MIMIKA – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mimika menggelar Pelatihan Fasilitator Integrasi Pelayanan Primer (ILP) serta Orientasi Manajemen Mutu dan Keselamatan Pasien.
Langkah strategis ini diambil guna menyatukan pemahaman para tenaga kesehatan serta mendorong transformasi pelayanan kesehatan primer yang berorientasi pada siklus hidup masyarakat.
Kegiatan yang dilaksanakan di lantai 3 Ballroom Hotel Grand Tembaga, Rabu (19/8/2026) ini melibatkan jajaran pimpinan dan tim mutu dari berbagai fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes), meliputi Kepala Puskesmas, Penanggung Jawab Mutu Puskesmas, Penanggung Jawab Mutu Klinik, hingga Tim Mutu RS Waa Banti dan Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika sebagai regulator.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Perubahan Paradigma Pelayanan Berbasis Siklus Hidup
Ketua Panitia Kegiatan, Muhammad Nuri, menjelaskan bahwa implementasi ILP mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 19 Tahun 2024.
Regulasi baru ini mengubah paradigma pelayanan Puskesmas yang semula berbasis program spesifik menjadi pelayanan terpadu berbasis siklus hidup.
Dalam struktur barunya, Puskesmas dibagi ke dalam lima klaster utama. Klaster 1: Manajemen, klaster 2: Ibu dan Anak, klaster 3: Dewasa dan Lansia, klaster 4: Penyakit Menular dan Surveilans, dan klaster 5: Lintas Klaster.
Implementasi ILP di Kabupaten Mimika sejatinya telah berjalan sejak tahun 2024 di enam Puskesmas wilayah perkotaan. Namun, Nuri mengakui masih ditemukan pemahaman yang beragam di lapangan, sehingga diperlukan pelatihan fasilitator lokal, orientasi, hingga kaji banding ke faskes rujukan.
“Pelatihan ini diharapkan mampu mendorong terbentuknya budaya mutu dan keselamatan yang kuat serta meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan,” tegas Nuri.
Menjawab Tantangan Geografis dan Peningkatan Mutu Fasyankes
Membuka kegiatan tersebut, Kepala Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas Dinkes Kabupaten Mimika, Carolina Heatubun, menekankan pentingnya perubahan sudut pandang dalam melayani masyarakat. Menurutnya, ILP bukan sekadar perubahan struktur organisasi, melainkan transformasi pola pelayanan secara menyeluruh.
“Saya memberikan apresiasi kepada panitia, narasumber, fasilitator, serta seluruh peserta yang telah meluangkan waktu dan memberikan perhatian untuk mengikuti kegiatan ini,” kata Carolina.
“Kita tidak boleh melihat ILP hanya sebagai perubahan struktur organisasi atau pembagian klaster di Puskesmas. ILP harus kita lihat sebagai perubahan cara kita memberikan pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat tidak datang ke Puskesmas dengan membawa label program. Masyarakat datang karena membutuhkan pelayanan kesehatan,” lanjutnya.
Carolina juga menyoroti kondisi geografis Kabupaten Mimika yang bervariasi—mulai dari pesisir, perkotaan, hingga pegunungan—yang menuntut tenaga kesehatan hadir secara adaptif dan profesional.
“Kondisi geografis Mimika yang terdiri dari wilayah perkotaan, pesisir, hingga pegunungan menuntut kita untuk mampu memberikan pelayanan yang adaptif sesuai kondisi wilayah. Karena itu, kita membutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya memiliki pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga memiliki komitmen, integritas, dan kepedulian terhadap masyarakat,” paparnya.
Tanggung Jawab Bersama dan Budaya Berbasis Data
Dinkes Mimika menegaskan bahwa penjaminan mutu dan keselamatan pasien bukan hanya beban individu atau profesi tertentu, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh elemen fasyankes.
Evaluasi berkala melalui Indikator Nasional Mutu (INM) dan Indikator Keselamatan Pasien (IKP) harus didukung oleh penguasaan metode perbaikan berlanjut seperti Plan-Do-Study-Act (PDSA/PDCA), Root Cause Analysis (RCA), hingga Failure Mode and Effects Analysis (FMEA).
“Saya ingin menegaskan kepada seluruh peserta bahwa mutu bukan hanya pekerjaan Penanggung Jawab Mutu. Mutu adalah tanggung jawab kita bersama. Mutu bukan hanya tugas Kepala Puskesmas. Mutu bukan hanya tugas dokter, perawat, bidan, tenaga gizi, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga laboratorium, atau profesi tertentu,” tegas Carolina.
Ia meminta agar pelaporan data mutu tidak sekadar menjadi formalitas pengisian dokumen, melainkan acuan utama dalam pengambilan keputusan klinis dan manajemen.
“Jangan sampai kita hanya memiliki banyak data, tetapi tidak menggunakan data tersebut untuk memperbaiki pelayanan. Data harus menjadi dasar untuk mengetahui apa yang sudah baik, apa yang belum baik, dan apa yang harus kita perbaiki,” imbaunya.
Carolina berpesan agar seluruh peserta bersikap terbuka terhadap kendala operasional di lapangan demi perbaikan layanan kesehatan di Kabupaten Mimika.
“Ikuti pelatihan ini dengan sungguh-sungguh, aktif bertanya, aktif berdiskusi, dan sampaikan permasalahan nyata yang Bapak/Ibu hadapi di lapangan. Jangan takut menyampaikan masalah. Karena masalah yang diketahui dapat kita cari solusinya, sedangkan masalah yang tidak diketahui akan terus menjadi masalah. Mari kita bangun budaya bahwa menemukan masalah bukan berarti mencari kesalahan, tetapi merupakan langkah awal untuk melakukan perbaikan,” pungkasnya.
