HMI dan Polda Papua Sepakati Perang Melawan Tambang Ilegal

JAYAPURA – Ketegangan yang kerap mewarnai hubungan antara aktivis dan korps bayangkara di Tanah Papua mencoba dicairkan melalui sebuah kesepakatan strategis.

Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Tanah Papua bersama Kepolisian Daerah Papua duduk satu meja, membedah carut-marut persoalan dari lubang tambang ilegal yang menganga hingga belantara hoaks di dunia maya.

Dalam keterangan tertulis yang diterima media ini, Sabtu (9/5/2026), Ketua Umum BADKO HMI Papua, Charli Lagefa, mengatakan bahwa pertemuan yang berlangsung pada Kamis, 7 Mei 2026 ini bukan sekadar seremoni, melainkan upaya meramu enam pokok bahasan dan lima rekomendasi konkret demi stabilitas Bumi Cendrawasih.

Ia menegaskan, posisi mahasiswa saat ini berada di antara nalar kritis dan tanggung jawab solusi. Ia menolak jika gerakan mahasiswa hanya dipandang sebagai penggaduh di jalanan.

“Kami tidak hanya mengkritik, tapi juga menawarkan solusi. Stabilitas Papua butuh pendekatan humanis, dialogis, dan kolaborasi nyata dengan generasi muda,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, persoalan tambang ilegal (illegal mining) menjadi isu paling panas. Penegakan hukum terhadap perusakan lingkungan di Papua Tengah, Keerom, hingga Pegunungan Bintang dianggap masih tumpul.

HMI mendesak transparansi penuh dalam penanganan kasus lingkungan hidup, mengingat eksploitasi hutan dan pencemaran sungai oleh korporasi “nakal” telah merampas ruang hidup masyarakat adat.

Pola penegakan hukum dituntut bergeser dari sekadar pendekatan represif menuju perlindungan hak agraria yang berpihak pada keadilan sosial.

Selain isu ekologi, belantara digital Papua yang rawan provokasi juga menjadi sorotan. Menjelang momentum politik, kedua belah pihak sepakat melakukan operasi literasi digital guna meredam ujaran kebencian yang berpotensi memicu konflik horizontal.

Mahasiswa didorong menjadi penjaga gawang informasi agar polarisasi tidak merobek tenun sosial di Papua.

Guna memastikan kesepakatan ini tidak berakhir di atas kertas, lima rekomendasi “jalan tengah” pun dilahirkan. Salah satunya adalah pembentukan Tim Koordinasi Bersama dengan penunjukan liaison officer dari kedua belah pihak.

Forum ini dirancang untuk melakukan pertemuan rutin bulanan guna merespons cepat setiap gejolak hukum dan sosial yang muncul di akar rumput.

Langkah berani lainnya adalah rencana Pemetaan Wilayah Rawan Tambang Ilegal yang melibatkan mahasiswa dan masyarakat adat.

Data lapangan ini nantinya akan menjadi dasar bagi Polda Papua untuk melakukan penindakan hukum tanpa tebang pilih.

Selain itu, kolaborasi ini akan menyentuh ranah edukasi melalui pembentukan Sekolah Kader Sadar Hukum, sebuah wadah untuk mencetak generasi muda Papua yang memiliki kemampuan investigasi sosial dan advokasi kebijakan.

BADKO HMI Papua menyatakan akan terus mengawal komitmen ini dengan ketat. Evaluasi total akan dilakukan dalam tiga bulan ke depan untuk memastikan bahwa sinergi ini benar-benar menyentuh persoalan mendasar di Papua, bukan sekadar basa-basi birokrasi.