MIMIKA – Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Kabupaten Mimika mencatat sebanyak 242 dari total 315 paket pengadaan tahun anggaran 2026 telah didelegasikan untuk diproses tender.
Angka ini setara 76,83 persen dari keseluruhan paket yang terdaftar dalam aplikasi Rencana Umum Pengadaan (RUP).
Sementara itu, 73 paket sisanya masih ditangani langsung oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di masing-masing organisasi perangkat daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala BPBJ Kabupaten Mimika, Anton Pasoro, menjelaskan bahwa belum dilimpahkannya puluhan paket tersebut disebabkan oleh kendala teknis serta makin sempitnya tenggat waktu pelaksanaan anggaran.
“Sebagian paket yang masih ditangani PPK diproses melalui mekanisme mini kompetisi dalam e-purchasing. Dan proses tersebut membutuhkan waktu sekitar 7–14 hari hingga penetapan pemenang,” kata Anton.
Menurut Anton, penanganan langsung oleh PPK menjadi skema alternatif untuk mengakselerasi penyerapan anggaran dan pengerjaan fisik di lapangan.
Langkah ini dinilai krusial mengingat durasi pelaksanaan program tahun berjalan yang tersisa beberapa bulan lagi.
Kendati demikian, BPBJ mengidentifikasi adanya potensi sejumlah paket proyek gagal dieksekusi akibat keterbatasan waktu serta dinamika penyesuaian anggaran menjelang pembahasan Perubahan APBD 2026.
“Kami harap PPK segera menyurat ke BPBJ untuk menghentikan proses tender di LPSE bagi paket yang tidak bisa dilanjutkan, agar tidak menimbulkan beban administrasi di akhir tahun,” ujarnya.
Guna mengantisipasi hambatan administratif, BPBJ Mimika terus meningkatkan intensitas koordinasi dengan para PPK.
Evaluasi berkala dilakukan untuk menggenjot percepatan proses lelang sekaligus memastikan tata kelola pengadaan barang dan jasa tetap akuntabel sesuai regulasi.
