TPNPB Nyatakan Yahukimo Zona Merah, Guru dan Nakes Diminta Pergi

Endy Langobelen

Kamis, 19 Februari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Komandan Operasi TPNPB Kodap XVI Yahukimo, Mayor Kopitua Heluka. (Foto: Dok. TPNPB-OPM)

Komandan Operasi TPNPB Kodap XVI Yahukimo, Mayor Kopitua Heluka. (Foto: Dok. TPNPB-OPM)

YAHUKIMO – Komandan Operasi TPNPB Kodap XVI Yahukimo, Mayor Kopitua Heluka, mengeluarkan pernyataan terbuka berisi ancaman terhadap tenaga guru, tenaga kesehatan, serta pihak-pihak yang dianggap mendukung Pemerintah Indonesia.

Ancaman itu ia sampaikan melalui rekaman suara yang dirilis Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB pada Kamis (19/2/2026).

“Kepada seluruh warga yang ada di wilayah Yahukimo, saya selaku komandan operasi wilayah Yahukimo menyampaikan beberapa hal: yang pertama, tenaga guru, tenaga dokter, yang sementara terlibat dalam bidang itu, segera keluar karena yang terlibat, kami tetap tidak segan-segan akan tembak. Itu yang pertama,” tegasnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia juga mengancam siapa pun yang dianggap mendukung agenda pemerintah Indonesia. “Yang kedapatan membela orang kulit putih, tidak akan segan-segan kami akan tembak.”

Tak hanya itu, seruan pembakaran fasilitas publik turut disampaikan dalam rekaman tersebut.

“Rumah guru harus dibakar. Rumah kesehatan, kantor kesehatan, gedung sekolah harus dibakar. Kios, pokoknya bangunan-bangunan dari pemerintah kolonial Indonesia harus dibakar,” tandasnya.

Mayor Kopitua Heluka menyebut Yahukimo sebagai “zona merah” dan “zona militer”, serta meminta warga yang tidak berkepentingan meninggalkan wilayah tersebut.

“Karena Yahukimo adalah zona merah, Yahukimo adalah zona militer, oleh sebab itu, saya berharap kepada rakyat Yahukimo segera kosongkan wilayah atau mempersiapkan diri kembali ke budaya, yaitu bikin kebun, buka lahan untuk ke depan.”

Baca Juga :  Jenazah Pria Misterius Ditemukan Mengapung di Sungai Mile 31 Mimika

Ia juga mengimbau masyarakat sipil agar tidak terlibat dalam konflik bersenjata. “Saya berharap keluarga maupun orang tua yang ada di Yahukimo tidak perlu terlibat dalam perang gerilya antara TPNPB-OPM melawan kolonial Indonesia.”

Lebih lanjut secara khusus, ia menyampaikan pesan kepada ASN, tokoh agama, guru, dan tenaga kesehatan yang merupakan orang asli Papua.

“Kepada pegawai PNS atau hamba-hamba Tuhan atau guru atau tenaga kesehatan orang Papua yang terlibat dalam itu, mohon segera (jika) ada apa-apa, segera hindari, keluar dari tempat, karena tujuan kami jelas bahwa Yahukimo harus mogok. (Itu) sudah masuk dalam target TPNPB-OPM.”

“Maka itu, titipan rekaman ini bisa sampaikan kepada keluarga yang ada di mana-mana. Mungkin (itu pesan) dari kami KOMNAS TPNPB Kodap XVI Wilayah Yahukimo. Selamat malam, selamat berjuang, semoga Tuhan Yesus memberkati,” pungkasnya.

Situasi Yahukimo Kian Rawan

Kabupaten Yahukimo dalam beberapa waktu terakhir memang menjadi salah satu wilayah dengan eskalasi keamanan yang meningkat di Papua Pegunungan.

Sejumlah insiden kekerasan terhadap warga sipil maupun aparat keamanan dilaporkan terjadi di beberapa distrik, termasuk Distrik Dekai sebagai pusat pemerintahan kabupaten.

Sebelumnya, seorang wanita penjual pinang dilaporkan menjadi korban penikaman oleh orang tak dikenal (OTK) di Kompleks Ruko Blok A, Distrik Dekai. Korban mengalami luka tusuk di bagian pundak kanan dan sempat mendapat perawatan medis.

Baca Juga :  Rolling Dinilai Langgar Aturan, ASN Non Job di Mimika Tuntut Jabatannya Kembali

Selain itu, aparat keamanan juga dilaporkan meningkatkan patroli dan pengamanan di sejumlah titik strategis menyusul berbagai informasi terkait potensi gangguan keamanan.

Pernyataan terbuka dari Komandan Operasi TPNPB Kodap XVI Yahukimo ini berpotensi memperburuk kondisi psikologis masyarakat, terutama tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang selama ini menjadi garda terdepan pelayanan dasar di wilayah pedalaman Papua.

Pelayanan Publik Lumpuh

Seperti yang diketahui pula, Pemerintahan Kabupaten Yahukimo melalui Dinas Kesehatan pun telah menerbitkan surat pemberitahuan tentang penutupan fasilitas pelayanan kesehatan.

Surat bernomor 400.7/16/DINKES/2026 itu menyampaikan bahwa fasilitas dan sarana pelayanan kesehatan, termasuk milik swasta (apotik dan laboratorium) ditutup untuk sementara waktu.

Penutupan telah dimulai sejak tanggal 18 Februari 2026 dan akan dibuka kembali setelah ada kesepakatan jaminan keamanan dari Pemerintah Daerah, pihak gereja, tokoh adat, dan masyarakat.

Keputusan penutupan pelayanan kesehatan ini bukan tanpa alasan, melainkan karena adanya kasus teror yang sudah berlangsung di sejumlah fasilitas kesehatan.

Adapun kasus-kasus teror yang telah terjadi beberapa waktu lalu di antaranya percobaan pembakaran gedung Puskesmas Dekal; percobaan pembakaran mobil ambulans Puskesmas Aplim dan Puskesmas Brasa; teror terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan di RSUD, Puskesmas Dekal, Puskesmas Aplim dan Puskesmas Brasa; serta tuduhan terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan sebagai aparat TNI-Polri (intelijen).

Follow WhatsApp Channel galeripapua.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kepala Suku Besar Mee Ajak Warga Tahan Diri, Proses Tapal Batas Masih Berjalan
Darurat Kemanusiaan di Papua, RSP Desak Presiden Jalankan Rekomendasi DPD
Tolak Sawit, Masyarakat Adat Bubarkan Sosialisasi PT ASI di Sorong Selatan
Masyarakat Adat Papua Tolak Alih Status 486 Ribu Hektar Hutan di Papua Selatan
Yoakim Mujizau Kecam Penembakan Pilot di Boven Digoel: Itu Tindakan Tidak Manusiawi
LBH Papua Merauke Desak Presiden Terima Sikap PGI dan Hentikan PSN
Dari Merauke, PGI Tegas Menolak PSN dan Militerisasi di Papua Selatan
Solidaritas Merauke Desak Gereja Suarakan Penghentian PSN

Berita Terkait

Kamis, 19 Februari 2026 - 15:08 WIT

TPNPB Nyatakan Yahukimo Zona Merah, Guru dan Nakes Diminta Pergi

Rabu, 18 Februari 2026 - 23:18 WIT

Kepala Suku Besar Mee Ajak Warga Tahan Diri, Proses Tapal Batas Masih Berjalan

Selasa, 17 Februari 2026 - 17:53 WIT

Darurat Kemanusiaan di Papua, RSP Desak Presiden Jalankan Rekomendasi DPD

Senin, 16 Februari 2026 - 02:50 WIT

Tolak Sawit, Masyarakat Adat Bubarkan Sosialisasi PT ASI di Sorong Selatan

Kamis, 12 Februari 2026 - 23:10 WIT

Masyarakat Adat Papua Tolak Alih Status 486 Ribu Hektar Hutan di Papua Selatan

Berita Terbaru