpindah dari kampung ke kampung karena belum adanya gedung puskesmas permanen.

Saat ini, pelayanan difokuskan pada kesehatan dasar, seperti ibu dan anak, persalinan, serta pengobatan rawat jalan. Untuk kasus berat, kata Fransiska, pasien harus segera dirujuk.

Namun rujukan pun menjadi tantangan tersendiri. Dengan kondisi medan yang tidak memungkinkan, pasien tidak bisa dibawa melalui jalur darat. Solusinya adalah evakuasi menggunakan helikopter langsung ke rumah sakit di Kota Timika.

Sejak Januari hingga akhir Maret 2026, tercatat sudah empat pasien yang dirujuk menggunakan jalur udara. Proses ini dapat terlaksana berkat dukungan program Kampung Sehat yang dibina oleh YPMAK bersama Yayasan Ekologi Papua.

“Kalau tidak ada bantuan itu, kami pasti kesulitan. Mereka (YPMAK) sangat membantu, terutama untuk rujukan pasien,” ujarnya.

Dari sisi sumber daya manusia, jumlah tenaga kesehatan dinilai cukup, yakni sekitar 37 orang. Namun sebagian besar adalah bidan, sementara tenaga perawat masih terbatas.

Selain itu, dominasi tenaga perempuan juga menjadi tantangan tersendiri mengingat beratnya medan yang harus dilalui.

“Seharusnya lebih banyak putra daerah, supaya mereka bisa naik turun dan lebih memahami kondisi di sini,” katanya.

Meski penuh keterbatasan, semangat para nakes tidak surut. Mereka tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat sejumlah kampung di wilayah Distrik Tembagapura.

Kendati demikian, di balik itu, para nakes di sana masih menyimpan harapan yang besar kepada pemerintah daerah.

“Kami siap mendukung visi misi membangun dari kampung. Tapi kami mohon pembangunan jembatan dipercepat. Jalan setapak masih bisa kami lalui, tapi kalau jembatan seperti itu sangat berbahaya,” ujarnya.

Bagi Fransiska dan nakes lainnya, jembatan bukan sekadar infrastruktur, melainkan urat nadi pelayanan. Tanpa jembatan yang layak, akses kesehatan akan selalu terhambat—dan nyawa bisa menjadi taruhannya.