KNPI Kota Jayapura dukung Muara Tami Jadi Dapil Tersendiri

Ikbal Asra

Sabtu, 25 Juli 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua KNPI Kota Jayapura, Amat Tatroman.

Wakil Ketua KNPI Kota Jayapura, Amat Tatroman.

JAYAPURA – Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Kota Jayapura mendukung Kecamatan Muara Tami ditetapkan sebagai daerah pemilihan tersendiri dalam pemilu legislatif. Organisasi kepemudaan itu menilai sistem dapil yang berlaku saat ini tidak memberi ruang yang cukup bagi masyarakat perbatasan untuk mendapat wakil rakyat yang memahami kondisi wilayah mereka.

Wakil Ketua KNPI Kota Jayapura, Amat Tatroman, menyebut Muara Tami memiliki karakteristik yang berbeda dari kecamatan lain di Kota Jayapura. Sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini, kecamatan ini menghadapi persoalan yang tidak lazim ditemukan di wilayah perkotaan, mulai dari infrastruktur jalan yang belum merata, keterbatasan akses layanan kesehatan dan pendidikan, hingga tantangan pengelolaan kawasan perbatasan negara.

Baca Juga :  Peringati Hari Buruh, Ini Harapan Serikat Pekerja di Lingkungan Freeport

“Berbagai persoalan seperti pembangunan jalan, akses pendidikan, pelayanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan pertanian, perikanan, serta pengelolaan kawasan perbatasan dapat diperjuangkan secara lebih fokus,” kata Amat dalam keterangan tertulisnya kepada GaleriPapua, Sabtu, 25 Juli 2026.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

KNPI berargumen bahwa dengan dapil tersendiri, peluang masyarakat Muara Tami untuk memilih wakil yang benar-benar berasal dari wilayah itu akan lebih besar. Kedekatan geografis dan kultural antara pemilih dan calon legislatif, menurut mereka, akan mendorong akuntabilitas yang lebih nyata.

Baca Juga :  Ketika Negara Membangkang: Krisis Iklim dan Ujian bagi Hukum Internasional

Muara Tami adalah kecamatan terluas di Kota Jayapura. Wilayah ini mencakup sejumlah kampung yang secara geografis terpencar dan sulit dijangkau, dengan keragaman masyarakat serta potensi sumber daya alam yang belum sepenuhnya dikelola.

Amat mengakui bahwa perubahan dapil harus mengikuti mekanisme hukum yang berlaku. Ia menyebut usulan ini perlu didukung data kependudukan yang kuat, kajian yang komprehensif, dan disampaikan melalui jalur resmi kepada KPU dan DPRD Kota Jayapura.

Follow WhatsApp Channel galeripapua.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Koalisi Sipil Desak Pemerintah Indonesia Buka Akses Pemantauan Internasional ke Papua
Kepala Suku Damal Imbau Masyarakat Kibogolome Jaga Persatuan dan Tidak Terprovokasi
AJI Kecam Kasatpol PP Raja Ampat yang Diduga Maki Jurnalis Wahana News
KNPB Timika Desak Peninjauan Perjanjian Roma dan Referendum Papua
OPM Bantah 4 Orang yang Serahkan Senjata di Puncak Jaya Anggotanya
Enam Tahun Kematian Pendeta Yeremia, KontraS Pertanyakan Rantai Komando
Kepala Suku Makuba Bagikan Bibit Cabai untuk Perkuat Pangan Lokal Papua
Ahli Pers Minta Sengketa Bupati Mimika dan Media Ditempuh Lewat UU Pers

Berita Terkait

Minggu, 18 Oktober 2026 - 01:54 WIT

Koalisi Sipil Desak Pemerintah Indonesia Buka Akses Pemantauan Internasional ke Papua

Sabtu, 17 Oktober 2026 - 20:33 WIT

Kepala Suku Damal Imbau Masyarakat Kibogolome Jaga Persatuan dan Tidak Terprovokasi

Kamis, 1 Oktober 2026 - 11:27 WIT

AJI Kecam Kasatpol PP Raja Ampat yang Diduga Maki Jurnalis Wahana News

Rabu, 30 September 2026 - 15:35 WIT

KNPB Timika Desak Peninjauan Perjanjian Roma dan Referendum Papua

Minggu, 27 September 2026 - 23:25 WIT

OPM Bantah 4 Orang yang Serahkan Senjata di Puncak Jaya Anggotanya

Berita Terbaru

Penangkapan DPO tersangka penembakan karyawan Freeport di Mimika. (Foto: Satgas ODC)

Hukrim

Satgas ODC Tangkap DPO Kasus Penembakan Karyawan Freeport

Selasa, 27 Okt 2026 - 04:32 WIT