SORONG – Masa depan pembangunan Tanah Papua tidak boleh hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi. Pengakuan hak masyarakat adat, perlindungan ekosistem, serta manfaat pembangunan yang adil menjadi agenda utama yang didorong dalam PAPEDA Summit 2026 di Kota Sorong, Papua Barat Daya.
PAPEDA Summit atau Papua Action for Development, Economy, and Sustainable Nature digelar Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama lebih dari 50 organisasi masyarakat sipil dan mitra pembangunan di Tanah Papua pada 2–4 September 2026.
Forum yang mengusung tema “Celebrating Papua Action for People, Environment, and Sustainable Development” tersebut mempertemukan unsur pemerintah, masyarakat adat, akademisi, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, lembaga riset, mitra pembangunan, dan komunitas internasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam siaran pers yang diterima Galeripapua.com, Selasa (2/9/2026), Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, pada pembukaan forum menegaskan PAPEDA Summit harus menghasilkan dampak nyata, bukan berhenti sebagai pertemuan.
“Saya berharap PAPEDA Summit ini tidak hanya menjadi sekadar pertemuan. Kehadiran kita yang begitu banyak harus memberi dampak yang lebih luas. Setelah pertemuan ini, kita harus tetap berkomitmen membangun Tanah Papua dan memperkuat kolaborasi sebagaimana yang telah disampaikan panitia,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya mempercepat pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat, khususnya menyangkut wilayah dan tanah adat.
“Urusan hukum dan pengakuan hak atas tanah masyarakat adat harus dipercepat. Bahkan kami pemerintah Provinsi berkomitmen akan membantu pemetaan wilayah adat dan tanah masyarakat adat,” tegasnya.
Masyarakat Adat Harus Terima Manfaat
Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, yang hadir sebagai salah satu keynote speaker, turut menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat adat dalam pembangunan Papua.
Menurutnya, pembangunan tidak dapat disebut berhasil apabila masyarakat adat tidak memperoleh manfaat secara langsung.
“Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Gubernur. Pembangunan dan pemerataan pembangunan harus melibatkan masyarakat adat dan memastikan masyarakat adat menerima manfaat. Kalau tidak memberikan manfaat kepada masyarakat, maka pembangunan itu perlu kita pertanyakan,” ujarnya.
Zulkifli juga menekankan perlunya memberikan kepercayaan lebih besar kepada masyarakat Papua untuk menentukan dan menjalankan arah pembangunannya.
“Saya percaya Papua harus diberi kepercayaan penuh,” katanya.
PAPEDA Summit berpijak pada posisi Tanah Papua sebagai salah satu bentang ekosistem utuh terbesar yang tersisa di Indonesia sekaligus pusat keanekaragaman hayati dan budaya dunia.
Tanah Papua memiliki sekitar 34,2 juta hektare hutan primer dan 1,6 juta hektare mangrove. Wilayah ini juga berada di jantung Coral Triangle dan menjadi rumah bagi lebih dari enam juta penduduk, termasuk ratusan komunitas masyarakat adat dengan lebih dari 300 bahasa.
Kondisi tersebut dinilai membuka peluang bagi Papua untuk mengembangkan model pembangunan berbasis kekuatan masyarakat dan kekayaan alam, seperti agroforestri, perikanan berkelanjutan, ekowisata, hingga jasa lingkungan.
Lima Agenda Strategis
Ketua PAPEDA Summit 2026, Julian Kelly Kambu, melaporkan sekitar 1.030 peserta mengikuti kegiatan tersebut.
Forum ini memusatkan pembahasan pada lima agenda strategis, yakni penyelarasan kebijakan pemerintah pusat dan daerah untuk pembangunan berkelanjutan dan aksi iklim; pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat atas wilayah darat, pesisir, dan laut; pengembangan Ekonomi Alam Baru (New Nature Economy) melalui pembiayaan hijau-biru dan rantai nilai berbasis sumber daya lokal.
Selain itu, forum membahas penguatan kedaulatan pangan dan energi serta integrasi ilmu pengetahuan, inovasi, dan kearifan lokal melalui pendekatan pembangunan dari pegunungan hingga laut atau ridge-to-reef.
Selama tiga hari, pembahasan dibagi dalam tiga tema besar. Hari pertama mengangkat tema “Kepemimpinan dan Komitmen” yang berfokus pada konsolidasi arah kebijakan pemerintah pusat dan daerah.
Hari kedua bertema “Masyarakat Adat dan Ekosistem”, dengan fokus pada kepemimpinan masyarakat adat, kedaulatan pangan dan energi, serta pengelolaan ekosistem dari pegunungan hingga laut.
Sementara hari ketiga mengusung tema “Pembiayaan dan Ekonomi Masa Depan” yang membahas pembiayaan iklim, ekonomi restoratif, dan penguatan kemitraan.
Rangkaian konferensi terdiri atas lima sesi pleno dan 15 sesi paralel dengan sekitar 100 pembicara dan moderator dari unsur pemerintah, masyarakat adat, akademisi, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, serta mitra pembangunan.
PAPEDA Summit juga dilengkapi PAPEDA Expo yang menampilkan berbagai praktik baik dan inisiatif dari Tanah Papua serta kunjungan lapangan ke kawasan hutan adat, ekowisata, dan sejumlah inisiatif berbasis komunitas.
Forum ini diharapkan tidak berhenti pada pertemuan tiga hari di Sorong, tetapi menghasilkan kolaborasi konkret untuk menjaga kekayaan alam Tanah Papua sekaligus memastikan manfaat pembangunan dirasakan secara adil oleh masyarakat yang hidup dan menjaga wilayah tersebut.
