MRP Papua Tengah Tampung Aspirasi Perempuan Mimika, Berbagai Persoalan Disorot

MIMIKA — Kelompok Kerja (Pokja) Perempuan Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah menggelar kegiatan penjaringan aspirasi dan dengar pendapat kaum perempuan di Aula Gabriel, Gereja Katolik St. Stefanus Sempan, Kabupaten Mimika, Jumat (15/5/2026).

Kegiatan tersebut menyoroti berbagai persoalan perempuan asli Papua, mulai dari Otonomi Khusus (Otsus), situasi keamanan dan kemanusiaan hingga krisis pengembangan pendidikan, ekonomi sosial, budaya, kesehatan, serta lapangan kerja di Papua Tengah.

Kegiatan itu dihadiri langsung Anggota Pokja Perempuan MRP Papua Tengah, Marsela Tomatipi, dan diikuti sejumlah perempuan di Mimika yang didominasi mama-mama dari Suku Kamoro.

Dalam forum tersebut, Marsela mendengar langsung berbagai aspirasi dan keluhan perempuan asli Papua terkait pendidikan, UMKM, pelayanan kesehatan, perpindahan penduduk, hingga persoalan kesempatan kerja yang dinilai belum berpihak kepada masyarakat lokal.

Dalam sambutannya, Marsela menegaskan pentingnya peran perempuan dalam menjaga masa depan generasi Papua.

“Perempuan Mimika ke depan mau buat apa, mau jadi seperti apa. Harus diingat, kita perempuan melahirkan generasi. Kita perempuan menciptakan budaya untuk generasi ke depan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kegiatan penjaringan aspirasi tersebut dilaksanakan serentak di delapan kabupaten di Papua Tengah guna menghimpun berbagai persoalan masyarakat untuk kemudian diteruskan kepada pemerintah daerah maupun legislatif.

Marsela juga menegaskan bahwa MRP memiliki tugas utama untuk memproteksi hak-hak dasar orang asli Papua, khususnya di Kabupaten Mimika yang merupakan wilayah adat Suku Kamoro dan Amungme.

Meski demikian, ia mengajak seluruh masyarakat di Mimika, termasuk yang berasal dari luar dua suku tersebut, untuk bersama-sama menjaga kebersamaan dan kedamaian di tanah Mimika.

“Mimika milik bersama. Kita jaga kebersamaan sama-sama di Tanah Mimika ini,” katanya.

Marsela menilai momentum tersebut menjadi ruang penting bagi perempuan untuk menyuarakan hak-haknya, terutama karena perempuan masih kerap menjadi kelompok yang termarginalkan.

“Waktunya kita perempuan Mimika untuk bersuara. Ini kesempatan buat kita untuk memperjuangkan hak-hak perempuan,” ujarnya.

Usai kegiatan, Marsela mengaku terharu melihat antusiasme mama-mama Kamoro dalam menyampaikan berbagai persoalan yang mereka alami.

“Saya sendiri sampai terharu melihat mama-mama ini dengan luar biasa antusias. Mereka kumpul banyak persoalan, lalu mereka kasih masukan ke kami dengan harapan ini tidak tertinggal di kami, di MRP, tapi ini akan kami teruskan ke tingkatan yang lebih tinggi seperti ke gubernur,” ujarnya.

Menurutnya, persoalan budaya menjadi salah satu isu yang paling banyak disoroti dalam forum tersebut. Mama-mama Kamoro merasa nilai budaya mereka kerap digunakan secara tidak tepat oleh pihak lain.

“Masalah budaya itu mereka merasa dirugikan karena mereka punya budaya dipakai seenaknya oleh orang lain. Lalu seperti cat-cat badan, orang Kamoro itu nilai budaya tersendiri, nilai budayanya itu tinggi, jadi makanya kami merasa dihina dengan hias-hiasan badan yang salah dan tidak sesuai budayanya,” katanya.

Selain budaya, persoalan pendidikan dan lapangan kerja juga menjadi perhatian utama perempuan Mimika. Mereka berharap anak-anak asli Papua mendapat kesempatan yang adil untuk memperoleh pekerjaan di daerah sendiri.

“Karena banyak orang dari luar yang datang, lalu tinggal 1-2 hari bisa diterima bekerja, sementara anak-anak yang tinggal di sini, punya tempat di sini, mencari pekerjaan sangat susah,” ujar Marsela.

Ia memastikan aspirasi tersebut akan menjadi perhatian serius MRP Papua Tengah untuk diteruskan kepada pihak-pihak pengambil kebijakan.

Dalam forum itu, persoalan implementasi Otonomi Khusus (Otsus) Papua juga ikut menjadi sorotan. Marsela menilai tujuan utama Otsus sejatinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

“Otsus kalau kita jalankan dengan baik itu kami orang Papua sudah hidup sejahtera, tapi ini OPD-OPD pemerintah ini main. Kalau kita bilang makan dua piring, ini sudah yang terjadi. Jadi, Otsus mereka pakai, digunakan untuk program-program, lalu APBD atau anggaran yang mereka punya itu entah kemana, saya tidak tahu,” tuturnya.

Ia menegaskan bahwa MRP kini memiliki kewenangan pengawasan terhadap pelaksanaan Otsus dan akan menindaklanjuti berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan.

“Kami sudah diberikan hak untuk pengawasan Otsus, dan saya pastikan kami akan datang ke OPD-OPD yang nakal ini,” tegasnya.