MIMIKA – Pemerintah Kabupaten Mimika bersama DPRK Mimika, aparat keamanan, dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar rapat tertutup untuk membahas situasi keamanan yang kian memanas, termasuk konflik antarkelompok di Distrik Kwamki Narama.
Pertemuan berlangsung di Ruang Serbaguna Kantor DPRK Mimika, Jalan Cenderawasih, Timika, Papua Tengah, Rabu (2/9/2026).
Rapat tersebut digelar di tengah meningkatnya kasus pembunuhan dan konflik di Kwamki Narama yang dikhawatirkan semakin meluas dan berdampak terhadap masyarakat dari kelompok atau suku lainnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pantauan Galeripapua.com, rapat berlangsung sekitar dua jam dan dihadiri Bupati Mimika, Johannes Rettob; Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau; Kapolres Mimika; Dandim 1710/Mimika: serta jajaran Forkopimda.
Usai rapat, Bupati Mimika, Johannes Rettob, kepada awak media mengatakan bahwa pemerintah membutuhkan dukungan DPRK dalam menangani persoalan keamanan.
“Kita datang hari ini kita hanya minta dukungan kepada DPR supaya apa yang mau ditangani oleh pemerintah, keamanan, kita lakukan dan semua dukung,” ujarnya.
Saat ditanya mengenai anggaran untuk penanganan persoalan tersebut, Rettob menyebut pemerintah sebelumnya telah mengalokasikan sejumlah anggaran.
“Soal anggaran apa? Lah kalau barang itu su dari dulu saya kasih kok. Dari dulu sudah Rp10 miliar habis untuk barang itu. Kamu tahu kah tidak?” Jawabnya sembari melangkahkan kaki masuk ke dalam mobil.
DPRK Dorong Hukum Positif Ditegakkan
Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau, mengatakan rapat digelar untuk mencari solusi bersama terhadap situasi kamtibmas yang terjadi di Kabupaten Mimika.
Menurutnya, salah satu kesepakatan penting dalam pertemuan tersebut adalah penegakan hukum positif terhadap aksi kekerasan yang selama ini dikaitkan dengan persoalan adat.
“Untuk pertemuan hari ini mengenai situasi Kamtibmas yang terjadi di Kabupaten Mimika. Maka itu, kami mengundang Forkompinda untuk hadir di sini dan (membahas) solusi-solusi yang perlu kita ambil dari situasi Mimika hari ini seperti yang kami tahu,” tuturnya didampingi Kapolres dan Dandim 1710 Mimika.
“(Apa yang) kami bicara di dalam (yaitu) pertama, hukum positif harus diambil supaya hal ini ditegakkan. Karena sayang sekali kalau ini adat berjalan terus, sudah jauh di luar daripada apa ya, menyimpang dari undang-undang,” imbuhnya.
Primus menilai tindakan saling membunuh di luar konteks perang adat tidak dapat terus dibenarkan dengan alasan adat.
“Karena situasi adat ini kita tahu bersama kalau menurut adat bahwa itu di perang, di lapangan perang baru mereka hitung bahwa itu adalah korban perang. Tapi ini tidak, (mereka) membunuh di luar. Ini sudah menyimpang sekali. Jadi ini kalau orang saling membunuh di luar nanti bilang, ‘ini adat, ini adat’, bahaya. Masyarakat kami ini akan semena-mena melakukan hal kejahatan di luar ini,” tandasnya.
Ia juga mengingatkan konflik tersebut jangan sampai meluas dan menyasar kelompok masyarakat lainnya.
“Dan yang lain ikut ketakutan. Jangan sampai juga menyasar ke suku-suku yang lain. Ini kita sangat sayangkan sekali. Jadi kami mengundang di sini pihak keamanan untuk hal-hal ini, hukum positif harus diambil. Itu pertama,” jelasnya.
Selain penegakan hukum, DPRK Mimika menyatakan akan memberikan dukungan soal penganggaran bersama pemerintah daerah.
“Kedua, kita akan support, kita bicara juga sama Pak Bupati untuk bantu dengan anggaran.”
Primus mengatakan aparat keamanan juga telah menyiapkan langkah tanggap darurat di wilayah konflik.
“Dan luar biasa Pak Kapolres dan Pak Dandim sudah di sana, sudah menyiapkan pos untuk tanggap darurat di sana untuk keamanan. Dan ada beberapa hal penting yang mungkin sudah dilakukan, ini sudah luar biasa.”
Kesepakatan Ditandatangani Bersama
Primus mengatakan DPRK, Pemkab Mimika, dan Forkopimda membuat kesepakatan tertulis sebagai langkah bersama untuk mencegah konflik meluas.
“Dari kami, kami buat kesepakatan. Jadi ada beberapa, salah satunya adalah hukum positif harus dilakukan supaya ini tidak menyimpang dari ini semua. Jadi kita duduk bersama tadi, kita punya kesepakatan itu, kita tanda tangan bersama supaya hal ini tidak meluas terus,” ungkapnya.
Terkait warga dari luar Kabupaten Mimika yang terlibat dalam konflik di Kwamki Narama, Primus mengatakan terdapat kesepakatan untuk mengembalikan mereka ke daerah asal.
“Sudah seharusnya seperti itu, harus diambil kembali. Tapi kesepakatan kita, salah satunya kita pulangkan untuk kembalikan ke daerahnya dia. Seperti itu.”
Ia menegaskan kesepakatan tersebut tidak berhenti pada pernyataan lisan seperti sebelumnya. “Nah, ini kita bikin kesepakatan bersama, bersama DPR dan pemerintah, serta Forkompinda.”
Menurut Primus, penandatanganan kesepakatan menjadi salah satu pembeda dari langkah sebelumnya.
Meski demikian, Primus mengatakan belum ada rencana pertemuan lanjutan yang melibatkan pemerintah kabupaten lain maupun pemerintah provinsi. “itu belum ada rencana.”
Bentuk Tim Terpadu untuk Rawat Perdamaian
Sementara itu, Kapolres Mimika, AKBP Alredo Agustinus Rumbiak, mengatakan terdapat langkah baru yang dibahas dalam rapat tersebut, yakni pembentukan tim terpadu.
“Menanggapi daripada pertanyaan hal-hal baru apa, yang terbaru itu ini kita diperkuat dengan tanda tangan seluruh yang hadir tadi di acara ini ya. Yang kedua, ada tim khusus, tim terpadu yang kita bentuk. Karena di sini kita tidak hanya bicara masalah bagaimana menyelesaikan, tapi merawatnya juga seperti apa,” terang Kapolres.
Menurutnya, tim terpadu tersebut akan melibatkan berbagai unsur, mulai dari aparat keamanan, Forkopimda, penegak hukum, DPRK, pemerintah daerah, hingga tokoh agama dan tokoh adat.
Ia menekankan penyelesaian konflik tidak cukup hanya dengan menghentikan bentrokan. Menurutnya, perdamaian harus dirawat agar aksi saling membalas tidak kembali terjadi ketika muncul persoalan baru.
“Karena yang terpenting setelah ini selesai, tidak boleh berhenti begitu saja. Ini harus terus dirawat dengan bagaimana membentuk paradigma baru, pemahaman atau mengubah mindset daripada masyarakat-masyarakat ini. Yang terpenting itu. Karena kalau selama mindset-nya berpikiran perang itu dibalasnya harus dengan kepala lagi, itu tidak akan pernah bisa berubah. Tidak seperti itu,” tegasnya.
“Mungkin saat ini, sekarang, berhenti. Tapi kita tidak tahu besok ada kejadian, terulang lagi begitu, baru baku balas,” lanjutnya.
Karena itu, ia menilai pembentukan tim terpadu menjadi bagian penting dari upaya jangka panjang untuk menjaga situasi keamanan di Kwamki Narama.
“Jadi inilah yang perlu kita bentuk. Bukan cuma bagaimana cara menyelesaikan atau menghentikan perang saat ini, tapi cara merawatnya. Makanya akan dibentuk tim terpadu. Saya rasa ini pembahasan yang jauh lebih serius. Itu hal yang baru yang dibahas oleh Bapak Ketua DPRK, serta Forkompinda, begitu ya,” pungkasnya.
