MIMIKA — Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mimika menggelar evaluasi menyeluruh terhadap cakupan ibu bersalin di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan setempat, menyusul capaian persalinan di fasilitas medis yang masih berada di bawah target nasional.
Langkah peninjauan ini mencakup evaluasi kinerja mulai dari tingkat Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), klinik bersalin, hingga rumah sakit yang beroperasi di wilayah Mimika.
Agenda strategis yang berlangsung di Ballroom Hotel Grand Tembaga tersebut dibuka langsung oleh Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Godfried Maturbong, pada Jumat (29/5/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pertemuan ini mempertemukan para penanggung jawab kesehatan ibu bersalin dari 26 Puskesmas, rumah sakit, serta klinik bersalin swasta guna memetakan kendala pelayanan maternal di lapangan.
Berdasarkan data resmi Dinas Kesehatan Mimika, realisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Kabupaten Mimika sepanjang tahun 2025 menunjukkan bahwa persalinan yang dibantu oleh tenaga kesehatan (Nakes) telah mencapai 89 persen.
Namun, angka persalinan yang dilakukan langsung di dalam fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) baru menyentuh 86 persen, tertinggal dua persen dari indikator target nasional yang menetapkan batas minimal 88 persen.
Kesenjangan data dan kendala teknis inilah yang mendasari Dinkes Mimika mengumpulkan seluruh penanggung jawab program KIA untuk melakukan analisis data riil dan menyusun rencana tindak lanjut.
Tujuan utama dari intervensi standar pelayanan ini adalah menekan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Mimika secara signifikan melalui standarisasi pedoman teknis yang berlaku.
Evaluasi ini juga difungsikan sebagai instrumen kepastian untuk menilai sejauh mana proses persalinan di masyarakat telah ditangani oleh tenaga kesehatan profesional di dalam fasilitas yang layak. Upaya tersebut dinilai krusial guna memastikan keselamatan prosedural bagi ibu dan bayi yang dilahirkan.
“Kesehatan ibu dan anak, merupakan salah satu indikator yang menjadi tolak ukur pembangunan kesehatan di suatu negara,” ujar Godfried.
Lebih lanjut, Godfried menjelaskan bahwa kelompok ibu dan anak merupakan anggota keluarga inti yang wajib mendapatkan prioritas utama dalam setiap penyelenggaraan upaya kesehatan formal.
Mengingat posisinya sebagai kelompok yang paling rentan terhadap dinamika kesejahteraan keluarga, penilaian status kesehatan serta pemantauan kinerja pelayanan KIA menjadi indikator krusial yang tidak boleh diabaikan.
Ruang lingkup penanganan KIA ini sendiri mencakup rantai pelayanan yang panjang dan berkesinambungan.
Hal tersebut menyangkut pelayanan dan pemeliharaan medis bagi ibu dalam masa kehamilan, proses persalinan, masa nifas, periode menyusui, hingga pemantauan kesehatan bayi sampai anak usia prasekolah.
Keberhasilan dari seluruh rangkaian intervensi medis pada sektor ini diukur secara ketat melalui fluktuasi statistik AKI dan AKB.
Secara definisi teknis, AKI mengukur jumlah kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan, dan nifas per 100.000 Kelahiran Hidup (KH), sedangkan AKB menghitung angka kematian bayi dalam usia 28 hari pertama kehidupan per 1.000 KH.
Kedua indikator ini tidak sekadar merefleksikan keberhasilan program maternal, melainkan menjadi cermin sensitif dari derajat kesehatan masyarakat secara umum.
Statistik tersebut mampu menilai kualitas dan keterjangkauan akses pelayanan kesehatan suatu daerah terhadap kebutuhan masyarakat publik.
Kondisi fatalitas ibu di Indonesia saat ini masih tercatat sebagai salah satu yang tertinggi di antara negara-negara anggota ASEAN.
Berdasarkan data Long Form Sensus Penduduk (SP) tahun 2020, AKI nasional berada di posisi 189 per 100.000 KH dan AKB pada 16,85 per 1.000 KH, di mana angka tersebut masih terpaut jauh dari target global Sustainable Development Goals (SDGs) tahun 2030 yang mematok AKI maksimal 70 dan AKB 12.
Untuk mengejar target SDGs pada tahun 2030 tersebut, diperlukan penurunan rata-rata tahunan sebesar 5,6 persen di seluruh tingkat regional.
Kondisi di Kabupaten Mimika sendiri memperlihatkan tantangan yang cukup berat, di mana data tahun 2025 mencatat AKI di Mimika berada di angka 304 per 100.000 KH, sementara AKB berhasil ditekan ke posisi 11 per 1.000 KH.
Menanggapi situasi tersebut, Godfried menegaskan bahwa tujuan evaluasi ini diarahkan untuk mendongkrak cakupan pelayanan persalinan yang aman di fasyankes resmi.
Evaluasi ini menyasar standardisasi pelayanan, kelayakan fasilitas fisik, hingga tingkat kesigapan para tenaga medis dalam menolong persalinan, baik di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun rujukan.
Dinas Kesehatan Mimika juga fokus membenahi sistem rujukan bagi ibu bersalin yang mendapati kondisi risiko tinggi.
Evaluasi ini memastikan alur rujukan berjalan tepat waktu ke rumah sakit pusat tanpa hambatan teknis yang dapat membahayakan nyawa ibu dan anak, sehingga pelayanan medis tetap aman dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
Sebagai langkah inovasi manajemen data, Dinkes kini mewajibkan peningkatan ketepatan waktu dan kelengkapan pelaporan setiap bulan melalui aplikasi berbasis lokasi atau Location-Based Service (LBS) kesehatan.
Teknologi pemetaan digital ini difungsikan untuk mendeteksi fasilitas kesehatan terdekat, melacak penyebaran kasus, serta memandu pergerakan layanan darurat secara real-time di lapangan.
