MIMIKA – Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Papua melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menggelar Konsolidasi Daerah Pendidikan Dasar dan Menengah Provinsi Papua Tengah Tahun 2026 di Ballroom Hotel Horison Diana, Timika, Selasa (10/3/2026).
Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, 10–12 Maret 2026, ini diikuti berbagai pemangku kepentingan pendidikan dari tingkat provinsi hingga kabupaten se-Papua Tengah.
Sambutan Gubernur Papua Tengah dalam kegiatan tersebut dibacakan oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum, Marten Ukago.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam sambutannya, pemerintah provinsi menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui BPMP Papua yang telah menginisiasi kegiatan konsolidasi daerah sebagai upaya memperkuat pembangunan pendidikan di Papua Tengah.
Menurutnya, kegiatan konsolidasi daerah menjadi momentum penting untuk membangun sinergi, kesepahaman, dan kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, media, serta seluruh pemangku kepentingan pendidikan guna mewujudkan pendidikan yang bermutu dan merata bagi seluruh masyarakat.
“Tema kegiatan ini, yaitu Memperkuat Partisipasi Semesta, Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua, sangat relevan dengan tantangan pembangunan pendidikan di daerah kita saat ini,” ujar Marten Ukago saat membacakan sambutan gubernur.
Ia menegaskan bahwa pendidikan merupakan pilar utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, serta berkarakter di Papua Tengah.
Dalam visi pembangunan daerah untuk mewujudkan Papua Tengah emas yang adil, berdaya saing, bermartabat, harmonis, maju, dan berkelanjutan, sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerah.
Lebih lanjut disampaikan bahwa pada tahun 2025 Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah mulai melaksanakan sejumlah program prioritas di bidang pendidikan, antara lain pendidikan gratis bagi siswa SMA, SMK, dan SLB di Papua Tengah, program Sekolah Sepanjang Hari (SSH), penguatan pendidikan berpola asrama (boarding school), serta program Mapega (Masa Pengabdian Guru) melalui pengiriman tenaga pendidik ke wilayah-wilayah terpencil.
“Berbagai program ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk memastikan pembangunan pendidikan di Papua Tengah tidak hanya berjalan di pusat kota, tetapi juga menjangkau seluruh wilayah hingga daerah-daerah terpencil,” jelasnya.
Ia berharap melalui forum konsolidasi ini dapat lahir berbagai gagasan dan rekomendasi yang dapat memperkuat kebijakan pendidikan di Papua Tengah.
“Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas sektor serta merumuskan strategi bersama dalam meningkatkan mutu pendidikan di Papua Tengah,” katanya.
Program Prioritas Pendidikan Jadi Fokus Pembahasan Konsolidasi
Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana kegiatan, Kuswanto, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan menyamakan persepsi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengawal berbagai program prioritas Kemendikdasmen di wilayah Papua Tengah.
“Tujuan kegiatan ini adalah menyamakan persepsi antara pemerintah daerah, khususnya dinas pendidikan, BPKAD, dan Bapperida untuk bersama-sama mengawal program prioritas dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,” ujar Kuswanto.
Ia menjelaskan sejumlah program prioritas yang dibahas dalam forum tersebut antara lain revitalisasi sekolah terintegrasi, program Sekolah Garuda, sistem penerimaan murid baru (SPMB), digitalisasi standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan, penuntasan wajib belajar 13 tahun, penanganan anak tidak sekolah (ATS), serta penguatan sistem penjaminan mutu pendidikan.
Kegiatan konsolidasi daerah ini merupakan tindak lanjut dari konsolidasi nasional yang sebelumnya diikuti para kepala dinas pendidikan dari berbagai daerah.
BPMP Papua sendiri membawahi 33 pemerintah daerah yang tersebar di empat provinsi, yakni Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.
“Kegiatan ini sudah dilaksanakan di Provinsi Papua dan Papua Selatan. Untuk hari ini kegiatan dilaksanakan bersamaan di Papua Pegunungan dan Papua Tengah,” jelasnya.
Dalam kegiatan ini, panitia menargetkan sebanyak 111 peserta yang terdiri dari Kepala Dinas Pendidikan provinsi dan kabupaten/kota se-Papua Tengah, BPKAD, sekretaris dinas, para kepala bidang mulai dari PAUD, SD, SMP hingga SMA/SMK, serta perwakilan lembaga masyarakat adat dan instansi terkait lainnya.
Selain itu, kegiatan juga menghadirkan narasumber dari Direktorat SMA Kemendikdasmen, Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi Papua, Balai Bahasa, serta Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua, Linus Kogoya.
Revitalisasi Sekolah hingga MBG Dorong Peningkatan Kualitas Belajar
Widya Prada Ahli Utama Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen, Purwadi Sutanto, kepada awak media menjelaskan bahwa kegiatan konsolidasi daerah ini merupakan tindak lanjut dari konsolidasi nasional yang sebelumnya digelar oleh kementerian.
“Tujuannya kegiatan ini adalah menindaklanjuti dari konsul NAS yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, di tingkat provinsi kita berembuk bersama untuk menindaklanjuti program-program prioritas dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, terutama yang menjadi program cepatnya Presiden saat ini gitu ya,” ujarnya.
Ia menyebutkan sejumlah program prioritas pemerintah pusat di bidang pendidikan, salah satunya revitalisasi sekolah yang masih dalam kondisi kurang layak.
“Ada beberapa program prioritas, yaitu yang pertama itu masalah revitalisasi bahwa banyak sekolah kita yang masih kondisinya masih memperhatinkan, Presiden minta supaya tidak ada sekolah yang tidak aman untuk anak-anak belajar,” kata Purwadi.
“Jadi nggak boleh ada sekolah yang bocor, nggak boleh ada sekolah yang roboh. Maka itu anggaranya cukup besar untuk diberikan kepada sekolah untuk merevitalisasi sekolahnya masing-masing,” imbuhnya.
Selain revitalisasi sekolah, pemerintah pusat juga mendorong penerapan sistem penerimaan murid baru yang disesuaikan dengan kondisi daerah.
“Lalu yang kedua itu tentang penerimaan berserta mulid baru. Ini juga diberikan keleluasan kepada daerah untuk melakukan adjustment sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing dan sesuai dengan lokal wisdomnya masing-masing,” katanya.
Program lainnya yang menjadi prioritas adalah pemberian makan bergizi gratis (MBG) bagi siswa serta digitalisasi pembelajaran di sekolah.
“MBG ini tujuannya baik untuk memberikan gizi yang baik kepada anak-anak kita. Jadi kalau anak-anak kita gizinya itu rendah tentu akan bermasalah. Cara belajarnya juga akan tidak lebih optimal,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran agar kegiatan belajar di sekolah menjadi lebih menarik bagi siswa.
“Maka diberikan lah namanya panel interaktif itu supaya anak-anak itu lebih memahami materi-materi ajar itu dengan cepat. Tidak ada anak itu yang bodoh. Anak itu kurang kesempatan saja,” jelasnya.
Masalah Anak Tidak Sekolah dan Layanan Disabilitas Jadi Sorotan
Sementara itu, Penanggung Jawab Kegiatan sekaligus Kasubbag BPMP Papua, Richardon Sinaga, saat diwawancarai menyoroti persoalan anak tidak sekolah (ATS) yang masih menjadi tantangan dalam pembangunan pendidikan di Papua Tengah.
Menurutnya, data anak tidak sekolah dihimpun melalui dashboard yang bersumber dari data Musdatin dan Dapodik, kemudian diklasifikasikan dalam tiga kategori, yakni Belum Pernah Sekolah (BPS), Lulus Tidak Melanjutkan (LTM), serta Drop Out (DO).
Ia mengungkapkan bahwa jumlah anak tidak sekolah di Kabupaten Mimika sebelumnya mencapai sekitar 23.700 anak. Namun setelah dilakukan verifikasi bersama sejumlah instansi, jumlah tersebut mengalami penurunan sekitar 3.000 anak.
“Data tersebut sudah kami verifikasi bersama dinas pendidikan, Dukcapil, serta kepala kampung. Setelah dilakukan pendampingan, jumlahnya turun sekitar 3.000 anak,” jelas Richardon.
Meski demikian, masih terdapat sekitar 20 ribu anak yang masuk kategori tidak sekolah sehingga perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Menurutnya, berbagai faktor memengaruhi tingginya angka anak tidak sekolah, di antaranya rendahnya kesadaran sebagian orang tua terhadap pentingnya pendidikan, kondisi masyarakat yang masih berpindah-pindah atau nomaden, faktor ekonomi, hingga kurangnya perhatian keluarga terhadap anak.
“Kami juga menemukan beberapa anak tidak ke sekolah karena tidak diberi uang jajan oleh orang tuanya. Hal-hal seperti ini juga menjadi faktor yang memengaruhi,” katanya.
Richardon menambahkan bahwa hingga saat ini data anak penyandang disabilitas di sejumlah kabupaten di Papua Tengah juga masih belum terpetakan secara baik. Sementara layanan Sekolah Luar Biasa (SLB) baru tersedia di Timika dan Nabire.
“Kabupaten lain seperti Dogiyai, Deiyai, Paniai, Intan Jaya, Puncak, dan Puncak Jaya masih belum memiliki data maupun layanan SLB yang memadai,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah provinsi dapat memperkuat sistem pendataan pendidikan, termasuk data anak disabilitas, sehingga ke depan dapat menjadi dasar dalam pembangunan sekolah luar biasa maupun penyediaan tenaga pendidik khusus.
Melalui kegiatan konsolidasi daerah ini, seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan menyusun strategi bersama guna meningkatkan kualitas pendidikan di Papua Tengah serta memastikan seluruh anak usia sekolah memperoleh layanan pendidikan yang layak.
