MIMIKA – Suara Pendeta Dr. Hans Wakerkwa meninggi saat berdiri di hadapan belasan anggota Panitia Khusus (Pansus) Papua DPD RI di Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Kamis (17/9/2026).
Ketua Sinode Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Wilayah Papua Tengah itu tak mampu lagi menyembunyikan emosinya ketika membeberkan realitas kelam di daerah konflik pedalaman Papua.
“Kami sudah bosan memeluk mereka yang berlumur darah. Kami harus memeluk orang mati di pangkuan kami. Kami, pendeta dan pastor, ada setiap hari bersama mereka di daerah,” ujar Hans.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di hadapan tim Pansus Papua DPD RI yang dipimpin Dr. Filep Wamafma dan Gral Taliawo, gereja, tokoh adat, Komnas HAM, hingga pemerintah daerah menyuarakan hal senada: penyelesaian konflik senjata di Papua butuh terobosan politik tingkat tinggi langsung dari Presiden Prabowo Subianto, bukan sekadar penambahan pasukan keamanan.
Rapat dengar pendapat dan dialog ini menghadirkan perwakilan dari Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Turut hadir jajaran DPD RI seperti Eka Kristina Yeimo, Abdullah Manaray, Yance Samonsabra, Arianto Kogoya, Frits Tobo Wakasu, Hartono, Agustinus R. Kambuaya, dan Pdt. Mamberop Rumakiek.
Pengungsi Melimpah, Warga Sipil Jadi Tameng
Persoalan utama yang mencuat dalam dialog tersebut adalah nasib puluhan ribu warga sipil yang terus terhempas dari kampung halaman mereka akibat bentrokan antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) dan militer.
Kepala Suku Kabupaten Puncak, Daibenus Murib, mengungkapkan derita rakyatnya di Distrik Sinak, Ilaga, Sugapa, hingga Homeyo yang terpaksa mengungsi ke distrik induk atau wilayah perkotaan.
“Distrik Homeyo itu kosong, tidak ada orang. Sugapa, Sinak Barat, Yugumuaba juga sebagian kosong. Di Sinak saja ada lebih dari 22 ribu warga mengungsi,” kata Daibenus.
“Saya ini bapak untuk semua, TNI-Polri, OPM, maupun masyarakat. Saya tidak punya kekuatan untuk bersuara, makanya hari ini saya minta kepada DPD RI dan semua pimpinan, bantu masyarakat kami kembali ke kampungnya,” imbuhnya.
Pendeta Hans Wakerkwa menegaskan bahwa kehadiran pasukan TNI-Polri non-organik dan operasi OPM justru menjadikan warga sipil sebagai korban utama. Di Intan Jaya saja, kata dia, terdapat sekitar 21 pos keamanan.
“Kalau kombatan lawan kombatan silakan, tapi kami tidak menghendaki warga sipil yang tak bersenjata jadi korban,” ujar Hans.
Ia menyoroti rentetan peristiwa tragis di pedalaman, mulai dari penembakan tokoh gereja hingga ibu hamil yang tewas terkena peluru tanpa pernah ada investigasi independen yang jelas.
Gereja pun mendorong Presiden Prabowo Subianto selaku Panglima Tertinggi untuk bersikap transparan mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan warga sipil di wilayah konflik, serta mengevaluasi dan menarik pos-pos TNI non-organik jika situasi wilayah tersebut mulai kondusif.
163 Korban Kekerasan dan Pengendalian Pasukan yang Tumpang Tindih
Data statistik Komnas HAM RI Perwakilan Papua mempertegas tingginya angka kekerasan yang melanda tanah Papua dalam delapan bulan terakhir.
Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramandey, membeberkan bahwa tercatat ada 163 korban kekerasan, dengan rincian 85 orang meninggal dunia dan 78 orang luka-luka dari 45 kasus penembakan serta 29 kasus penganiayaan.
“Dari total 163 korban tersebut, mayoritas adalah warga sipil yakni sebanyak 124 orang. Sementara TPNPB sebanyak 17 orang dan TNI-Polri 22 orang. Ini menunjukkan ada siklus kekerasan yang menjadi faktor utama konflik,” tegas Frits.
Ia mengusulkan agar Papua tidak diperlakukan sebagai daerah operasi militer, melainkan daerah rawan konflik di mana status kendali keamanan berada di tangan Kepolisian (Kapolda) melalui operasi terpadu seperti Operasi Damai Cartenz, sementara TNI bersifat mendukung (support).
Respon Militer Organik dan Dilema Pemerintah Daerah
Menanggapi sorotan tajam terhadap institusi keamanan, Kepala Staf Kodim (Kasdim) 1710/Mimika, Mayor Cke Eliazer Manuk Allo, memberikan pandangannya.
Menurut Eliazer, keberadaan prajurit organik yang menetap dan berbaur dengan masyarakat lokal relatif diterima baik dibanding unit non-organik.
“Kami ini satuan organik di Timika. Pengalaman saya 31 tahun di Papua, kalau kita menaruh hati di Papua pasti berbuah. Kalau prajurit organik itu tidak ada masalah karena sudah kenal dan pendekatan kulturalnya jalan,” kata Eliazer.
Namun, terkait kebijakan penarikan atau evaluasi pasukan non-organik, pihaknya menegaskan bahwa kewenangan penuh ada di tingkat Pangkogabwilhan, Pangdam, hingga pimpinan Mabes TNI di pusat.
Sementara itu, Bupati Mimika, Johannes Rettob, membeberkan bahwa konflik di Papua sangat kompleks karena tidak hanya berdimensi ideologis atau pertempuran bersenjata, tetapi juga dipicu oleh perebutan sumber daya alam dan batas wilayah yang dimanfaatkan pihak-pihak tertentu.
“Masyarakat tidak tahu-menahu, ada pihak lain di belakangnya yang buat pemicu. Dampaknya pemerintah daerah sangat sulit melakukan pembangunan,” tutur Rettob.
Ia mencontohkan insiden di Distrik Jila pada pertengahan Agustus lalu, di mana terjadi penembakan dan penyanderaan sembilan warga sipil perempuan yang hingga kini masih diupayakan pembebaskannya oleh pemerintah daerah.
Langkah responsif juga disampaikan Staf Ahli Gubernur Papua Tengah, Marthen Ukago. Pemprov Papua Tengah kini berfokus pada pembangunan sekolah asrama di delapan kabupaten untuk menyelamatkan anak-anak korban konflik, serta memvalidasi data tunggal pengungsi bersama Dukcapil agar penyaluran bantuan tepat sasaran.
Marthen juga menyetujui pentingnya pendekatan rekonsiliasi berbasis tokoh adat dan agama.
Mendorong Dialog Bergaya ‘Helsinki’
Menutup serangkaian masukan, Wakil Ketua I Pansus Papua DPD RI, Dr. Filep Wamafma, menegaskan bahwa seluruh temuan fakta—mulai dari krisis pengungsi, jatuhnya korban sipil, hingga beban trauma sejarah masyarakat—akan dirangkum untuk didesakkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
Filep menekankan bahwa kunci utama penyelesaian konflik Papua adalah keberanian pemerintah pusat untuk membuka ruang dialog yang bermartabat dengan metodologi yang tepat.
“Pemerintah harus memastikan dialog itu dilakukan. Kita mengusulkan dialog menggunakan metodologi seperti saat Presiden SBY menyelesaikan konflik Aceh di Helsinki. Tokoh-tokohnya seperti Pak Jusuf Kalla dan Pak SBY masih ada. Kenapa konsep itu tidak dipakai untuk Papua?” ujar Filep.
Pansus Papua DPD RI berkomitmen akan memperpanjang masa kerjanya jika dibutuhkan demi mengawal pembentukan tim investigasi independen, tim dialog kemanusiaan, hingga pemenuhan jaminan hidup bagi puluhan ribu pengungsi di pedalaman Papua.
“Intinya, kalau konflik bersenjata selesai dan hak-hak adat atas sumber daya alam dihargai, secara otomatis Papua akan aman, percepatan pembangunan berjalan, dan generasi Papua terselamatkan,” pungkas Filep.
