DPRK Mimika Soroti Realisasi Belanja 82 Persen, Bakal Evaluasi Eksekutif

Ahmad

Selasa, 28 Juli 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Suasana Rapat Paripurna DPRK Mimika saat pembahasan LKPJ 2025 dan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025, Selasa, 28 Juli 2026. Legislatif menyoroti rendahnya serapan belanja modal yang hanya mencapai 82,15 persen dari total anggaran daerah. GaleriPapua/ Ahmad

Suasana Rapat Paripurna DPRK Mimika saat pembahasan LKPJ 2025 dan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025, Selasa, 28 Juli 2026. Legislatif menyoroti rendahnya serapan belanja modal yang hanya mencapai 82,15 persen dari total anggaran daerah. GaleriPapua/ Ahmad

MIMIKA – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mimika menolak meloloskan begitu saja laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2025. Legislatif bersiap membongkar akar masalah pengendapan sisa anggaran yang dinilai merugikan masyarakat secara langsung.

Sikap itu ditegaskan dalam Rapat Paripurna I Masa Sidang II DPRK Mimika, Selasa, 28 Juli 2026, yang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 2025 dan Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025.

Realisasi belanja daerah Mimika hanya mencapai Rp5,58 triliun atau 82,15 persen dari total anggaran. Sisa yang tidak terserap terutama dari pos belanja modal infrastruktur jalan dan jembatan menjadi sorotan utama dewan. DPRK menilai angka itu bukan sekadar persoalan teknis, melainkan cerminan lemahnya eksekusi program pembangunan yang langsung berdampak pada masyarakat.

Ketua DPRK Mimika Primus Natikapareyau menyatakan sidang ini menjadi ajang penting untuk mempertegas akuntabilitas publik. “Sidang ini menjadi penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah, meningkatkan akuntabilitas publik, dan memastikan pembangunan Mimika berjalan efektif demi kesejahteraan masyarakat di tanah Amungsa Bumi Kamoro,” kata Primus.

Rapat yang dipimpin Primus bersama Wakil Ketua I Asri Akkas dan Wakil Ketua II Ester Tsenawatme itu dihadiri 30 anggota dewan, jajaran Forkopimda, dan para kepala Organisasi Perangkat Daerah. DPRK memastikan fungsi pengawasan dan penganggaran akan dikerahkan penuh dalam pembahasan lanjutan bersama fraksi-fraksi.

Baca Juga :  Menyemai Asa Kopi Gunung di Kota Industri

Dari sisi eksekutif, Wakil Bupati Emanuel Kemong mengakui adanya hambatan teknis pada pos belanja modal. Ia menyebut transisi kepemimpinan daerah, penyesuaian regulasi nasional, dan kondisi geografis sebagai faktor penghambat. Pemerintah daerah berjanji memperbaiki sistem pengadaan barang dan jasa untuk mencegah pengulangan masalah yang sama.

Dokumen LKPJ dan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 kini resmi berada di tangan legislatif. Pemandangan umum fraksi-fraksi dijadwalkan sebagai tahap pembahasan berikutnya.

Follow WhatsApp Channel galeripapua.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Perbaiki Jalan Hasanuddin yang Bergelombang, Dinas PUPR Mimika Mulai Rekonstruksi
Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Warga: Dinsos Mimika Bentuk Kampung Siaga
Masterplan Perkotaan Potowaiburu Rampung, Pemkab Mimika Tata Kawasan Pesisir Barat
Nancy Raweyai Dorong Perubahan Mimika Lewat Pendidikan, Kesehatan, dan Pemberdayaan Perempuan
Pengawasan Orang Asing di Mimika Diperketat demi Cegah Pelanggaran dan Lindungi Pekerja Lokal
Serapan Dana Otsus Mimika Tahap I Capai 90 Persen, OPD Didesak Percepat Administrasi
Realisasi Anggaran Mimika Capai 50,11 Persen: BPKAD Ingatkan Kualitas Proyek dan Keterlambatan OPD
Gerbang Emas Mimika, Bupati Dorong UMKM dan Perluasan Lapangan Kerja

Berita Terkait

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 18:13 WIT

Perbaiki Jalan Hasanuddin yang Bergelombang, Dinas PUPR Mimika Mulai Rekonstruksi

Jumat, 23 Oktober 2026 - 16:35 WIT

Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Warga: Dinsos Mimika Bentuk Kampung Siaga

Kamis, 22 Oktober 2026 - 20:11 WIT

Masterplan Perkotaan Potowaiburu Rampung, Pemkab Mimika Tata Kawasan Pesisir Barat

Selasa, 20 Oktober 2026 - 17:39 WIT

Nancy Raweyai Dorong Perubahan Mimika Lewat Pendidikan, Kesehatan, dan Pemberdayaan Perempuan

Selasa, 20 Oktober 2026 - 16:16 WIT

Pengawasan Orang Asing di Mimika Diperketat demi Cegah Pelanggaran dan Lindungi Pekerja Lokal

Berita Terbaru