MBG Mimika Mandek: Siswa Mengadu, Satgas Mengaku Tak Punya Data

MIMIKA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, belakangan menjadi sorotan setelah diinformasikan mandek tanpa kejelasan.

Ironisnya, keluhan pertama justru datang dari siswa sekolah dasar, sementara Satuan Tugas (Satgas) yang bertanggung jawab mengawasi program mengaku belum mengetahui detail di lapangan.

Video berdurasi 18 detik yang viral di kalangan masyarakat memperlihatkan delapan siswi SD Inpres Nawaripi menyampaikan keluhan langsung kepada Presiden RI, Prabowo Subianto. Mereka mengaku tidak menerima layanan MBG selama beberapa hari di bulan April 2026.

“Bapak Prabowo, kami dari SD Inpres Nawaripi, Timika, Papua (Tengah), ingin melaporkan bahwa selama bulan April ini, kami tiga hari tidak mendapatkan makanan MBG. Sekian, terima kasih,” ujar salah satu siswi dalam video tersebut.

Pihak sekolah membenarkan penghentian layanan tersebut. Dilansir dari Seputarpapua.com, Sabtu (11/4/2026), Kepala SD Inpres Nawaripi, Yonika Tonapa, menyebut MBG memang tidak berjalan setelah libur panjang Idulfitri.

“Iya, memang tidak jalan (MBG), tetapi sebelumnya sudah ada pemberitahuan (dari pihak SPPG),” kata Yonika pada Rabu (8/4/2026).

Menurutnya, penghentian sementara dipicu perbaikan sanitasi limbah dapur oleh penyedia layanan, SPPG. Namun, penjelasan teknis ini justru berbanding terbalik dengan kondisi di tingkat pengawasan.

Ketua Satgas MBG Mimika, Emanuel Kemong, mengaku belum mengetahui secara pasti titik lokasi maupun penyebab penghentian layanan. Pernyataan ini memunculkan tanda tanya besar terkait fungsi kontrol program.

“Saya sudah bicara, sudah komentar terus jadi tidak mau (komentar) lagi. MBG sekarang saya mau ini, mau rapat satu-dua hari ke depan karena informasi kan sudah beredar bahwa ada pelayanan yang berhenti,” tuturnya saat diwawancarai awak media, Senin (13/4/2026).

Emanuel juga mengungkapkan bahwa dirinya baru mendapat informasi pemberhentian layanan MBG melalui pemberitaan di media, bukan dari sistem pengawasan internal.

“Mereka (media) yang tulis, berarti mereka yang tahu. Kalau mana yang berhenti, mana yang jalan itu pasti media tahu. Jadi saya tidak beri komentar, tetapi untuk mengantisipasi supaya jangan lagi merembet ke yang lain, kita pastikan dulu kenapa berhenti,” katanya.

“Saya dengar dari berita-berita yang mereka tulis, itu yang saya tahu dari situ. Tetapi saya mau pastikan dulu, semua nanti kita kumpul. Saya sudah bilang sama Ibu Asisten sebagai Ketua I Pelaksanaan, saya ketua umum, kita akan rapat, kumpul, langsung ambil tindakan,” lanjutnya.

Emanuel menyebut pihaknya akan melihat langsung ke lapangan untuk mencari tahu penyebab dari pemberhentian pelayanan MBG oleh pihak SPPG.

“Apakah itu hanya karena faktor internal saja atau memang ada apa begitu kan kita harus lihat dulu baru kita bisa bikin kesimpulan. Sebelum melihat langsung, susah saya beri komentar,” tuturnya.

“Jangan-jangan ini sudah berjalan, tetapi faktor internal, pribadi-pribadi, atau memang faktor umum. Dampak berhenti ini faktor umum atau hanya pribadi-pribadi yang merasa mungkin tidak puas atau apa begitu. Kita pastikan dulu, begitu,” imbuhnya.

Mirisnya lagi, Emanuel mengungkapkan bahwa pihaknya bahkan belum memiliki data detail terkait sebaran wilayah 18 SPPG di Mimika.

“Dan kami juga belum tahu daftar itu SPPG yang 18 itu di mana wilayahnya. Kita datakan dulu penyebarannya di mana, begitu,” katanya.

Kondisi ini tentunya telah memperlihatkan betapa lemahnya tata kelola dan pengawasan program MBG di Mimika.

Di satu sisi, sekolah telah menerima pemberitahuan penghentian layanan, namun di sisi lain Satgas sebagai pengendali program belum memiliki data detail maupun pemantauan langsung di lapangan.

Situasi tersebut memicu kritik dari DPRK Mimika. Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau, menegaskan bahwa penghentian program harus disertai alasan yang jelas, terutama jika terjadi di luar masa libur sekolah.

“Kalau sekolah-sekolah libur, berarti (wajar) MBG juga stop. Tapi kalau memang (di luar itu) MBG setop, ini alasannya apa?” tandasnya.

Ia mengingatkan bahwa MBG merupakan program strategis pemerintah pusat yang menyasar pemenuhan gizi anak serta mendukung proses belajar di sekolah.

“Kami tahu bersama bahwa anggaran ini kan di beberapa tempat dialokasikan untuk MBG, koperasi, dan lain-lain. Kalau MBG setop, berarti anggaran itu kemana?” tuturnya.

Primus berharap program ini tetap dilanjutkan, terutama di sekolah-sekolah yang sudah berjalan, mengingat dampaknya yang langsung dirasakan oleh siswa.

“Harapan kita (MBG) tetap jalan supaya membuat anak-anak juga termotivasi dari awal bahwa MBG untuk anak-anak yang di sekolah untuk tetap belajar dan makan di sekolah dengan baik,” pungkasnya.

Hingga kini, belum ada kepastian kapan layanan MBG di SD Inpres Nawaripi maupun sekolah lain di Mimika akan kembali normal.