JAKARTA – Penguatan peran kla atau marga sebagai aktor pembangunan dinilai menjadi salah satu kunci untuk mempercepat pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Papua.
Gagasan tersebut mengemuka dalam seminar bertajuk “Membangun Ekonomi dan Budaya Papua Melalui Penguatan Peran Kla/Marga Sebagai Aktor Pembangunan” yang digelar di Auditorium Bahtiar Effendy, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Rabu (29/7/2026).
Seminar mempertemukan unsur pemerintah, akademisi, masyarakat adat, mahasiswa Papua, hingga pelaku pembangunan untuk memperkuat sinergi dalam mendorong percepatan pembangunan Papua melalui penguatan ekonomi masyarakat adat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kegiatan tersebut dihadiri secara langsung oleh Ikatan Mahasiswa Papua (IMAPA) Jakarta dan sivitas akademika FISIP UIN Jakarta. Sementara secara daring, seminar diikuti Anggota DPR Papua Tengah Jhon Gobai, lebih dari 150 peserta dari Kelompok Pokja Papua Produktif BPP Papua, Kelompok Nelayan KONEPA, Kelompok Rumput Laut Ramaidori, serta jejaring BP3OKP di empat kabupaten di Papua.
Dekan FISIP UIN Jakarta, Dzuriyatun Toyibah, menegaskan bahwa percepatan pembangunan Papua membutuhkan komitmen bersama antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat.
Menurutnya, perguruan tinggi memiliki peran penting dalam memperkuat pembangunan melalui pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, dan riset yang berpihak pada pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Sebagai keynote speaker, Koordinator BP3OKP, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa pembangunan Papua harus bertumpu pada penghormatan terhadap masyarakat adat, perlindungan hak ulayat, serta optimalisasi potensi budaya sebagai fondasi kesejahteraan masyarakat.
Ia menjelaskan implementasi pembangunan dilakukan melalui program Papua Cerdas, Papua Sehat, Papua Produktif, dan Papua Damai yang didukung optimalisasi Dana Otonomi Khusus dengan melibatkan masyarakat adat sebagai mitra strategis pembangunan.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sumule Tumbo, memaparkan bahwa penguatan Otonomi Khusus Papua telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021, serta Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022–2041.
Regulasi tersebut, kata dia, memberikan penguatan terhadap tata kelola pemerintahan, kewenangan khusus daerah, pendanaan pembangunan, hingga peningkatan pelayanan dasar, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, dan pembangunan infrastruktur.
Sementara itu, Direktur Bina Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat Kementerian Kebudayaan, Sjamsul Hadi, menilai pendekatan kebudayaan harus menjadi bagian penting dalam pembangunan Papua.
Menurutnya, implementasi Jalan Kebudayaan Papua diarahkan untuk memperkuat perlindungan masyarakat adat sekaligus mengembangkan potensi budaya pada tujuh wilayah adat sebagai sumber pertumbuhan ekonomi Orang Asli Papua.
Dari sektor perdagangan, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Iqbal Shoffan Shofwan, menyoroti pentingnya hilirisasi komoditas unggulan, peningkatan kapasitas UMKM, pemanfaatan perdagangan digital, serta penguatan rantai pasok untuk meningkatkan daya saing produk Papua di pasar nasional maupun internasional.
Selain paparan dari para narasumber, seminar juga menghasilkan sejumlah rekomendasi dari masyarakat Papua. Beberapa di antaranya adalah penguatan ekosistem hilirisasi komoditas pertanian dan perikanan, revitalisasi infrastruktur pasar, peningkatan akses informasi perdagangan, penguatan konektivitas logistik, hingga penyediaan pelabuhan khusus untuk mempercepat distribusi produk unggulan Papua.
Berbagai aspirasi tersebut diharapkan dapat menjadi masukan strategis dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi Papua yang lebih inklusif dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat adat.
Seminar ini menjadi ruang dialog antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat untuk memperkuat komitmen bersama bahwa pembangunan ekonomi Papua dapat berjalan seiring dengan pelestarian budaya, pemberdayaan masyarakat adat, serta kolaborasi lintas sektor demi mewujudkan Papua yang damai dan sejahtera.
