MIMIKA – Pimpinan Wilayah Pemuda Muslimin Indonesia Provinsi Papua Tengah periode 2026–2031 resmi dilantik di Aula Masjid Hidayatullah KM 9, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Minggu (30/8/2026).
Pelantikan dilakukan oleh Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi Pengurus Besar Pemuda Muslimin Indonesia, Dudung Samsudin, serta disaksikan para pembina dan sejumlah tamu undangan dari organisasi kepemudaan di Mimika.
Ketua Umum Pengurus Besar Pemuda Muslimin Indonesia, Dr. H. Nsep Nukliri, S.Ag., M.Pd., turut mengikuti prosesi tersebut secara daring melalui Zoom.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam kepengurusan periode 2025–2031, Rahadian Risky Putra dipercaya sebagai Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muslimin Indonesia Provinsi Papua Tengah. Posisi sekretaris dijabat Gianto, sementara Hasradin dipercaya sebagai bendahara.
Usai dilantik, Rahadian menyampaikan bahwa kehadiran Pemuda Muslimin Indonesia di Papua Tengah diharapkan tidak hanya berkutat pada aktivitas keagamaan, tetapi juga hadir menjawab berbagai persoalan sosial di tengah masyarakat.
Menurutnya, nilai-nilai Islam harus diwujudkan melalui keberanian untuk menyuarakan kebaikan dan memperjuangkan keadilan.
“Islam itu bukan hanya tentang sebatas salat, membaca Al-Qur’an, infak, zakat, dan lain-lain,” kata Rahadian.
Ia menegaskan, pemuda Muslim harus mampu hadir ketika melihat persoalan dan ketidakadilan di lingkungan sekitarnya.
“Islam adalah teriakan-teriakan, keberisikan-keberisikan ketika ada kezaliman di depan mata. Islam harus hadir di tengah-tengah itu. Islam harus menjadi jawaban atas setiap persoalan yang ada,” ujarnya.
Rahadian juga mengajak seluruh kader Pemuda Muslimin Indonesia di Papua Tengah untuk memperkuat silaturahmi dan membangun kerja sama dengan berbagai elemen masyarakat.
Dorong Kemandirian Ekonomi
Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Pemuda Muslimin Indonesia, Dr. H. Nsep Nukliri, dalam sambutannya yang disampaikan melalui Zoom, menekankan pentingnya penguatan ekonomi dan pendidikan bagi kader pemuda Muslim.
Ia mengatakan, program organisasi di tingkat pusat, wilayah, hingga cabang diarahkan untuk mengoptimalkan peran kader pemuda Muslim dalam menyambut Indonesia Emas 2045.
Menurutnya, penguatan ekonomi menjadi salah satu fondasi penting bagi kader untuk dapat menjalankan aktivitas dakwah sekaligus membangun kemandirian.
“Secara ekonomi kuat. Apalagi sebagai kader Pemuda Muslimin Indonesia, kita harus mampu membangun ekonomi yang kuat,” pesannya.
Selain ekonomi, ia meminta pengurus di Papua Tengah memberi perhatian besar terhadap sektor pendidikan.
Ia menyebut organisasi memiliki perhatian terhadap kader yang mengalami kendala ekonomi untuk melanjutkan pendidikan. Karena itu, kader Pemuda Muslimin Indonesia di Papua Tengah didorong memanfaatkan peluang beasiswa yang tersedia melalui jaringan organisasi.
Nsep juga menyatakan kesiapan Pengurus Besar Pemuda Muslimin Indonesia untuk menerima aspirasi dan membantu memfasilitasi kebutuhan kader di daerah.
Jangan Berhenti di Seremoni
Ketua Dewan Pembina Pimpinan Wilayah Pemuda Muslimin Indonesia Provinsi Papua Tengah, Herman Gafur, meminta kepengurusan yang baru dilantik menjadikan momentum tersebut sebagai awal dari kerja nyata.
Ia menilai keberadaan Pemuda Muslimin Indonesia harus memberi kontribusi terhadap pembangunan dan kemaslahatan masyarakat di Papua Tengah.
“Ini bukan cuma persoalan struktural, bukan cuma sekadar gagah-gagahan bahwa kita diberikan amanah sebagai ketua atau sebagai pengurus Pemuda Muslim yang ada di Papua Tengah,” kata Herman.
Menurutnya, kepengurusan baru memiliki tanggung jawab untuk memperluas kerja organisasi hingga seluruh kabupaten di Papua Tengah.
“Jangan sampai hanya berhenti di Mimika. Bagaimana pengurus wilayah harus bertekad membentuk atau melantik pengurus-pengurus yang ada di kabupaten-kabupaten lain,” ujarnya.
Herman juga menyoroti pentingnya perjuangan di bidang pendidikan, khususnya dalam memastikan afirmasi pendidikan bagi masyarakat Papua benar-benar berjalan dan memberikan dampak.
Ia mendorong Pemuda Muslimin Indonesia menjadi salah satu aktor yang ikut mengawal kebijakan pendidikan agar tidak ada anak Papua yang tertinggal karena keterbatasan akses dan kesempatan.
“Jangan sampai ada anak Papua yang ketinggalan hanya karena belum berkesempatan menempuh pendidikan,” tegasnya.
Ia menilai pendidikan di Papua membutuhkan pendekatan khusus sesuai amanat Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, di samping tetap mengedepankan prinsip pendidikan yang inklusif.
Herman juga mengajak para pemuda, mahasiswa, aktivis, dan organisasi kepemudaan untuk menghidupkan kembali ruang-ruang diskusi guna melahirkan gagasan dan komitmen bersama bagi Papua Tengah.
Ia berharap kepengurusan baru tidak terjebak pada kegiatan seremonial, tetapi segera menerjemahkan amanah organisasi dalam kerja nyata.
“Yang kita butuhkan adalah apa yang kita lakukan untuk kemajuan, kebaikan, dan kesejahteraan masyarakat kita, khususnya yang ada di Papua Tengah,” pungkasnya.
