Fasilitas Air Bersih di Pesisir Mimika Banyak Rusak, Pengelolaan Diubah

MIMIKA – Kerusakan fasilitas air bersih di wilayah pesisir Kabupaten Mimika, Papua Tengah, menjadi sorotan serius pemerintah daerah.

Sejumlah infrastruktur yang sebelumnya dibangun kini tidak lagi berfungsi optimal, sehingga menghambat akses masyarakat terhadap air layak konsumsi.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas PUPR Mimika, Inosensius Yoga Pribadi, pada Senin (30/3/2026) pagi di halaman Kantor Pusat Pemerintahan, SP3, Timika.

Dia menyebut banyak fasilitas mengalami kerusakan setelah pengelolaannya diserahkan ke tingkat kampung dan distrik.

Menurutnya, model pengelolaan berbasis komunitas yang diterapkan sebelumnya tidak berjalan efektif karena keterbatasan biaya operasional dan kemampuan teknis di lapangan.

“Dalam perjalanan, ada sejumlah biaya operasional yang mereka tidak bisa cover ketika ada kerusakan atau trouble. Akhirnya, mereka mengembalikan penanganan itu ke PUPR,” ujar Inosensius, saat ditemui, Senin 30 Maret 2026.

Selain faktor operasional, kerusakan juga diperparah oleh aksi pencurian komponen penting pada fasilitas air bersih, khususnya yang menggunakan tenaga surya.

“Saya mengimbau masyarakat untuk menjaga fasilitas yang ada. Di lapangan, aki hingga inverter dicuri. Bagaimana pompa bisa menyala tanpa itu? Ini harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.

Akibat kondisi tersebut, sejumlah fasilitas di berbagai titik pesisir tidak dapat berfungsi maksimal. Lokasi yang terdampak antara lain Potowaiburu, Kapiraya, Utamo, Puruka, Kokonao, Atuka, Manasari, dan Nayaro, yang tersebar dari Distrik Mimika Barat Jauh hingga Mimika Tengah.

Untuk mengatasi kerusakan yang terjadi, pemerintah telah mengalokasikan anggaran khusus guna melakukan perbaikan pada fasilitas-fasilitas tersebut.

Tidak hanya itu, pemerintah juga mengubah sistem pengelolaan dengan menggandeng pihak profesional, yakni PT Freeport Indonesia dan Koperasi Maria Bintang Laut. Langkah ini diambil agar penanganan kerusakan dapat dilakukan lebih cepat dan terukur.

“Kita tidak akan serahkan lagi ke desa atau distrik. Kita serahkan ke pengelola profesional yang menempatkan mekanik di lokasi. Jadi, jika terjadi gangguan, bisa langsung ditangani,” tambah Inosensius.

Sebagai bagian dari upaya jangka panjang, pemerintah juga mulai membangun fasilitas air bersih baru dengan sistem desalinasi di Ipaya. Berbeda dari sebelumnya, pengelolaan fasilitas ini akan langsung dilakukan oleh pihak ketiga sejak awal operasional.

Dengan perubahan strategi ini, pemerintah berharap permasalahan kerusakan fasilitas air bersih di wilayah pesisir dapat teratasi, sekaligus menjamin layanan air bersih yang lebih berkelanjutan bagi masyarakat.