KASONAWEJA, GALERIPAPUA – Ketua Dewan Adat Mamberamo Raya Albert Bilasi mengungkapkan kekecewaannya terhadap kondisi pemerintahan dan pembangunan di kabupaten yang dijuluki “Negeri Seribu Misteri Sejuta Harapan”. Menurut dia, absennya kepemimpinan yang efektif telah membuat masyarakat kehilangan arah dan berbagai persoalan dasar tak kunjung terselesaikan.
Albert mengibaratkan kondisi pemerintahan saat ini seperti kapal tanpa nahkoda. Tidak adanya pemimpin yang hadir dan memimpin daerah, kata dia, membuat masyarakat menjadi korban. “Saya sangat kecewa. Sangat disayangkan sekali ketika tidak ada nahkoda kapal yang membawa kapal ini sampai lima tahun ke depan,” kata Albert saat diwawancarai.
Menurut Albert, masyarakat adat kerap mempertanyakan kondisi pemerintahan kepada dirinya. Namun sebagai pemimpin adat, dia mengaku kesulitan menjawab karena banyak persoalan yang selama ini dikeluhkan warga belum mendapat penyelesaian.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya merasa terbebani. Masyarakat datang bertanya, bupati bagaimana? Sementara kehidupan masyarakat begini-begini saja. Tidak ada kepala, tidak ada ekor. Akhirnya masyarakat seperti anak ayam yang tercerai-berai,” ujarnya.
Albert menilai kondisi tersebut diperparah oleh hubungan yang tidak harmonis antara bupati dan wakil bupati. Konflik di tingkat pimpinan daerah, menurut dia, berdampak langsung terhadap pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan. “Masyarakat yang menjadi korban. Kondisi sekarang jauh lebih buruk dibandingkan beberapa tahun lalu,” katanya.
Selain menyoroti kepemimpinan daerah, Albert juga mengkritik pengelolaan pembangunan yang dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dia menduga terdapat praktik yang menghambat pelaksanaan proyek-proyek pembangunan sehingga manfaatnya tidak dirasakan masyarakat.
Albert bahkan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun langsung melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan di Mamberamo Raya.
“Kami berharap KPK turun melihat langsung kondisi di sini supaya masyarakat tahu apa yang sebenarnya terjadi,” ujarnya.
Menurut Albert, masyarakat Mamberamo Raya saat ini masih menghadapi berbagai persoalan mendasar yang seharusnya sudah dapat diselesaikan setelah daerah tersebut berstatus kabupaten selama bertahun-tahun.
Salah satu persoalan utama adalah infrastruktur jalan. Dia meminta pemerintah pusat melanjutkan pembangunan jalan darat menuju Kampung Eri, wilayah Mamberamo Barat hingga Barapasi yang hingga kini sulit dijangkau.
Selain itu, masyarakat juga meminta kelanjutan pembangunan ruas Trans Papua yang menghubungkan Kaso dan Kabupaten Sarmi. Jalan tersebut, kata Albert, telah direncanakan sejak masa pemerintahan Bupati John Tabo, namun hingga kini belum terselesaikan. “Kami minta jalan itu dilanjutkan karena masyarakat sangat membutuhkan akses darat untuk membuka keterisolasian kampung-kampung,” katanya.
Albert juga meminta pemerintah mengaspal jalan utama dan melibatkan kontraktor yang diawasi langsung pemerintah pusat agar pembangunan berjalan sesuai perencanaan.
Keluhan lain yang disampaikan masyarakat adalah mangkraknya pembangunan lapangan terbang yang telah lama direncanakan. Menurut Albert, masyarakat adat bahkan telah menyerahkan tanah untuk pembangunan fasilitas tersebut tanpa meminta ganti rugi.
“Tanah sudah kami berikan secara cuma-cuma. Pekerjaan sudah mulai, tetapi sampai sekarang tidak selesai,” ujarnya.
Di sektor pelayanan dasar, Albert menyoroti pasokan listrik yang belum stabil serta belum tersedianya akses air bersih bagi sebagian masyarakat.
Menurut dia, banyak warga masih menggali sumur sendiri dan memikul air untuk kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut dinilai memprihatinkan mengingat Mamberamo Raya telah berdiri sebagai kabupaten selama hampir dua dekade. “Air bersih sampai sekarang belum ada. Masyarakat masih berjuang sendiri untuk memenuhi kebutuhan dasar,” katanya.
Persoalan serupa juga terjadi di bidang pendidikan. Albert mengatakan banyak anak sekolah harus berjalan kaki hingga delapan kilometer setiap hari untuk mencapai sekolah.
Karena itu, masyarakat meminta pemerintah menyediakan sedikitnya dua unit kendaraan operasional untuk mengantar dan menjemput pelajar di wilayah pedalaman.
“Satu kendaraan untuk wilayah sini dan satu lagi untuk Brumeso. Anak-anak kasihan harus berjalan jauh setiap hari,” ujarnya.
Albert berharap pemerintah pusat memberikan perhatian lebih besar terhadap kondisi masyarakat Mamberamo Raya. Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, kata dia, warga hanya ingin menikmati pembangunan dan pelayanan dasar yang layak seperti daerah-daerah lain di Indonesia.
“Kami tidak meminta yang berlebihan. Kami hanya ingin jalan, listrik, air bersih, pendidikan, dan pelayanan yang baik untuk masyarakat,” kata Albert.
