MERAUKE — Sidang Majelis Pekerja Lengkap Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (MPL-PGI) 2026 yang resmi dibuka pada Jumat (30/1/2026) di Gedung Olahraga (GOR) Hiad Sai, Merauke, Papua Selatan, diwarnai aksi spontan umat Katolik dan Kristen Protestan yang tergabung dalam Solidaritas Merauke.
Aksi tersebut diikuti perwakilan masyarakat adat dari sejumlah kampung di Distrik Ngguti dan Kaptel, serta aktivis dan mahasiswa.
Aksi berlangsung damai di lokasi sidang yang juga dihadiri sejumlah pejabat publik, di antaranya Gubernur Papua Selatan, Bupati Merauke, dan Ketua Majelis Rakyat Papua Selatan (MRPS).
Dalam aksi itu, Solidaritas Merauke menyerahkan surat pernyataan sikap yang menyoroti berbagai kebijakan negara, khususnya Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke, yang dinilai berdampak langsung terhadap perampasan ruang hidup masyarakat adat dan kerusakan ekologi.
Surat pernyataan tersebut dibacakan langsung di hadapan Ketua Umum Majelis Pekerja Harian PGI, Pdt. Jacklevyn Frits Manuputty, dan disaksikan oleh para pejabat yang hadir.
Solidaritas Merauke meminta gereja-gereja di seluruh Indonesia untuk berani menemani, mendengarkan, serta berjuang bersama masyarakat adat yang menjadi korban PSN di Merauke.
Untuk diketahui, sidang MPL-PGI 2026 sendiri mengusung tema “Hiduplah sebagai Terang yang Membuahkan Kebaikan, Keadilan, dan Kebenaran” (Efesus 5:8b–9), dengan subtema “Bersama-sama Mewujudkan Masyarakat Majemuk yang Pancasilais dan Berdamai dengan Segenap Ciptaan Allah.”
Pikiran pokok sidang menegaskan panggilan gereja untuk “Hiduplah sebagai Terang: Mewujudkan Ecclesia Domestica yang Memulihkan Kehidupan Bangsa dan Merawat Ciptaan.”
Dalam konteks itulah, Solidaritas Merauke menilai gereja memiliki tanggung jawab moral dan profetik untuk bersuara atas ketidakadilan struktural yang dialami masyarakat adat akibat PSN.
Tujuh Tuntutan Solidaritas Merauke
Dalam surat pernyataan yang disampaikan, Solidaritas Merauke mengajukan sejumlah tuntutan kepada PGI dan seluruh denominasi gereja di Indonesia, antara lain sebagai berikut.
- Semua denominasi gereja di bawah PGI wajib mendoakan perjuangan para korban PSN Merauke dalam setiap doa syafaat gereja.
- Gereja diminta mendoakan Presiden dan seluruh jajaran kementerian agar mengevaluasi serta menghentikan total seluruh PSN Merauke yang merampas ruang hidup masyarakat adat dan memicu konflik horizontal.
- Mendoakan Majelis Rakyat Papua Selatan, DPR Papua Selatan, dan DPRK agar diberi keberanian untuk bersuara membela hak-hak masyarakat adat yang selama ini terkesan diabaikan.
- Meminta pimpinan denominasi gereja untuk menyuarakan dari mimbar gereja pentingnya penyelamatan keutuhan ciptaan Allah, serta menolak proyek nasional yang merampas tanah adat dan mengeksploitasi hutan secara berlebihan.
- Memanggil pimpinan denominasi gereja di Merauke, Asmat, Boven Digoel, dan Mappi untuk aktif berkomunikasi dengan pemerintah dalam mengevaluasi proyek-proyek yang menimbulkan konflik dan berpihak kepada korban.
- Secara khusus meminta pimpinan PGI untuk menyurati Presiden Prabowo agar mengevaluasi dan menghentikan PSN Merauke serta memulihkan hak-hak masyarakat adat di Wanam, Jagbob, Tanah Miring, Nakias, dan wilayah lain yang mengalami penggusuran paksa.
- Mengajak seluruh pimpinan denominasi gereja di bawah naungan PGI untuk bersatu mendukung korban PSN Merauke dan menyuarakan keadilan secara bersama-sama.
Solidaritas Merauke menegaskan bahwa keterlibatan pemimpin agama merupakan bagian dari solidaritas kemanusiaan dalam membela keadilan, menyuarakan kebenaran, serta membebaskan umat dari penindasan, kekerasan, dan perampasan alam yang terus terjadi di tanah Papua.
