Masa Natal, PGI Soroti Krisis Pengungsi dan Serukan Koridor Kemanusiaan di Papua

Endy Langobelen

Rabu, 17 Desember 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Warga pengungsi dari Distrik Gearek dan Pasir Putih tiba di Kampung Tomor, Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Mereka dikabarkan akan melanjutkan perjalanan ke Distrik Kenyam, Ibu Kota Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. (Foto: Istimewa)

Warga pengungsi dari Distrik Gearek dan Pasir Putih tiba di Kampung Tomor, Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Mereka dikabarkan akan melanjutkan perjalanan ke Distrik Kenyam, Ibu Kota Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. (Foto: Istimewa)

JAKARTA — Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) mendorong penerapan koridor kemanusiaan di Papua sepanjang masa Natal hingga akhir 2025.

Seruan itu disampaikan menyusul meningkatnya kekerasan bersenjata dan operasi keamanan yang dinilai memperparah krisis kemanusiaan di berbagai wilayah Papua.

Dalam siaran pers yang dirilis di Jakarta pada Rabu (17/12/2025), Ketua Umum PGI, Jacklevyn Frits Manuputty, menyebut konflik berkepanjangan telah menimbulkan korban jiwa dari kalangan masyarakat sipil maupun aparat keamanan, sekaligus memicu gelombang pengungsian besar-besaran.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Mengacu pada data Dewan Gereja Papua, jumlah pengungsi akibat konflik bersenjata dilaporkan melampaui 100.000 orang.

“Banyak pengungsi berada di wilayah terpencil dengan akses terbatas terhadap pangan, layanan kesehatan, serta pendampingan pastoral. Tanpa jaminan keamanan, intervensi kemanusiaan tidak dapat berjalan optimal dan berkelanjutan,” ujarnya.

Baca Juga :  Organisasi Mahasiswa Mimika Demo Tolak Kenaikan Harga BBM

Jacklevyn menegaskan bahwa penyelesaian persoalan Papua merupakan proses kompleks yang membutuhkan waktu, dialog jujur, dan kerja sama semua pihak.

Namun, di tengah konflik yang terus berlangsung, perlindungan nilai-nilai kemanusiaan dan keselamatan warga sipil harus menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda.

Lebih lanjut, dalam semangat Natal yang dimaknai sebagai perayaan kelahiran Yesus Kristus, Sang Raja Damai, PGI turut menyatakan sejumlah sikap.

Di antaranya, mendorong penerapan koridor kemanusiaan selama Natal hingga akhir 2025 guna menjamin akses aman bagi pelayanan kemanusiaan di wilayah terdampak konflik.

PGI juga mengimbau seluruh pihak yang terlibat konflik untuk menghentikan kekerasan dan menahan diri dari tindakan yang memperparah penderitaan warga sipil.

Selain itu, PGI menekankan perlindungan pengungsi, khususnya perempuan, anak-anak, lansia, dan kelompok rentan lainnya agar penanganan dilakukan secara aman, bermartabat, dan berkeadilan.

Baca Juga :  Massa Demo Minta Batalkan Uji Kelayakan Seleksi Calon Anggota KPU Puncak

Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan didesak memastikan distribusi bantuan kemanusiaan—mulai dari pangan, layanan kesehatan, hingga pendampingan psikososial dan pastoral—menjangkau seluruh pengungsi tanpa diskriminasi.

PGI juga mengajak gereja-gereja di Indonesia untuk mendoakan para korban konflik di Papua dalam perayaan Natal, seraya berharap koridor kemanusiaan dapat memberi ruang aman bagi pengungsi untuk merayakan Natal secara lebih manusiawi.

Jacklevyn berharap penerapan koridor kemanusiaan memungkinkan para pengungsi merayakan Natal dalam suasana lebih aman dan manusiawi.

“Damai sejahtera sejati harus dirasakan oleh mereka yang paling menderita,” ujarnya mengutip Lukas 2:14.

Ia pun menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa seruan ini merupakan panggilan iman dan tanggung jawab moral gereja untuk berdiri bersama mereka yang menderita akibat konflik bersenjata di Papua.

Follow WhatsApp Channel galeripapua.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

LBH Papua Merauke Desak Presiden Terima Sikap PGI dan Hentikan PSN
Dari Merauke, PGI Tegas Menolak PSN dan Militerisasi di Papua Selatan
Solidaritas Merauke Desak Gereja Suarakan Penghentian PSN
Tolak Sawit PT IKSJ, Masyarakat Moi Sigin Antar Surat ke Kantor Pusat CAA Group
Industri Kayu di Sorong Tinggalkan Krisis Hak dan Penghidupan Masyarakat Adat Moi
Koalisi HAM Papua Minta TNI Tak Intervensi Konflik Tanah Adat Marga Kwipalo di Merauke
Tolak Sawit, Masyarakat Adat Klagilit Maburu Usir Utusan Perusahaan di Sorong
Perdamaian Kwamki Narama, Willem Wandik Desak Percepatan Perdasus Konflik Adat Papua

Berita Terkait

Kamis, 5 Februari 2026 - 10:43 WIT

LBH Papua Merauke Desak Presiden Terima Sikap PGI dan Hentikan PSN

Kamis, 5 Februari 2026 - 09:47 WIT

Dari Merauke, PGI Tegas Menolak PSN dan Militerisasi di Papua Selatan

Sabtu, 31 Januari 2026 - 14:32 WIT

Solidaritas Merauke Desak Gereja Suarakan Penghentian PSN

Sabtu, 31 Januari 2026 - 06:25 WIT

Tolak Sawit PT IKSJ, Masyarakat Moi Sigin Antar Surat ke Kantor Pusat CAA Group

Kamis, 29 Januari 2026 - 12:14 WIT

Industri Kayu di Sorong Tinggalkan Krisis Hak dan Penghidupan Masyarakat Adat Moi

Berita Terbaru

Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom. (Foto: Istimewa/TPNPB-OPM)

Peristiwa

TPNPB-OPM Akui Tembak Aparat dan Rampas Senjata di Mimika

Kamis, 12 Feb 2026 - 12:01 WIT

Sejumlah karyawan yang hendak naik ke Tembaga diperintahkan kembali pulang akibat adanya penembakan di area PT Freeport Indonesia, Mile Point 50, Distrik Tembagapura, Mimika, Papua Tengah. (Foto: Istimewa/Tangkapan layar video amatir)

Freeport

Freeport Tutup Jalan Utama ke Tembagapura Pascapenembakan

Kamis, 12 Feb 2026 - 01:06 WIT

Pesawat PK-SNR milik PT Smart Air Aviation yang ditembak saat menjalankan rute Tanah Merah menuju Danawage/Koroway Batu, Boven Digoel, Papua Tengah, Rabu (11/2/2026). (Fotoo: Istimewa/Tangkapan layar video amatir)

Peristiwa

Pesawat Smart Air Ditembak di Boven Digoel, Dua Pilot Gugur

Rabu, 11 Feb 2026 - 19:13 WIT