MIMIKA – Bupati Mimika, Johannes Rettob, membantah adanya persoalan transportasi yang menyebabkan sejumlah tenaga kesehatan (nakes) harus berjalan kaki selama sekitar 12 jam dari Ainggogin menuju Kampung Banti, Distrik Tembagapura.
Menurut Johannes, pemerintah daerah tidak pernah menerima informasi maupun permintaan penjemputan dari tenaga kesehatan yang melakukan perjalanan tersebut.
Karena itu, ia menilai peristiwa yang kemudian viral diberitakan tersebut tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Transportasi apa sebenarnya? Itu yang tadi saya marah tu yang bikin itu, video itu. Itu tuh orangnya, saya marah dia. Saya bilang tidak ada maaf,” tegas Johannes saat diwawancarai di Graha Eme Neme Yauware, Timika, Selasa (9/6/2026) siang.
“Itu kan masalah… Apa sih yang sebenarnya dipersoalkan? Tinggal kontak kita, kita jemput. Kalau tidak ada informasi, baru jalan kaki, baru bikin video seakan-akan itu susahnya minta ampun. Bagaimana kita tahu?” imbuhnya.
Ia menegaskan jalur yang dilalui para tenaga kesehatan merupakan wilayah dengan tingkat risiko yang cukup tinggi sehingga menurutnya komunikasi dan koordinasi menjadi hal yang penting sebelum mengambil keputusan melakukan perjalanan darat.
Saat ditanya mengenai informasi bahwa sebelumnya telah dilakukan koordinasi terkait kebutuhan transportasi, Johannes membantah hal tersebut.
“Siapa yang bilang ada koordinasi? Bohong dia itu. Saya pecat nanti dia,” ujarnya.
Johannes juga menegaskan bahwa akses penerbangan menuju wilayah Aroanop tetap tersedia melalui dukungan transportasi yang difasilitasi oleh PT Freeport Indonesia.
“Itu… Itu pesawat ada. Freeport dari daerah Aroanop itu kita dibantu full oleh Freeport. Itu daerah Freeport” katanya.
Selain itu, Johannes mempertanyakan informasi mengenai adanya tenaga kesehatan yang terserang malaria sehingga harus dievakuasi keluar dari wilayah tersebut.
Menurutnya, wilayah pegunungan tempat para tenaga kesehatan bertugas bukan merupakan daerah yang umum ditemukan kasus malaria.
“Dan alasannya ada malaria. Di atas pengunungan itu tidak ada malaria. Bohong besar itu. Ya, itu saya sampaikan. Itu peringatan untuk itu,” ujarnya.
Bupati mengatakan persoalan tersebut telah menjadi perhatian pemerintah daerah dan telah disampaikan dalam apel bersama aparatur pemerintah.
Ia mengingatkan seluruh aparatur sipil negara agar berhati-hati dalam menyampaikan informasi ke ruang publik, khususnya melalui media sosial.
“Di dalam apel kemarin saya sudah sampaikan, aparat pemerintah jangan memberikan informasi yang aneh-aneh di dalam media sosial. Saya sampaikan ini. Masa… Masa kita tidak pernah… Apa yang kita susah? Komunikasi ada. Semua ada. Gitu ya,” tuturnya.
Meski demikian, Johannes mengaku belum mengetahui secara rinci penyebab utama yang membuat para tenaga kesehatan memilih berjalan kaki keluar dari wilayah itu.
“Saya tidak tahu. Apakah memang… Saya sendiri tidak tahu, tetapi yang jelas kalau dibilang persoalan, itu tidak benar. Pasti harus mereka mengkomunikasikan,” ungkapnya.
“Terus dibilang, yang saya hanya aneh bahwa… Ada pegawai… Ada masyarakat yang eh… Jadi di Aroanop itu tidak ada puskesmas ya, yang ada cuma Pustu,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, Kepala Puskesmas bersama sejumlah tenaga kesehatan melakukan perjalanan darat dari Ainggogin menuju Kampung Banti pada Rabu (3/6/2026).
Perjalanan tersebut ditempuh selama sekitar 12 jam dengan berjalan kaki melintasi hutan, pegunungan, dan belasan sungai.
Menurut Fransiska, keputusan itu diambil karena beberapa tenaga kesehatan mengalami sakit malaria, sementara persediaan obat dan alat pemeriksaan malaria mulai habis.
